Connect with us

HEADLINE

‘Surat Cinta’ DPP PPP untuk Pasangan Aditya-Iwansyah di Pilkada Banjarbaru 2020

Diterbitkan

pada

SK DPP PPP memutuskan untuk mengusung Aditya-Iwansyah di Pilkada Banjarbaru 2020 Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Satu langkah kemenangan direngkuh pasangan Aditya Mufti Ariffin-Ar Iwansyah pada babak perebutan internal parpol pengusung calon di Pilkada Banjarbaru 2020. DPP PPP akhirnya menjatuhkan surat keputusan (SK) penunjukan pasangan Aditya-Iwansyah sebagai calon yang mereka usung di Pilkada. Walhasil, jalan bagi pasangan incumbent Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan untuk diusung partai berlangbang ka’bah tersebut tertutup.

SK DPP PPPP No: 475/SK/DPP/C/X/2019 pertanggal 15 Oktober 2019 tersebut menetapkan Aditya sebagai calon walikota Banjarbaru dan Iwansyah sebagai calon wakil walikota Banjarbaru masa bhakti 2020-2025.

Pada SK yang ditandatangani Plt Ketua Umum PPP H Suharso Manoarfa dan Sekretaris Jenderal H Arsul Sani, juga memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Banjarbaru untuk menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menetapkan, dan mengajukan pasangan Aditya-Iwansyah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Baca: Tutup Peluang Incumbent, PPP Tekan ‘Tombol Off’ Penjaringan di Banjarbaru dan Balangan!

SK yang merupakan angin segar bagi pasangan penantang ini dibawa oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Tanah Laut dan Banjarbaru DPW PPP Kalsel, Ikhsanudin. Usai dibacakan, SK tersebut diserahkan Ikhsanudin kepada DPC Banjarbaru, dalam hal ini diterima oleh Wakil Ketua DPC PPP M Subakhi.



“Saya menyampaikan SK dari DPP PPP mengenai Calon Walikota dan Wakil Walikota, masa Bhakti 2020-2025. Keputusannya, memutuskan dan menetapkan pasangan HM Aditya Mufti Ariffin sebagai Calon Walikota dan H AR Iwansyah sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru 2020-2025,” ungkap Ikhsanudin.

 

Sementara itu, Subakhi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti SK DPP tersebut dengan menggelar rapat koordinasi bersama jajarannya.

“Jadi saya sebagai wakil ketua akan segera merapatkan kepada jajaran DPC hingga PAC (Pengurus Anak Cabang) di Banjarbaru. Sebagaimana agar mematuhi seluruh keputusan dari parpol,” katanya.

Tentu saja, turunnya SK DPP yang memutuskan mengusung Aditya-Iwansyah menjadi krusial. Sebab di tubuh PPP sendiri, saat ini ada dua kader terbaik yang sama-sama bertarung. Mereka adalah Ketua DPW PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin yang mencalonkan sebagai Walikota, dan Ketua DPC PPP Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan yang tetap setia mendampingi incumbent Nadjmi Adhani sebagai calon wakil walikota.

Sebelumnya memang diprediksi bahwa arah rekomendesai DPP akan jatuh ke tangan Aditya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, selain karena secara personel Aditya lebih memiliki kedekatan dengan pusat, juga atas beberapa pertimbangan lain. Terutama, keinginan DPP agar kadernya bertarung di lavel 1, bukan pada level II.

Di sisi lain, menyakapi dua kader yang bertarung dalam satu Pilkada, Subakhi mengatakan semua harus berpegang pada SK DPP yang diterima barusan. “Partai tidak mungkin mencalonkan dua kader di Pilkada. Sehingga nanti tentunya kita akan rapatkan bersama pengurus harian dan PAC. Termasuk terkait status Pak Jaya (selaku Ketua DPC PPP Banjarbaru) yang tetap maju sebagai pasangan incumbent,” ungkapnya.

Subakhi mengatakan, secara organisasi mestinya seluruh kader harus mengamakan keputusan DPP yang telah menjatuhkan pilihan pada Aditya-Iwansyah. “Secara etika ya tentu (Darmawan Jaya) mengundurkan diri. Tapi ada kemungkinan juga untuk mengambil cuti. Yang jelas kita juga akan minta pendapat dari PAC bagaimana terkait hal ini dan keputusannya,” tegasnya.

Terakhir, ia menegaskan kalau SK dari DPP yang turun memerintahkan semua kader baik di tingkat DPW, DPC hingga PAC untuk taat dan patuh atas keputusan parpol. Yang mana katanya apabila membelot tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung. “Makanya kira akan tawarkan dulu apakah untuk mengikuti arahan parpol. Kalau tidak ya ada konsekuensinya,” tambahnya.

Di sisi lain, Aditya mengatakan turunnya SK DPP PPP tersebut semakin menjadi motivasi dan kekuatan untuk maju dipencalonan. “Kami tentunya berterima kasih atas kepercayaan DPP PPP yang memberikan kepercayaan kepada kami. Ini akan menjadi modal bagi pasangan Aditya-Iwansyah untuk lebih mantab lagi berjuang mewujudkan Banjarbaru Juara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Banjarbaru Darmawan Jaya belum memberikan komentar terkait turunnya SK tersebut. Jaya menghormati adanya surat tersebut dan nantinya akan membahas dalam rapat DPC. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Komisi III Sorot Nasib 7.220 ‘Pengungsi Luar’ di Banjarbaru, BPBD: Stok Pangan Tinggal Hitungan Hari!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rapat membahas kondisi banjir di Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ribuan korban banjir asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut masih bertahan di Kota Banjarbaru. Bersamaan dengan itu, minimnya bantuan pemerintah dan stok pangan yang mulai menipis mendapat sorotan anggota dewan.

Hal tersebut mengemuka pada pembahasan rapat Komisi III DPRD Banjarbaru, Selasa (26/1/2021). Rapat turut mengundang stake holder terkait penanganan banjir, yakni BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala BPBD Banjarbaru Zaini Syahranie melaporkan, setidaknya ada 7.220 warga luar daerah saat ini masih menetap di Banjarbaru. Jumlah ini katanya telah sedikit berkurang jika dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. “Awalnya ada 8.918 pengungsi. Tapi karena kondisi cuaca yang semakin bagus dan banjir berangsur-angsur surut, beberapa dari mereka dipulangkan dengan rasa kemanusiaan,” katanya.

Terkait hal tersebut, Banjarbaru dihadapkan pada situasi baru. Stok kebutuhan makanan yang kian menipis dirasa tak akan mampu memenuhi kebutuhan ribuan pengungsi untuk ke depannya.



Hal tersebut diakui Zaini, yang memprediksi kebutuhan stok pangan hanya mampu bertahan beberapa hari saja. Ditambah lagi, pihaknya juga sampai masih dituntut memenuhi kebutuhan warga Banjarbaru yang juga terdampak banjir.

“Warga kita juga masih membutuhkan bantuan. Jumlahnya ada sekitar 1.000 jiwa, mencangkup Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Utara. Nah kalau hanya kita yang memenuhi kebutuhan pengungsi non-Banjarbaru, jujur saja mungkin hanya bisa bertahan satu pekan lagi,” akunya.

Tanggung jawab besar yang dipangku Pemko Banjarbaru ini, turut mengundang perhatian oleh pihak legislatif. Dalam hal ini Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, meminta pemerintah daerah dari para pengungsi non-Banjarbaru ini bisa turut terlibat dalam menyuplai bantuan.

“Pemko harus mengurus nasib 7.220 pengungsi tetangga. Ini adalah tugas sosial yang luar biasa, tapi harus disadari bahwa anggaran kita juga terbatas. Untuk itu kami, DPRD Banjarbaru dan SKPD meminta kepada pemerintah daerah asal pengungsi untuk turut serta berpartisipasi dalam menyuplai logistik. Mengingat bantuan yang disalurkan selama ini belum signifikan,” bebernya.

“Selama ini stok bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah dari asal pengungsi sangat terbatas. Hanya mampu bertahan beberapa hari saja,” tambah Nurkholis Anshari, salah satu anggota DPRD Banjarbaru.

Menurut Baskoro, upaya Pemko Banjarbaru melalui BPBD dan Dinsos sudah maksimal ihwal penanganan bencana banjir. Terutama pendistribusian logistik terhadap warga terdampak maupun para pengungsi non-Banjarbaru.

Namun di tengah kondisi pemulihan pasca banjir, terangnya juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap warganya. “Sekali lagi saya meminta pemerintah daerah (Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, red) untuk melihat kondisi warganya yang sedang mengungsi di Banjarbaru. Bantu kebutuhan apapun yang diperlukan saat ini,” sebut politikus Partai Nasdem itu.

Di sisi lain, anggota DPRD Banjarbaru lainnya, Emi Lasari, menegaskan bahwa selain kebutuhan pokok, pemerintah daerah juga seyogyanya memikirkan suplai air bersih. Termasuk juga akses jalan apabila ada warga yang memutuskan untuk kembali mengungsi ke Banjarbaru.

“Air bersih ini menjadi momok permasalahan di tengah situasi banjir. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas warganya. Semua ini tidak hanya bisa diserahkan ke Pemko Banjarbaru saja. Sudah 15 hari bantuan yang dikirimkan ke Banjarbaru tidak signifikan. Akhirnya kami juga membantu dengan keterbatasan,” tandas Emi. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

UPDATE Banjir Kalsel, 67.348 Orang Masih Bertahan di Lokasi Pengungsian!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Saat ini masih puluhan ribu orang mengungsi akibat banjir kalsel Foto: andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Hampir dua pekan musibah banjir Kalsel, sejumlah penanganan darurat masih harus terus dilakukan. Data yang disampaikan Pemprov Kalsel terkait penanganan bencana banjir, per Selasa (26/1/2021), menyebutkan bahwa saat ini masih ada 67.348 pengungsi di kabupaten/kota terdampak banjir yang belum bisa pulang ke rumah.

Data yang dirilis hingga pukul 18.00 Wita menyebutkan, musibah banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu memaksa 125.656 orang harus mengungsi dari rumahnya. Dari jumlah tersebut, pengungsi yang kembali. 58.308 dan masih bertahan di lokasi pengungsian 67.348 orang.

Sementara, total korban terdampak tercatat 171.036 KK atau 584.817 jiwa.
Pj Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar dalam keterangannya mengatakan, banjir yang merupakan terbesar dalam kurun 50 tahun terakhir ini juga menyebabkan 795 sekolah terendam, 671 tempat ibadah, 87.806 rumah, 102 jembatan rusak, 956.954 jalan raya.

“Serta 24 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang,” katanya.
Sisi lain yang terdampak pada banjir tersebut yakni sektor peternakan. Di mana pada data yang disampaikan, disebutkan banjir berdampak pada sektor peternakan. Di antaranya berdampak pada Itik Petelur 103, Itik Siap Telur 300, Itik muda 1.700, Itik 13.319, Kambing 249, Sapi 1.657, Kerbau 15, Ayam Buras 85, dan Ayam 16.353.



“Sedangkan lahan sawah terendam di 10 Kabupaten/kota: 46. 235 ha, dan kerugian di sektor perikanan mencapai Rp 93.680.535.600,” terangnya.

Sebelumnya, nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun,” kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum, Senin (25/1/2021).

Dilansir Antara, rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp 30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp 27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp 424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp 46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp 604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp 216,266 miliar.

“Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian,” kata Nugraheni.
Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->