Connect with us

Pendidikan

Surat Edaran Ditarik, SMAN 4 Banjarbaru Ringankan Iuran Komite Siswa Tak Mampu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Daftar Ulang Diganti Pengambilan Rapor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Surat edaran (kiri) yang diganti dengan surat pemberitahuan pengambilan rapor (kanan). foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – SMA Negeri 4 Banjarbaru secara resmi menarik surat edaran tentang pemberitahuan daftar ulang yang ditujukan kepada para siswa siswi di bangku kelas sebelas (XI) dan duabelas  (XII).

Hal ini menyusul adanya protes dari para orangtua siswa atas syarat yang diterakan dalam isi surat tersebut.

Kepala SMAN 4 Banjarbaru Dra Sumini memastikan, pihaknya telah menarik surat edaran yang terbit pada 15 Juli itu. Sebagai gantinya, pihak sekolah mengeluarkan surat edaran baru pada 16 Juli kemarin, namun dengan isi pemberitahuan yang berbeda.

“Surat edaran tentang pemberitahuan daftar ulang itu sudah saya revisi. Surat edaran baru yang kita keluarkan ini hanya berisi tentang pemberitahuan pengambilan rapor saja dan kemarin sudah saya bagikan ke group WhatsApp paguyuban kelas (perkumpulan orang tua siswa),” ujarnya, kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (17/7/2020).



Kepsek SMAN 4 Banjarbaru sebelumnya memang telah mengakui, surat edaran berisi pemberitahuan daftar ulang itu terdapat banyak kekeliruan. Salah satunya persyaratan daftar ulang yang mengharus siswa wajib melunasi iuran komite sekolah di bulan Juni. Dirinya, juga telah meminta maaf karena para orang tua siswa sempat dibuat gaduh dengan beredarnya surat tersebut.

Ihwal pengambilan rapor nanti, kata Sumini, pihaknya memang masih menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh para siswa, termasuk juga membayar iuran komite. Namun, dalam hal ini pihak sekolah juga membukakan pintu untuk kepada orangtua siswa yang terkendala ekonomi untuk melengkapi administrasi komite sekolah tersebut.

Baca juga : Menkes Terawan Serahkan Santunan Nakes Gugur Akibat Covid-19 di Kalsel

“Bagi siswa yang memiliki permasalahan dengan administrasi komite dipersilahkan berkordinasi dengan kepala sekolah untuk mencari solusi,” tutur Sumini.

Jadwal pengambilan rapor dilaksanakan pada pekan depan, dalam tempo waktu 2 hari, yakni Senin (20/7/2020) dan Selasa (21/7/2020). Bagi siswa yang mengambil rapor di sekolah tetap diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Seperti halnya wajib menggunakan masker dan di anjurkan memakai face shield. Sebelum memasuki halaman sekolah, siswa juga wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjalani pengecekan suhu badan dan melaksanakan social distancing atau menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan yang lain.

Baca juga: Metode Belajar Online Dikeluhkan, Disdik Banjarbaru Tawarkan Sistem ‘Luring’ hingga Kurangi Penugasan!

Sebagaimana diketahui, pemicu tuaian protes di kalangan orangtua siswa, lantaran isi surat edaran sebelumnya meneterakan bahwa salah satu syarat para siswa untuk daftar ulang, yakni wajib melunasi iuran komite sekolah pada Juni 2020. Bahkan, di isi terakhir surat tersebut, pihak sekolah menyatakan apabila siswa tidak mendaftar ulang pada batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap mengundurkan diri.

Tentu hal ini sangat memberatkan bagi para orangtua siswa, terkhusus mereka yang kondisi ekonominya tergolong rendah. Apalagi, anak-anak mereka juga terancam putus pendidikan jika terlambat untuk melakukan daftar ulang. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

Pendidikan

Kemendikbud Pangkas 70 Persen Materi Pelajaran selama Kurikulum Darurat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kementerian Pendidikan pangkas 70 persen materi pelajaran selama penerapan kurikulum darurat/ilustrasi Foto : suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memangkas 70 persen materi pelajaran selama penerapan kurikulum darurat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan, Senin (10/8/2020).

Ia mengatakan, penyederhanaan kurikulum darurat dilakukan dengan pemangkasan jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti tiap mata pelajaran. “Jumlah cakupan yang dihilangkan sampai 70 persen. Jadi jauh dari yang aslinya. Dari sisi itu Insya Allah dari guru merasa lebih ringan,” kata Totok melalui konferensi video.

Pada kurikulum darurat tersebut, materi yang wajib disampaikan pada proses belajar hanya yang penting dan esensial. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban mengajar di tengah pandemi. Demikian dilansir CNNIndonesia.com.

Totok mengatakan kurikulum darurat ini tidak wajib digunakan semua guru. Jika tidak merasa sesuai, guru bisa menggunakan kurikulum normal atau modifikasi mandiri dari kurikulum normal. Dalam hal ini ia tak mau memberi restriksi ketat kepada guru. Belajar dari pengalaman lalu, ia mengatakan dalam proses belajar guru harus diberikan kreatifitas.



“Itu terjadi ketika rencana pelaksanaan pembelajaran diseragamkan. Jadi kaku pembelajarannya. Ice breaking jam tujuh, kemudian selanjutnya jadwal apa. Padahal dunia belajar itu dunia kreatifitas,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan modul pembelajaran yang diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

Pada modul ini, kata Totok, juga tidak ada restriksi terkait wujud belajar yang bisa dilakukan di rumah. Ia mengatakan kebanyakan materi di modul melibatkan kegiatan sehari-hari. Dan siswa bisa memodifikasi kegiatan yang dipilih sesuai situasi di rumah.

Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan kurikulum darurat untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tatap muka di tengah pandemi.
Kurikulum ini dibuat lebih sederhana karena waktu pembelajaran yang juga dibatasi di tengah pandemi. Kemendikbud mencatat kebanyakan siswa belajar dua sampai empat hari seminggu, dengan waktu dua jam per hari.

Pembuatan kurikulum darurat sendiri merupakan salah satu tuntutan guru yang disuarakan sejak tahun ajaran 2019/2020. Mereka menilai di tahun ajaran baru tidak ada banyak kemajuan pada penerapan PJJ. (Kanalkalimantan.com/Cnnindonesia)

Reporter : Cnnindonesia
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat dalam Kondisi Khusus

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendikbud Nadiem Makarim. foto: Voi.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Satuan pendidikan dalam kondisi khusus, disebutkan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yang  diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat melakukan;

1.tetap mengacu pada kurikulum nasional;



2.menggunakan kurikulum darurat; atau

3.melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

“Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Nadiem.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.

“Opsi kurikulum apapun yang dipilih, siswa tidak bpleh dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Nadiem.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali.

“Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” tambahnya.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Nadiem mengimbau guru untuk melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala, untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

“Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” kata Nadiem.

Mendikbud berharap, kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.

“Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” tambahnya. (suara.com)

Reporter: suara.com
Editor: kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->