Connect with us

HEADLINE

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Pilih Kesehatan Dibanding Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19!

Diterbitkan

pada

Survei KedaiKOPI menyebutkan masyarakat masih memilih kesehatan dibandingkan ekonomi saat pendemi Covid-19 Foto: kedaikopi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dibandingkan dari sisi ekonomi. Sebanyak 75,5% masyarakat Indonesia menyatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi terutama pada situasi pandemi Covid -19 ini.

Hal tersebut terungkap dalam “Survei Covid -19 Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia).

Survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mekanisme home visit, dan diselenggarakan pada 18 Agustus-6 September 2020, dengan mewawancarai 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Setiap wawancara tatap muka dalam survei ini selalu mendahulukan protokol kesehatan: menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan sanitizer dan tanpa kontak fisik.



Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Hasil survei yang menyatakan bahwa kesehatan lebih penting daripada ekonomi ini mempertegas hasil survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu.

Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 63,4% responden juga memilih kesehatan daripada ekonomi. Ada peningkatan persepsi terhadap pentingnya kesehatan sebanyak 11% dalam rentang waktu Juni hingga September ini” ungkapnya.

Pandemi Covid -19 ini memang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, 27,2% responden saja yang menyatakan bahwa penghasilan mereka lebih buruk dibandingkan sebelum pemberlakuan kebiasaan baru.

47,1% menyatakan bahwa tidak ada yang berubah dari penghasilan mereka, dan sebanyak 25,2% menyatakan bahwa penghasilan mereka justru lebih baik setelah pemberlakuan kebiasaan baru.

Kunto menambahkan, “Kesadaran akan pentingnya kesehatan juga berbanding lurus dengan persepsi kepercayaan yang rendah bahwa masyarakat Indonesia kebal terhadap Covid -19. Hanya 31,8% responden yang menjawab bahwa mereka percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap Covid -19.

Jumlah tersebut memang naik dari angka sebelumnya yaitu 31,3% pada bulan Juni lalu, namun kenaikan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang juga diselenggarakan oleh KedaiKOPI yaitu pada 3-4 Maret 2020. Jumlah responden yang percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap Covid -19 pada bulan Maret lalu sebesar 42,1%.”

Saat ini, Pemerintah sedang menggalakkan pembuatan vaksin untuk Covid -19. Terkait hal tersebut, Kunto menyatakan “Usaha Pemerintah mengenai pembuatan vaksin untuk Covid -19 ini mendapatkan tanggapan yang positif dari responden. Sebanyak 65,2% menyatakan bahwa mereka percaya pemerintah akan menemukan vaksin Covid -19 ini.

Kepercayaan yang tinggi tersebut juga berimbas kepada optimisme responden terhadap vaksin lokal yang dikembangkan pemerintah yaitu Vaksin Merah Putih. Sebanyak 70,1% merasa optimis terhadap vaksin lokal tersebut.”

Seperti yang kita ketahui, per September 2020 ini, vaksin tersebut masih dalam tahap pengembangan. Sebanyak 57,0% responden menyatakan ingin menggunakan vaksin tersebut jika sudah ditemukan.

Terkait temuan tersebut, Kunto menambahkan, “Kepercayaan, optimisme, dan keinginan dari masyarakat yang tinggi terhadap Vaksin Merah Putih seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah dalam mengembangkan vaksin ini tidak hanya secara cepat, namun juga tepat dan sesuai dengan kaidah etika yang sudah berlaku. (kanalkalimantan/andy)

 

Lebih detail terkait hasil survei ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

Survei COVID-19 Nasional

Reporter: Andy
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

Perang ‘Tim Buzzer’ di Pilgub Kalsel, Sahbirin Punya 18 Akun Medsos VS Denny 8 Akun Medsos!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Paslon Sahbirin-Muhidin dan Denny-Difri bertarung di medsos untuk berebut suara pemilih di Pilgub Kalsel. Foto: suara/iqbal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, metode kampanye melalui media sosial (medsos) menjadi alternatif bagi pasangan calon (paslon) di Pilkada Kalsel. Bahkan, KPU Provinsi Kalsel telah menerima pendaftaran akun resmi medsos dari dua paslon Pilkada Kalsel sejak Jumat (25/9/2020), atau sehari setelah pengundian nomor urut paslon Pilkada Kalsel.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah, pendaftaran akun resmi medsos dua paslon Pilkada Kalsel ini tidak hanya ditujukan kepada KPU Provinsi Kalsel saja. Namun juga kepada Bawaslu Provinsi Kalsel, Polda Kalsel hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Sudah dilaporkan dan ditebuskan kepada institusi-institusi tersebut. Paling lambat sehari sebelum masa kampanye, dimana mereka mendaftar pada 25 September kemarin. Akun resmi inilah yang digunakan oleh masing-masing paslon tim kampanye, atau partai politik maupun gabungan partai politik pengusung untuk melakukan kampanye,” kata Edy saat ditemui di Kantor KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (28/9/2020) sore.

Dijelaskan Edy, pendaftaran akun resmi medsos perlu ditebuskan kepada institusi selain KPU Provinsi Kalsel.



 

Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah. foto: fikri

Karena, masing-masing institusi memiliki peran pengawasan konten kampanye dengan menggunakan media sosial.

Dua paslon di Pilkada Kalsel yaitu paslon Sahbirin Noor-Muhidin dan Denny Indrayana-Difriadi Darjat telah mendaftarkan akun resmi medsos masing-masing. Edy mencatat, secara keseluruhan ada 26 akun resmi medsos yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi Kalsel.

“Akun resmi yang didaftarkan paslon, untuk paslon nomor urut satu (Sahbirin Noor-Muhidin) itu ada 18 akun resmi medsos yang didaftarkan kepada KPU. (Sedangkan) paslon nomor urut dua (Denny Indrayana-Difriadi) ada 8 akun resmi medsos yang didaftarkan,” jelas Edy.

Dari 26 akun resmi medsos tersebut, Edy menyebutkan platform medsos yang digunakan cukup beragam. Seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube, kendati Edy tidak merincikan jumlah masing-masing akun medsos berdasarkan platform-nya.

“Memang ketentuan-ketentuan itu, untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur itu maksimal ada 30 akun resmi, untuk setiap aplikasi. Total semuanya, 30 akun untuk semua aplikasi,” imbuh Edy.

Disamping itu, kampanye melalui medsos sendiri telah dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin, hingga 5 Desember 2020 mendatang. Hanya saja, paslon mengiklankan diri di medsos, belum bisa dilaksanakan dalam kurun waktu ini.

“Tapi kalau mereka melakukan kampanye tapi belum disponsori atau berbayar, bukan iklan, sudah bisa. Tetapi nanti bisa mengiklankan diri di medsos yaitu 14 hari sebelum dimulai masa tenang. Tetapi kalau kampanye biasa tanpa berbayar, misalnya melakukan live streaming, itu bisa,” papar mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel ini.

Sedangkan konten kampanye untuk menyampaikan visi-misi masing-masing paslon, sudah dapat dilakukan sejak dimulainya masa kampanye. “Sedangkan iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik nanti akan difasilitasi oleh KPU Provinsi,” tandas Edy.

Istilah buzzer sudah tidak asing di jagad dunia maya. Orang-orang kini sudah mulai terbiasa dengan adanya fenomena buzzer bahkan kerap kali bisa mengenalinya. Buzzer pun semakin naik daun ketika pemilu 2019 lalu. Buzzer dianggap pembentuk opini publik, menyebarkan sejumlah informasi yang sifatnya menggiring maupun hoaks secara masif sehingga seakan-akan semua terlihat organik.

Selama masa kampanye berlangsung, masing-masing pendukung calon saling melempar isu terkait keberadaan buzzer yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Alhasil, keberadaan buzzer akhirnya menjadi sorotan dan memiliki peranan penting pada saat itu. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->