Connect with us

PILKADA KALSEL

Tak Ada Swab Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Balon Kepala Daerah

Diterbitkan

pada

Ketua KPU Kalsel Sarmuji. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon (balon) kepala daerah Pilkada di Kalsel akan dimulai pada Kamis (17/9/2020) hingga Jumat (18/9/2020) lusa.

Pemeriksaan sendiri ditujukan bagi balon kepala daerah yang tertunda menjalani pemeriksaan kesehatan, lantaran terpapar Covid-19.

“Yang sudah bisa kita periksa, akan kita serahkan ke tim dokter. Mudah-mudahan bisa diperiksa,” kata Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji usai rapat pleno rekapitulasi DPS pada Pilgub Kalsel di Treepark Hotel Banjarmasin, Selasa (15/9/2020) siang.

Alih-alih harus mengikuti pemeriksaan swab, Sarmuji menyebut, balon kepala daerah hanya akan menjalani pemeriksaan pada paru-paru.



“Tidak lagi di-swab, tetapi langsung diperiksa paru-parunya,” imbuh Sarmuji.

Sehingga, jika ada permasalahan kesehatan pada paru-paru, Sarmuji mengatakan, pemeriksaan kesehatan untuk balon kepala daerah kembali tertunda.

Namun, jika paru-paru balon kepala daerah dinyatakan sehat, maka dapat melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan lanjutan.

“Mudah-mudahan tanggal 22 September hasilnya sudah bisa keluar. Kabarnya tidak di-swab lagi, tetapi langsung diperiksa parunya,” pungkas Sarmuji. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

PILKADA KALSEL

LARANGAN MASA KAMPANYE: Konser Musik, Bazzar, Gowes, Panen Raya Hingga Donor Darah

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Hari pertama masa kampanye Pilkada Serentak 2020, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji mengingatkan teknis pelaksanaan kampanye yang berbeda dari penyelanggaran pemilu sebelumnya.

“Kampanye Pilkada saat ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena kita dihadapkan dengan pandemi Covid-19,” kata Sarmuji, Sabtu (26/9/2020).

Dilihat dari jadwal resmi KPU, masa kampanye dimulai 26 September sampai dengan 5 Desember. Selanjutnya, akan ada masa tenang pada 6 Desember sampai dengan 8 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan pencoblosan pada 9 Desember.

“Masa kampanye kali ini harus dijalankan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) nomor 13 tahun 2020 dimana seluruh paslon wajib jalankan protokol Covid-19 dengan ketat,” tegasnya.



Adapun PKPU Nomor 13 Tahun 2020 ini adalah perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

Jelas tertera pelarangan kegiatan selama masa kampanye Pilkada berlangsung, seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya atau konser musik. Kemudian juga kegiatan olahraga seperti gerak jalan santai dan/atau bersepeda santai.

Tidak hanya itu, PKPU 13 ini juga melarang kegiatan perlombaan yang sering dipakai timses dari masing-masing paslon dalam rangka menarik hati masyarakat agar mendapatkan dukungan. Setelah itu juga ada kegiatan sosial berupa bazar dan donor darah.  Terakhir kegiatan yang dilarang PKPU itu adalah acara ulang tahun partai politik.

Kedua paslon yang berlaga dalam Pilkada Kalsel ini telah mendatangani langsung pakta integritas terkait pelaksanaan kampanye dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19. “Itu artinya mereka siap disanksi jika terjadi pelanggaran disiplin protokol Covid-19,” ujarnya.

Untuk sanksinya sendiri, Sarmuji menjelaskan, akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggunakan Peraturan Daerah (Perda) , Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Perbup). “Bawaslu akan mengawasi bagaimana penerapan protokol Covid-19 ini selama tahapan kampanye berlangsung,” jelasnya.

Sehingga kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa harus ditiadakan, seperti konser dan kegiatan lain yang diselenggarakan dalam balutan kampanye terbuka.

Selain itu, ia menambahkan dalam aturan tersebut, juga sudah mengatur bagaimana mekanisme pertemuan tatap bagi muka para paslon. Ini dirumuskan karena setiap kandidat pasti akan menghadiri dialog, debat publik, atau debat terbuka antar pasangan.

“Ini maksimal 50 orang. Itu pun harus dengan protokol kesehatan Covid-19,” tukasnya.

Oleh karena itu, Sarmuji menyarankan agar format kampanye para pasangan calon lebih difokuskan dengan mekanisme daring atau media sosial saja. Hal itu dikarenakan, peraturan protokol Covid-19 sangat ketat. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

PILKADA KALSEL

Paslon Pelanggar Protokol Covid-19, Dapat Sanksi Pemotongan Masa Kampanye!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPU mewacanakan memotong masa kampanye paslon yang langgar protokol Covid-19 Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – KPU berencana menerapkan sanksi pemotongan masa kampanye bagi pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut aturan tersebut akan dicantumkan dalam revisi PKPU 6 Tahun 2020. Draf aturan itu telah dibahas bersama pemerintah dan DPR pada Selasa (22/9/2020) malam.

“Memang ada satu lagi, yaitu sanksi untuk tidak berkampanye selama waktu tertentu untuk jenis kampanye yang dilanggarnya,” kata Dewa dalam diskusi daring di akun Youtube The Indonesian Institute, Rabu (23/9/2020) dilansir CNNIndonesia.

Selain itu, KPU juga akan mengatur sanksi administratif berupa teguran. KPU juga ingin mengatur sanksi pembubaran kegiatan kampanye yang tak mengindahkan protokol kesehatan.



Dewa berkata sejumlah sanksi baru ini dibuat KPU agar pilkada tetap bisa berjalan dengan penegakan protokol kesehatan yang ketat. Ia berharap pelanggaran yang terjadi di masa pendaftaran tak terulang kembali.

“Saya kira ini sanksi administratif yang sebetulnya bisa diharapkan memberikan satu penyasaran kepada pihak-pihak yang melanggar, apakah paslon atau tim kampanyenya,” tutur dia.

Dewa menyampaikan proses revisi sudah hampir selesai. Ia menargetkan aturan baru itu bisa rampung dan siap diterapkan pada pekan ini.

Sebelumnya, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR sepakat untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Salah satu syaratnya adalah memperketat aturan hukum soal penerapan protokol kesehatan.

Tuntutan penundaan pilkada menguat setelah 316 bapaslon di 243 daerah melanggar protokol kesehatan pada 4-6 September.

Sejumlah elemen masyarakat, seperti PBNU, PP Muhammadiyah, dan 14 LSM kepemiluan mendesak penundaan pilkada. (Kanalkalimantan.com/cnni)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->