Connect with us

NASIONAL

Sukanto Tanoto, Penguasa Lahan Ibukota Baru Pernah Kemplang Pajak Rp 1,3 T

Diterbitkan

pada

Sukanto Tanoto penguasa lahan ibukota baru di Kaltim Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Sukanto Tanoto, pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE) tengah menjadi sorotan. Miliuner itu diketahui memiliki lahan luas di lokasi ibu kota baru.

Tanoto melalui perusahaannya PT ITCI Hutani Manunggal memegang konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kini pemerintah tengah berunding untuk menggunakan lahan tersebut.

Di luar itu, Tanoto adalah sosok yang cukup tenar di kalangan dunia usaha. Menurut Forbes dia memiliki kekayaan US$ 1,4 miliar atau setara dengan Rp 19,7 triliun (kurs Rp 14.100). Tapi jika diingat kembali, Tanoto juga pernah tersandung masalah serius terkait pajak. Sekitar 2007-2008 dia disebut melakukan pengemplangan pajak sekitar Rp 1,3 triliun. Demikian dilansir detik.com.

Menurut data pemberitaan detikcom, Pada 19 Januari 2007, sekitar 12 Petugas Direktorat Jenderal Pajak menyatroni kantor Asian Agri yang dimiliki bos Raja Garuda Mas (RGM), Sukanto Tanoto. Diduga kuat kedatangan petugas pajak terkait dugaan manipulasi pajak.

Pada awal 2008 Dirjen Pajak yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution memanggil bos Asian Agri Sukanto Tanoto sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan pajak sekitar Rp 1,3 triliun. Namun Tanoto saat itu tidak menjawab panggilan tersebut. Bahkan Ditjen Pajak sudah melakukan pemanggilan ketiga.

Kesabaran Ditjen Pajak kepada Sukanto Tanoto pun habis. Ditjen Pajak meminta pihak berwenang untuk menyiapkan pemanggilan paksa terhadap bos Asian Agri itu untuk mengklarifikasi dugaan penggelapan pajak.

Ditjen Pajak sebelumnya juga sudah menyerahkan sebanyak 1.300 boks bukti dugaan penyelundupan Asian Agri ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. detikcom telah mencoba menghubungi pihak Tanoto untuk melakukan konfirmasi baik namun hingga kini belum ada tanggapan.(das/ang)

Reporter : das/ang
Editor : Dtc

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Jokowi: Pembukaan Kembali Bisnis, Tempat Ibadah, dan Sekolah Harus Lewati Tahapan Ketat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Jokowi saat meninjau kesiapan "Kenormalan Baru" di Masjid Istiqlal, Jakarta, 2 JUni 2020. Foto: Twitter/@Kemensetneg RI
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTAPresiden Joko Widodo mengakui, pemerintah masih belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat,” ujarnya saat meninjau Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (2/6).

Mantan Walikota Solo ini juga meminta protokol kesehatan yang ketat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan kehidupan normal baru atau “new normal” bisa segera diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

Saat meninjau Masjid Istiqlal, Jokowi mengatakan bahwa proses renovasinya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan rampung awal Juli nanti. Diakuinya proses renovasi cukup terhambat akibat adanya wabah Covid-19 ini.

Meski demikian, ia mengatakan masih belum mengetahui kapan Masjid Istiqlal ini akan kembali dibuka untuk publik. Keputusan ini, kata Jokowi berada di tangan Imam Besar Masjid Istiqlal.

“Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof Nasaruddin Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal,” jelasnya.

Ia menginstruksikan kepada Prof Nasarudin untuk senantiasa mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menyambut kehidupan normal baru nanti, agar masyarakat bisa beribadah di Masjid ini namun tetap aman dari virus Corona.

Pemerintah Tegaskan Tidak Terapkan Herd Immunity

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan herd immunity (kekebalan kelompok) untuk menyelesaikan wabah virus corona. “Indonesia ini kelompok besar, 270 juta orang. Selain itu, dibagi-bagi dalam pulau, provinsi yang terpisah laut. Jadi kalau kita bicara herd immunity kapan terjadinya?”,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto: Twitter/@BNPB_Indonesia

Lebih jauh ia menjelaskan herd immunity hanya bisa terjadi dalam kelompok yang cukup sering berinteraksi. Bahkan menurutnya, herd immunity tidak akan terjadi di Indonesia maupun di dunia.

Ia kembali mengingatkan bahwa sejatinya wabah virus corona ini hanya dapat ditekan dengan pola hidup yang sehat dan bersih, tetap menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, dan tidak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut.

“Preventif yang sebenarnya ada di diri kita masing-masing adalah mencegah saja kita untuk dapat berinteraksi dengan virus itu secara langsung. Maka dengan cara melakukan, protokol kesehatan yang sudah sering diulang-ulang, kan semua sudah sadar itu,” jelasnya.

Imunisasi Tidak Boleh Dihentikan Pada Anak, Walaupun Ada Pandemi

Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto mengatakan bahwa layanan imunisasi bagi anak-anak di berbagai fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas tidak boleh berhenti, meskipun ada wabah Covid-19.. “Kita tidak boleh hentikan sama sekali imunisasi, karena hakikatnya adalah hak asasi anak-anak kita untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka harus sehat,” ujar Yuri.

Menurutnya, imunisasi bisa dilakukan dengan cara berbeda.

“Tentunya kita tak bisa imunisasi dengan pola lama. Seperti ke posyandu datang bersama, berkerumun, mendengarkan penyuluhan, menimbang bayi dan seterusnya. Harus ada mekanisme yang diubah. Inilah yang dibutuhkan inovasi dari segala pihak (oleh) kader kesehatan, petugas puskesmas, orang tua balita,” paparnya.

Pada Selasa (2/6) Yuri kembali melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 27.549, setelah ada penambahan 609 kasus baru.

Adapun lima provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak masih diduduki oleh DKI Jakarta sebanyak 7.541, disusul dengan Jawa Timur (5.135), Jawa Barat (2.314), Jawa Tengah (1.342), dan Sulawesi Selatan (1.630).

Selain itu, juga tercatat ada 298 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 7.935. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 22 orang meninggal dunia Selasa sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.663.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 48.023 dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 13.213. (gi/ab)

 

Reporter : Ghita
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Tangkap Nurhadi, Khairul Saleh Apresiasi Kinerja KPK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pangeran Khairul Saleh Foto: Koleksi pribadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6/2020) malam oleh KPK mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IIIDPR Pangeran Khairul Saleh.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja KPK dalam hal ini penangkapan Nurhadi,” jelas Khairul kepada kanalkalimantan.com, Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, sebagaimana diketahui, yang bersangkutan sudah menjadi buron atas kasus jual beli perkara. Dengan tertangkapnya Nurhadi menjadi pintu awal untuk membongkar praktek mafia di dunia hukum dan peradilan Indonesia.

“KPK sebagai lembaga independen dan terhormat memiliki marwah yang baik, saya kira kinerja seperti ini patut dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi,” tegas Bupati Banjar periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu.

Terkait proses penangkapan, dia menilai KPK menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Dengan adanya keikutsertaan dari penyidik KPK senior, Novel Baswedan, makin memberikan kepercayaan kepada publik bahwa KPK tidak pernah lemah dan selalu melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Mulai dari proses putusan terhadap Nurhadi, buronnya sang koruptor pasca putusan, hingga tertangkapnya bersamaan dengan istri dan menantu.

Seperti diketahui, KPK menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6/2020) malam, di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Keduanya buron sejak 13 Februari 2020.

Keduanya merupakan buronan dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016 (kanalkalimantan.com/dhani)

 

Reporter : Dhani
Editor : KK

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Muka Hadap Tembok, Nurhadi dan Menantu Dipamerkan Pakai Rompi Tahanan KPK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penampakan Nurhadi dan menantunya mengenakan rompi tahanan dipamerkan KPK seusai ditangkap. Foto : Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Setelah ditangkap, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dipamerkan KPK ke hadapan awak media saat menggelar konferensi pers pada Selasa (2/6/2020).

Pantauan Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com, Nurhadi dan menantunya terlihat memakai rompi oranye tahanan KPK dan berdiri menatap dinding. Posisi keduanya berada di belakang pimpinan KPK yang duduk sambil menyampaikan keterangan kepada jurnalis.

Ada sekitar tiga petugas KPK yang menjaga Nurhadi dan Rezky ketika Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron menyampaikan hasil penangkapan keduanya. Namun, keberadaan Nurhadi dan Rezky hanya sebentar ketika pimpnan KPK menggelar jumpa pers. Keduanya hanya dipertontonkan kepada awak media sekitar 10 menit.

Ghufron menyampaikan alasan Nurhadi dan Rezky tidak ditampilkan sampai selesai konferensi pers karena masih harus menjelani pemeriksaan intensif pasca ditangkap. “Perlu kami jelaskan dulu, kenapa para pihak yang kami tangkap itu kami kembalikan ke tempatnya, karena memang proses pemeriksaan masih berlangsung,” kata Nurul Ghufron, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Karena pemeriksaan masih berlangsung, jadi kami kembalikan ke pemeriksaan,” imbuhnya.

Menurut Nurul, KPK pastikan bahwa menangani serius penanganan perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

“Yang penting kami telah publikasi dan yang bersangkutan telah berada di KPK, ini paling penting yang bersangkutan dihadirkan,” tutup Ghufron.

Untuk diketahui, pelarian Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono akhirnya terhenti setelah ditangkap oleh tim antirasuah di rumah bilangan Simprug, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6/2020) malam.

Nurhadi dan Rezky telah ditetapkan buron oleh KPK sejak 13 Februari 2020, dalam perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Kasus suap pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Sedangkan kasus gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->