Connect with us

OPINI

Suara Penyandang Disabilitas dalam Pilkada di Kalsel

Diterbitkan

pada

Hak-hak disabilitas perlu diperhatikan dalam Pilkada 2020 Foto: tempo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Hervita Liana SH

——————————–
(Ketua OPD PPUA Disabilitas Pusat pemiluhan Umum Akses Penyandang Disabilitas Kalsel)

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pilkada 2020 yang digelar 9 Desember nanti tercatat menjadi Pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dalam sejarah pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah serentak sebelum Pemilu 2024 digelar.

Tercatat ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 ini, meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Angkat ini melebihi jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2015, yang mencapai 269 daerah.



Pada tahun 2017 mencakup 101 daerah dan Pilkada tahun 2018 dilaksanakan di 171 daerah.

Untuk Pilkada di Kalimantan Selatan terdapat 7 kab kota yang melaksanakan pemilihan Geburnur dan Wakil Geburnur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru, pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Banjar, HST, Balangan, Tanah Bumbu dan kotabaru.

Bertarung dengan kekuatan penuh untuk menang di 270 daerah itu menjadi keharusan bagi paslon yang didukung partai-partai politik. Sebab tidak ada lagi Pilkada setelah 2020 hingga pelaksanaan pemilu 2024. Dengan demikian, jumlah kemenangan di Pilkada 2020 selain menentukan masa depan kekuatan partai-partai politik di daerah juga menjadi salah satu penentu kemenangan partai di pemilu 2024.

Pilkada tahun 2020 ini akan berbeda dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19. Sehingga membutuhkan bentuk dan pola yang berbeda.baik untuk para calon pemimpin daerah dalam berkampanye maupun dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 9 Desember 2020 oleh komisi pemilihan umum (KPU) di daerah.

Sebagai pemilihan dalam pemilu adalah penyandang disabilitas, yang seringkali menemui hambatan dalam menjalankan hak mereka. Meskipun dalam UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang penyandang Disabilitas,hak politik penyandang disabilitas dijamin penuh oleh pemerintah pasal 75 ayat 2 UU tersebut berbunyi:pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

UU NO.7 TAHUN 2017 Tentang pemilu,penjelasan pasal 5 berbunyi yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaran negara dan masyarakat.

Mengacu pada isi kedua UU di atas,maka perlu adanya persiapan yang baik dari KPU dalam memenuhi amanah dan isi aturan negara dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas.

Meskipun pendataan penyandang disabilitas sudah dimulai dilakukan sejak tahun 2019, namun prosentase penyandang disabilitas yang menggunkan hak pilih mereka sangat kecil.

Komisi pemilihan umum melakukan pendataan penyandang disabilitas di setiap daerah kab kota pemilihan dan membuat kolom khusus untuk calon pemilih dalam Daftar pemilih sementara (DPS) dan Daftar pemilih Tetap (DPT).

Termasuk ragam penyandang disabilitas masing-masing pemilih itu.Tentu saja pendatan ini dibuat dengan harapan adanya perubahan dalam melayani penyandang disabilitas saat mereka menjalankan kewajiban sebagai warga negara,meski ada beragam hambatan yang dialami para penyandang disabilitas.

Layanan Disabilitas
Bagaimana dengan layanan agar seorang dengan hambatan akibat disabilitas dapat berperan dalam menjalankan hak politik mereka?

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam pemilihan umum belum benar-benar terjadi.tempat pemungutan suara (TPS) yang berundak.menyulitkan pengguna kursi roda.

Surat suara tanpa template khusus menyulitkan penyandang disabilitas sensorik netra saat akan melakukan pencoblosan atau salah saat mencoblos yang mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah atau dianggap rusak.

Terjadinya penolakan terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap sebagai orang yang tidak mampu menjalankan haknya karena kondisi mentalnya. Kondisi pandemi,membuat semakin terbatasnya ruang gerak seseorang disabilitas.para penyandang disabilitas yang disebabkan oleh sakit tertentu,tentunya membatasi diri untuk keluar rumah.

Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memenuhi target berbagai hal ini perlu dilakukan dengan serius. Misalnya, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan template khusus untuk penyandang disabilitas sensorik netra dan pendamping saat pencoblosan.

Dan salah satu yang dapat dilakukan oleh KPU Kab kota di Kalimantan selatan adalah dengan system jemput bola. Cara jemput bola sudah dilakukan bagi pasien-pasien rumah sakit yang tetap ingin menggunakan hak pilih mereka saat pilpres tahun lalu. Jika ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, memang dibutuhkan kerja yang luar biasa.(*)

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

OPINI

Komunikasi Temulawak UU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

UU Omnibus law yang ditentang publik. Foto: grafis kanalkalimantan/yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Harliantara-Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo, Praktisi radio kesehatan keluarga KISI. Foto: dok pribadi

Oleh : Harliantara
(Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo, Praktisi radio kesehatan keluarga KISI)

Gelombang aksi unjuk rasa menetang UU Cipta Kerja telah terjadi secara masif di berbagai penjuru tanah air. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh para pekerja/buruh anggota serikat pekerja maupun yang belum bergabung dalam organisasi pekerja.

Selain itu unjuk rasa juga diikuti oleh para mahasiswa dan pelajar SMK serta SMA. Para mahasiswa dan pelajar itu ikut unjuk rasa karena mereka adalah calon tenaga kerja yang tentunya sangat terdampak jika UU Cipta Kerja disahkan.

Sejak omnibus law RUU Cipta Kerja digulirkan hingga disahkan sering terjadi miskomunikasi antara pihak pemerintah dan DPR terhadap rakyat. Penyusunan hingga pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai dengan kegagalan komunikasi sehingga menimbulkan kegelisahan yang akhirnya berubah menjadi gelombang unjuk rasa yang luar biasa di berbagai kota.



Pihak DPR terutama badan legislasi (baleg) telah gagal berkomunikasi dengan konstituennya. Bahkan para menteri yang terkait dengan penyusunan UU Cipta Kerja kurang mampu menerapkan kaidah komunikasi publik dengan gaya komunikasi yang lugas.

Gaya komunikasi pemerintah dan DPR sering klise dan acap kali mengemukakan aspek yang manis-manis saja. Terkait dengan penyusunan UU Cipta Kerja, pasal-pasal yang pahit-pahit untuk rakyat tidak dikemukakan bahkan ditutup-tutupi dengan argemuentasi yang manis-manis.

Salah satu contoh pemerintah dan DPR lebih sering mengemukakan hal yang manis manis saja padahal kenyataannya tidak seperti itu adalah masalah pasal terkait pesangon jika pekerja terkena PHK.

Dalam hal ini selalu digembar-gemborkan tentang jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), padahal dengan skema itu tetap saja jumlah pesangon yang diperoleh pekerja lebih rendah dibanding dengan ketentuan UU Nomor.13 tahun 2003.

Di dalam Undang-Undang (UU) Cipta kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/2020), salah satu pasal yang dianggap bermasalah dan paling mendapat sorotan adalah mengenai pesangon.
Pasalnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah besaran nilai maksimal pesangon yang didapatkan pekerja menjadi sebesar 25 kali upah yang terdiri atas 19 kali upah bulanan buruh, serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Padahal ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003, besaran nilai pesangon yang bisa didapatkan buruh mencapai 32 kali upah. Di dalam UU tersebut dijelaskan, untuk masa kerja delapan tahun atau lebih, maka besaran pesangon yang didapatkan sebesar sembilan bulan upah.  Selain itu, untuk pekerja dengan masa kerja 24 tahun akan lebih, akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah. Ditambah lagi, terdapat klausul lain yang menjelaskan,

bila pekerja mengalami PHK karena efisiensi, dirinya berhak atas uang pesangon dengan nilai dua kali lipat dari yang sudah ditentukan.  Sementara di UU Cipta Kerja, pasal mengenai tambahan pesangon yang didapatkan pekerja bila perusahaan melakukan efisiensi dihapus.

Mestinya pemerintah dan DPR dalam kondisi bangsa yang sulit sekarang ini jangan terlalu mengumbar gaya komunikasi yang sarat pemanis. Lebih baik memakai gaya komunikasi temulawak, meskipun pahit namun bisa menyehatkan tubuh bangsa.

Kredo gaya komunikasi yang efektif adalah yang kuat mengkonsumsi fakta meskipun penuh kepahitan.  Pepatah Inggris mengatakan bahwa facts are stronger than words, kurang lebih bermakna fakta-fakta adalah lebih kuat daripada kita. Ironisnya, banyak elite politik saat ini justru menyembunyikan fakta-fakta lalu memutarbalikkan hingga menjadi cermin pencitraan bagi dirinya.

Fakta memang ada yang manis seperti madu, tetapi juga banyak yang pahit seperti temulawak. Fakta temulawak itulah yang justru dapat menyehatkan tubuh Indonesia yang sedang menderita komplikasi penyakit.

Dalam kontekstual jamu temulawak pahit seharusnya kepemimpinan nasional mampu mengkomunikasikan kepada rakyat luas dan berani vivere pericoloso. Supaya rakyat tahan banting dan tetap memiliki daya juang dan energi kolektif dalam menghadapi tantangan dan masalah yang menghadang.

Dialektika sejarah perjuangan bangsa ini telah mencatat bahwa kepemimpinan para founding father didalam memerankan sejarahnya ibaratnya sebagai penjual jamu temulawak pahit. Tengoklah buku sejarah, betapa Bung Karno selalu menggembleng rakyat dengan jamu temulawak super pahit. Pidato-pidato Bung Karno acap kali berupa rangkaian fakta pahit yang harus diperjuangkan. Bung Karno dalam pidatonya selalu menekankan kata-kata pahit, serta mengulang-ulang terus ditengah perikehidupan rakyat.

Simak saja teks pidato Bung Karno yang berjudul TAVIP. Dalam pidato yang panjang itu Bung Karno telah mengulang-ulang kata-kata pahit sebagai penawar racun kebangsaan. Gaya komunikasi para pemimpin dan elit politik pada saat ini sebenarnya sangat terbantu oleh teknologi, khusunya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang membuat spektrum tugas dan kompleksitas pekerjaan berada di genggaman tangan.

Sistem informasi eksekutif semakin cerdas dan efektif karena penggunaan virtualisasi dan konsolidasi data, sehingga tidak ada alasan bagi para pejabat dan anggota DPR untuk malas atau jarang membuka ruang dialog yang efektif dengan rakyat.

Komunikasi publik oleh pejabat pemerintah maupun DPR mestinya berbuah sambung rasa yang tulus. Pejabat tidak boleh gusar dan mesi berjiwa besar jika rakyat menolak atau menentang kebijakannya. Persoalan kamunikasi sambung rasa yang tulus sangat penting mengingat bangsa sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi. (*)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

OPINI

Kuliah Tanpa Skripsi, Sebuah Implementasi Kurikulum MBKM

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Skripsi saat ini masih menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa di Peguruan Tinggi. Foto: ilustrasi/shutterstock
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Noer Komari

———————–

Dosen FMIPA ULM

 



KANALKALIMANTAN.COM – Kuliah tanpa skripsi, mungkinkah? Skripsi adalah mata kuliah di akhir semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S1 sebagai syarat kelulusan. Mata kuliah skripsi diawali dengan menyusun proposal, dilanjutkan dengan kerja laboratorium atau kerja lapangan untuk mendapatkan data, kemudian  diakhiri dengan menyusun buku laporan skripsi untuk dipertahankan dalam sidang skripsi.

Tidak jarang skripsi menjadi penghambat mahasiswa untuk lulus kuliah karena beberapa faktor. Misalnya soal waktu dalam pengerjaan proposal dan kerja lapangan serta penyusunan buku laporan. Faktor finansial terkadang juga menjadi penghambat, sebab skripsi memerlukan biaya besar untuk penyelesaiannya. Faktor kemandirian juga turut menentukan, dimana pembuatan skripsi memaksa mahasiswa untuk kerja mandiri dalam penyelesaiannya.

Lalu, bagaimana dengan kuliah tanpa skripsi? Kuliah tanpa skripsi artinya bagian akhir kuliah bukanlah mata kuliah skripsi tetapi bentuk lain yang sejenis atau selevel. Misalnya magang dan kerja praktik, proyek kewirausahaan dan lain-lain.

Model seperti ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi, terutama yang arahnya ke pendidikan vokasi. Beberapa istilah yang sering dipakai sebagai pengganti skripsi antara lain: yaitu tugas akhir, proyek akhir, penelitian akhir dan lain lain. Pada intinya rangkaian akhir dari kelulusan mahasiswa ditandai dengan kegiatan membuat laporan dan mempresentasikan laporan tersebut dalam bentuk sidang atau seminar.

Ya, kuliah tanpa skripsi sekarang ini memang belum nampak gaungnya. Padahal jargon tersebut nantinya akan menjadi bagian kegiatan rutin di banyak perguruan tinggi sebagai “icon” dalam merekrut mahasiswa. Tidak percaya, tunggu saja sebentar lagi. Mengapa demikian? Karena kuliah tanpa skripsi adalah bagian penting dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam kebijakan tersebut istilah skripsi hanya menjadi salah satu bagian yang dimunculkan dalam kurikulum. Kebijakan MBKM yang berhubungan dengan kurikulum adalah hak mahasiswa untuk 3 semester kuliah di luar prodi dengan rincian 1 semester dalam lingkup perguruan tinggi dan 2 semester di luar perguruan tinggi.

Kebijakan ini mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada  pasal 18 Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran.

Permendikbud tersebut bagian dari kebijakan tentang MBKM yang ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan berupa buku panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada bulan April 2020 yang isinya tentang 8 alternatif penyelesaian studi mahasiswa di perguruan tinggi.

Pedoman tersebut memberikan arahan  bagaimana mahasiswa sangat fleksibel untuk menentukan jalur mana supaya dia bisa lulus. Ada 8 alternatif yang boleh dipilih mahasiswa untuk penyelesaian studi.

Pertama, magang atau praktik kerja di dunia industri atau dunia kerja. Magang atau praktik kerja akan mendekatkan mahasiswa dengan dunia kerja yang nanti akan diterjuninya, sehingga jarak antar dunia kampus dan dunia kerja beririsan langsung. Magang selama 6 bulan akan dinilai setara dengan 20 SKS mata kuliah dan disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. Kompetensi tersebut sebagai bentuk pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Magang selama 1 tahun setara dengan 40 SKS mata kuliah sesuai dengan kemampuan kompetensi yang dimilikinya.

Jika magang ini dilaksanakan dengan benar dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan serta seminar laporan magang, maka tentu saja hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan skripsi.

Kedua, KKN atau proyek membangun desa, proyek ini akan melibatkan mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak termasuk kementrian desa, dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun.

Masyarakat desa akan dikenalkan dengan aktivitas pengembangan pedesaan oleh dunia kampus. Di sisi lain mahasiswa banyak belajar tentang sosiologi masyarakat desa. KKN selama 6 bulan juga dinilai setara dengan 20 SKS mata kuliah. Jika kompetensi mahasiswa dalam kegiatan KKN tersebut belum tercapai sepenuhnya maka bisa diganti atau ditambah dengan mata kuliah daring selama proses KKn tersebut. Jika proyek KKN dilaksanakan dengan baik, lebih lebih di daerah 3T, maka tentu saja keahlian dan pengalaman mahasiswa sangat luar biasa. Proyek seperti ini tentu sangat layak untuk untuk menggantikan skripsi.

Ketiga, mengajar di satuan sekolah, kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa yang punya minat di bidang Pendidikan untuk mengajar dan menjadi guru di sekolah. Kegiatan ini bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai tujuan sejenis. Penilaian dan penyetaraan SKS ditentukan oleh sejauh mana capaian target pembelajaran bisa dicapai.

Program studi pendidikan tentu mempunyai porsi lebih besar dibanding program studi non Pendidikan. Jika selama mengajar di satuan pendidikan tersebut mahasiswa juga melakukan riset dalam bentuk tindakan kelas atau riset lainnya yang sesuai bidangnya, maka kegiatan mengajar tersebut layak dianggap sebagai pengganti skripsi.

Keempat, penelitian atau riset, kegiatan ini sudah sangat umum dilakukan di kampus. Tetapi jika penelitian atau riset tersebut dilakukan oleh mahasiswa di lembaga penelitian adalah hal yang luar biasa. Riset di lembaga penelitian dengan tema atau topik terarah akan membentuk mahasiswa memiliki jiwa peneliti. Selain itu juga penguasaan metoda dan peralatan instrument yang modern akan memudahkan mahasiswa menyalurkan passion sebagai peneliti.

Penelitian selama 6 bulan atau bahkan selama 1 tahun tentu saja sangat layak untuk mengganti mata kuliah skripsi, bahkan mungkin skripsi plus, yaitu plus pengalaman yang luar biasa.

Kelima, proyek kemanusiaan, proyek ini bertujuan membangun mentalitas mahasiswa untuk peka terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Dengan terjun sebagai aktivis atau relawan kemanusiaan di penanganan bencana akan mendidik mahasiswa memiliki pengalaman yang berbeda dengan dunia kampus. Proyek kemanusiaan ini dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga atau mitar kemanusiaan. Aktivitas yang terarah untuk penanganan bencana di bawah bimbingan dosen yang cakap akan menghasilkan output mahasiswa yang tangguh. Kegiatan tersebut selama 6 bulan sangat cukup dinilai setara dengan 20 SKS dan layak untuk menggantikan skripsi.

Keenam, wirausaha, kegiatan ini untuk memfasiltasi mahasiswa yang berminat di bidang wirauasaha. Kegiatan ini melatih mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda yang tanggguh yang tidak berharap hanya menjadi pegawai saja. Selain itu, kegiatan ini untuk mengatasi pengangguran sarjana, atau sarjana tanpa pekerjaan.

Program wirausaha ini adalah rangkaian panjang dari suatu proses berwirausaha, mulai dari membuat proposal kelayakan usaha, mencari penyandang dana atau pemberi modal, melakukan produksi atau pengadaan serta pemasaran produk atau jasa yang ditawarkan, sampai membangun sebuah star up. Membangun wirausaha sampai pada tahap star up bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu jika ada mahasiswa mampu berwirausaha sampai tahap membangun star up, maka sangat layak dinilai dengan menyelesaikan skripsi.

Ketujuh, pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, kegiatan ini berbentuk belajar lintas kampus baik nasional maupun internasional. Istilah lain “kuliah sit in” di satu perguruan tinggi lain yang menjadi mitra selama 1 atau 2 semester. Mahasiswa diharapkan akan mendapatkan transfer ilmu dan tranfer pengalaman kehidupan dari perguruan tinggi tempat kuliah sit in. 20 SKS atau 40 SKS yang dilalui mahasiswa ditambah dengan penyusunan laporan kegiatan dan selanjutnya dengan seminar laporan tersebut cukup kiranya dianggap sebagai pengganti skripsi.

Kedelapan, proyek atau studi independen, kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki kecenderungan ke arah karya kreatif dan inovatif. Karya tersebut untuk kepentingan pengembangan produk unggulan, pengembangan riset kampus bagi mahasiswa atau keikutsertaan dalam kompetisi nasional maupun internasional. Jika peran mahasiswa cukup besar dalam proyek tersebut, tentu saja sangat layak untuk disetarakan dengan skripsi. Apalagi jika karya tersebut mampu mengharumkan nama institusi, nama daerah, bahkan nama bangsa dan negara, tentu sangat patut untuk dihargai sebagai pengganti skripsi.

Pola penerapan fleksibilitas 8 jalur MBKM dilakukan dengan 5 semester belajar di prodi, 1 semester di luar prodi di perguruan tinggi sendiri, dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Jika diasumsikan mahasiswa menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi selama 8 semester, maka ada beberapa pola yang dapat dipilih, yaitu:

  1. a) Pola 4-1-2-1, artinya 4 semester pertama di prodi sendiri, 1 semester di prodi lain dalam PT, 2 semester di luar PT, dan 1 semester kembali ke prodi sendiri.
  2. b) Pola 4-2-1-1, artinya 4 semester pertama di prodi sendiri, 2 semester luar PT, 1 semester di prodi lain dalam PT, dan 1 semester kembali ke prodi sendiri.
  3. c) Pola 5-2-1, artinya 5 semester pertama di prodi sendiri, 2 semester di luar PT, 1 semester di prodi lain dalam PT.
  4. d) Pola 3-1-2-2, artinya 3 semester pertama di prodi sendiri, 1 semester di prodi lain dalam PT, 2 semester di luar PT, dan 2 semester kembali ke prodi sendiri.

Pola pola tersebut sangat fleksibel dan tergantung dari kesepakatan yang diambil oleh prodi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Fleksibilitas juga akan nampak jika ada penerapan semester pendek atau semester antara pada proses pembelajaran. Penerapan semester pendek atau semester antara juga memungkinkan mahasiswa lulus lebih cepat dalam waktu 7 semester.

Nah, jika 8 alternatif program tersebut dirancang dengan baik oleh perguruan tinggi dalam pelaksanaannya, maka tentu saja produk alumni sarjana akan menjadi lebih berkualitas. Masing masing perguruan tinggi bisa saja memilih beberapa alternatif kegiatan tersebut sebagai “kekhususan” yang akan dijadikan “ikon” untuk merekrut mahasiswa. Ya, kuliah tanpa skripsi adalah jargon terbaru merekrut mahasiswa. Kita tunggu saja. (nkomari@ulm.ac.id)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->