Connect with us

Pendidikan

Tahun Depan, Dispersip Kalsel Bakal Miliki Layanan Perpustakaan Disabilitas

Diterbitkan

pada

Rapat penyusunan rencana kerja DAK bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2020 Perpusnas RI. Foto : dispersip kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Empat perpustakaan daerah di Kalsel yakni Dispersip Kalsel, Dispersip Tapin, Dispersip Tabalong, dan Dispersip Banjarbaru bakal mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020 dari Perpusnas RI.

Dispersip Kalsel bakal mendapat alokasi DAK 2020 sebesar Rp4,5 miliar untuk perluasan gedung layanan perpustakaan khusus disabilitas. Dispersip Tapin bakal terima alokasi Rp10 miliar untuk bangunan gedung layanan perpustakaan, sementara Dispersip Tabalong kebagian alokasi DAK Rp1,7 miliar untuk renovasi gedung layanan perpustakaan, dan Dispersip Banjarbaru mendapatkan alokasi DAK Rp1,5 miliar untuk TIK dan perabot perpustakaan.

Kabar alokasi dana untuk pengembangan literasi di Kalsel itu terungkap saat rapat penyusunan rencana kerja DAK bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2020 Perpusnas RI. Rapat penyusunan dihadiri oleh Kepala Dispersip, Sekretaris, Kasubag Perencanaan dari 177 daerah penerima DAK 2020 se Indonesia.

Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, terdapat 177 daerah yang mendapatkan alokasi DAK 2020 dari total dana DAK 2020 sebesar Rp 450 miliar dan angka ini meningkat dari DAK 2019 sebesar Rp 300 miliar.



Diharapkan daerah yang mendapatkan DAK 2020 untuk bangunan gedung layanan, perluasan gedung layanan, rehab gedung layanan, tik, perabot dan buku agar jangan melihat besaran angkanya, namun semangat pengembangan layanan dan kebahagiaan pustakawan.

“Dalam hal melayani dengan aktualisasi sebagai pejuang memakai filosofi 3 jarum jam, tidak akan bergerak jarum menit, jika tidak ada jarum detik, begitu juga tidak akan bergerak jarum jam jika tidak ada jarum menit, jadi sekecil apapun yang diterima dari alokasi DAK 2020 pasti akan bermanfaat dan ada dampak positif di daerah,” beber Syarif Bando.

Sementara itu, Drs Deni Kurniadi MHum, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas RI mengemukan arah kebijakan pembangunan Perpustakaan 2020 adalah meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan. “Literasi informasi terapan dan inklusif pendampingan masyarakat untuk literasi informasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,” ujarnya. Untuk endukung pencapaian IPM Indonesia melalui pembudayaan kegemaran dan pemanfaatan perpustakaan.

Perpusnas RI ingin meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.

“Tujuannya untuk pengembangan infrastuktur layanan perpustakaan sesuai dengan SNP, pemerataan infrastruktur dan akses terhadap layanan perpustakaan dan sinergitas perpustakaan di pusat, daerah, swasta, komunitas dalam pembangunan masyarakat,” bebernya. (bie)

Reporter : bie
Editor : Kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Pendidikan

Kemendikbud Pangkas 70 Persen Materi Pelajaran selama Kurikulum Darurat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kementerian Pendidikan pangkas 70 persen materi pelajaran selama penerapan kurikulum darurat/ilustrasi Foto : suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memangkas 70 persen materi pelajaran selama penerapan kurikulum darurat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan, Senin (10/8/2020).

Ia mengatakan, penyederhanaan kurikulum darurat dilakukan dengan pemangkasan jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti tiap mata pelajaran. “Jumlah cakupan yang dihilangkan sampai 70 persen. Jadi jauh dari yang aslinya. Dari sisi itu Insya Allah dari guru merasa lebih ringan,” kata Totok melalui konferensi video.

Pada kurikulum darurat tersebut, materi yang wajib disampaikan pada proses belajar hanya yang penting dan esensial. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban mengajar di tengah pandemi. Demikian dilansir CNNIndonesia.com.

Totok mengatakan kurikulum darurat ini tidak wajib digunakan semua guru. Jika tidak merasa sesuai, guru bisa menggunakan kurikulum normal atau modifikasi mandiri dari kurikulum normal. Dalam hal ini ia tak mau memberi restriksi ketat kepada guru. Belajar dari pengalaman lalu, ia mengatakan dalam proses belajar guru harus diberikan kreatifitas.



“Itu terjadi ketika rencana pelaksanaan pembelajaran diseragamkan. Jadi kaku pembelajarannya. Ice breaking jam tujuh, kemudian selanjutnya jadwal apa. Padahal dunia belajar itu dunia kreatifitas,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan modul pembelajaran yang diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

Pada modul ini, kata Totok, juga tidak ada restriksi terkait wujud belajar yang bisa dilakukan di rumah. Ia mengatakan kebanyakan materi di modul melibatkan kegiatan sehari-hari. Dan siswa bisa memodifikasi kegiatan yang dipilih sesuai situasi di rumah.

Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan kurikulum darurat untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tatap muka di tengah pandemi.
Kurikulum ini dibuat lebih sederhana karena waktu pembelajaran yang juga dibatasi di tengah pandemi. Kemendikbud mencatat kebanyakan siswa belajar dua sampai empat hari seminggu, dengan waktu dua jam per hari.

Pembuatan kurikulum darurat sendiri merupakan salah satu tuntutan guru yang disuarakan sejak tahun ajaran 2019/2020. Mereka menilai di tahun ajaran baru tidak ada banyak kemajuan pada penerapan PJJ. (Kanalkalimantan.com/Cnnindonesia)

Reporter : Cnnindonesia
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat dalam Kondisi Khusus

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendikbud Nadiem Makarim. foto: Voi.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Satuan pendidikan dalam kondisi khusus, disebutkan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yang  diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat melakukan;

1.tetap mengacu pada kurikulum nasional;



2.menggunakan kurikulum darurat; atau

3.melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

“Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Nadiem.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.

“Opsi kurikulum apapun yang dipilih, siswa tidak bpleh dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Nadiem.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali.

“Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” tambahnya.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Nadiem mengimbau guru untuk melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala, untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

“Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” kata Nadiem.

Mendikbud berharap, kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.

“Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” tambahnya. (suara.com)

Reporter: suara.com
Editor: kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->