Connect with us

HEADLINE

Tak Bisa Selamatkan Meratus, Wakil Rakyat Kalsel Diminta Mundur!

Diterbitkan

pada

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK janji penyelamatan pegunungan Meratus dari ekplorasi tambang saat aksi demo mahasiswa, Senin (30/9). foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Aksi demo mahasiswa Aliansi Rakyat Kalsel menuntut wakil rakyat memperhatikan penyelamatan hutan tropis di Pegunungan Meratus. Tuntutan tersebut ikut mengemuka saat mahasiswa lintas kampus berdemo di DPRD Kalsel Senin (30/9), jika #SaveMeratus yang juga jadi isu para pendemo saat berorasi di Rumah Banjar tak berhasil dilakukan, wakil rakyat Kalsel diminta mundur.

Aspirasi mahasiswa mengenai penyelamatan Pegunungan Meratus langsung menjadi atensi Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Ia menjanjikan sejak saat duduk sebagai Ketua Komisi III pada periode 2014-2019 lalu, ia sendiri telah berkomitmen yang perlindungan atas pegunungan Meratus agar tidak dieksplorasi, dan akan mundur bila kebijakan itu dilanggar. Komitmen ini pun sejalan dengan tuntutan mahasidwa yang juga ia tandatangani. Baca: Mahasiswa Kembali “Kepung” Rumah Wakil Rakyat Kalsel

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. foto: fikri

Sementara itu, korlap aksi, Ridho Agd menekankan aksi yang mereka lakukan sebegai tekanan bahwasanya warga Kalsel secara final tidak ingin adanya KUHP yang bermasalah dan tidak may ada pelemahan KPK. “Dalam hal (aksi demo) ini kita menekankan Perpu harus terbit,” kata Ridho. Baca: Temui Pendemo, Ketua DPRD Kalsel Malah Diajak Kenalan

Eleman mahasiswa lintas perguruan tinggi di Kalsel ini meminta DPRD Kalsel mengawal dan juga menyuarakan bahwa Perpu itu harus terbit. “Harus ada kajian yang lebih matang mengenai UU KPK, agar tidak ada upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu,” tuturnya.

Hasil dari aksi yang bubar pada sekitar pukul 13.30 Wita menghasilkan sebuah “surat perjanjian” antara massa aksi dan anggota dewan, di mana jika tuntutan yang pihaknya aspirasikan tidak dilaksanakan, maka para anggota dewan harus turun dari jabatan mereka. Baca: Orasi Dosen di Tengah Pendemo, Mahasiswa Gerah, Langsung Disuruh Hentikan “Kuliah Umum”

“Dan jika poin-poin ini tidak terpenuhi maka akan kami kejar hingga liang lahat,” tegas mahasiswa yang juga Sekretaris DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalsel ini.

Ada 7 anggota dewan yang turun menghadapi massa aksi demo, termasuk ketua dan wakil ketua DPRD 2019-2024 yang baru dilantik, yaitu H Supian HK dan M Syaripuddin.

H Supian HK usai menandatangani surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa ia sendiri sejalan dan sependapat dengan aspirasi para mahasiswa.  “Apapun tuntutan mereka tadi kita sepakat untuk melanjutkan sampai ke presiden. Nanti Presiden lah yang bisa menimbang, memilah dan sebagainya,” tegas Supian. Baca: Anggota DPR RI dari Kalsel Ladeni Pendemo Via Telepon

Sementara itu, Wakil Ketua M Syaripuddin mengatakan kepada awak media bahwa mereka menelpon anggota DPR RI Rifqi Karsayuda dan dalam komunikasinya mereka berkomitmen memperjuangkan aspirasi mahasiswa.  “Kami juga ingin memperbaiki lebih baik lagi. Mencoba agar DPR RI dan DPRD bisa melakukan diskusi komunikasi publik biar undang-undang lebih bagus lagi,” pungkasnya. (mario)
Reporter : mario
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Uji Sampel Swab Sangat Terbatas, Pusat Bantu 2 Alat PCR ke Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mentri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat berkunjung ke BBTKL-PP Banjarbaru, Minggu (7/6/2020) pagi. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tingginya angka sebaran kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan 3 pejabat negara secara langsung melakukan monitoring penanganan Covid-19 di Kalsel.

Pada Minggu (7/6/2020) pagi, Menteri Kesehatan (Menkes) Letjen TNI Dr Terawan Agus Putranto, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo tiba di Kalsel.

Kunjungan tiga pejabat negara ini dimulai dengan meninjau segala fasilitas pemeriksaan spesimen (sampel), serta rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Gugus Tugas daerah untuk penanganan Covid-19 kedepan.

“Kita ingin mengecek segala macam fasilitas dan menginvetarisir kekurangan. Harus ada penanganan khusus. Untuk itu kita ingin memberikan bantuan baik peralatan dan dukungan personil,” kata Menko PKM Muhadjir Effendy.

Secara khusus, ketiga pejabat negara tersebut meninjau laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Banjarbaru yang selama ini menjadi tempat pemeriksaan Swab dari sampel masyarakat di berbagai daerah.

Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, mengatakan pihaknya menyoroti kurangnya kemampuan pemeriksaan swab di laboratorium BBTKL-PP. Oleh karena itu pihaknya telah menyiapkan 2 unit alat PCR sebagai fasilitas metode pemeriksaan swab.

“Kita telah menyiapkan 2 unit alat PCR. Bantuan ini kita serahkan kepada Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Kalsel untuk selanjutnya difungsikan,” katanya.

Tidak hanya fasilitas, kata Doni, pihaknya juga mengusulkan penambahan SDM di laboratorium BBTKL. Dalam hal ini, Doni mengusulkan untuk melibatkan tenaga sukarelawan dan kalangan mahasiswa. Sehingga, nantinya pemeriksaan spesimen juga dapat berjalan lebih maksimal.

“Beberapa daerah bisa berkerja lebih 18 jam dengan melibatkan tenaga sukarelawan, termasuk kalangan mahasiswa. Ini cara yang efektif. Bahkan jika dirata-ratakan, dalam satu hari bisa memeriksa lebih dari 1.500 sampel,” lanjutnya.

Jika kemampuan pemeriksaan spesimen telah maksimal, diharapkan tim Gugus Tugas daerah dapat berkeja lebih militan. Dengan begitu, maka lebih banyak penderita Covid-19 di Kalsel yang terjaring khususnya Orang Tanpa Gejala (OTG).

Kepala BNPB menyebut 79 persen kasus Covid-19 di Indonesia adalah masyarakat yang tidak menunjukan gejala atau yang biasa disebut OTG. Mereka yang disebut OTG inilah yang mendekati resiko penularan yang paling tinggi.

“Kelompok rentan tertular adalah mereka yang berusia lanjut. Apalagi penderita diabetes,” jelasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Selain di Tanbu, Densus 88 Juga Disebut Amankan Terduga Teroris di Banjarbaru dan Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Densus 88 juga mengamankan terduga teroris di Banjarbaru dan Banjarmasin/Ilustrasi Foto: indonesiaexpat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Operasi senyap yang digelar tim Densus 88 Anti Teror pada Jumat (5/6/2020), pasca penyerangan Mapolsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan (HSS). Sejumlah jaringan atau sel terduga teroris di Kalimantan Selatan diringkus. Selain mengamankan AS, warga Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), pada waktu yang sama Densus juga menangkap terduga teroris lain di Banjarbaru dan Banjarmasin.

Sementara di Kalimatan Barat, Densus 88 juga menangkap terduga teroris berinsial AR (21), warga Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah pukul 8.30 WIB.

Informasi yang didapat Kanalkalimantan.com, Densus menangkap juga pada Jumat itu, seorang terduga teroris di Banjarbaru. Dan satu orang lain di Banjarmasin. Namun demikian, belum dirinci siapa terduga teroris yang ditangkap di dua kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) ini.

Sebelumnya disampaikan, saat penangkapan AS, terduga teroris di Tanbu yang terkait aksi penyerangan Mapolsek Daha Selatan yang dilakukan ABR. Dimana ABR tewas setelah ditembak polisi dalam penyerangan yang menyebabkan gugurnya satu polisi atas nama Bripka Leonardo.

AS ditangkap pada Jumat (5/6/2020) siang. “Informasi penangkapan di Kabupaten Tanah Bumbu itu benar. Yang bersangkutan diduga terafiliasi jaringan terorisme,” katanya, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i, Sabtu (6/6/2020) sore.

Kala itu petugas yang melakukan penggeledahan di rumah AS dan menemukan busur dan panah, buku panduan jihad, tas ransel serta buku nikah. AS merupakan kepala rumah tangga, selain berjulan roti juga seorang guru mengaji. Pasangan suami Istri ini memiliki murid hingga mencapai puluhan orang.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Rifa’i mengatakan, AS dan sejumlah tersangka lain saat masih dalam proses penyelidikan. Selain itu, ia juga tidak membantah jika masih adanya penangkapan jaringan-jaringan terorisme di Provinsi Kalsel. “Semuanya masih berproses. Nanti kita rilis hasil tangkapan kita. Intinya, tidak hanya di satu daerah saja, tapi di seluruh Provinsi Kalsel. Bisa jadi pelakunya bertambah,” tukasnya.

Semantara Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa saat ini pihaknya dan Polda Kalsel sedang melakukan penyelidikan aksi teror tersebut. Dirinya juga menyebut telah mengamankan sejumlah orang yang diduga membantu aksi pelaku aksi teror.

“Memang untuk aksi teror ini tersangkanya cuma 1 orang. Tapi, dalam pra peristiwa melibatkan ada beberapa orang yang memberikan kepada pelaku arahan dan bantuan,” katanya.

Adapun jumlah orang yang sudah diamankan, kata Kepala BNPT, jumlahnya antara 4 hingga 5 orang. Meski begitu dirinya juga meminta waktu hingga proses penyelidikan dinyatakan selesai. “Pemeriksaan kepada rekan-rekan tersangka masih kita lakukan. Termasuk kita juga mendalami waktu dan hari terjadinya aksi teror itu, yang mana bertepatan dengan hari lahir Pancasila,” tuturnya.

Terkait profil pelaku aksi teror yang mengklaim dirinya terafiliasi jaringan ISIS, Kepala BNPT  belum banyak berkomentar. Namun, yang jelas dirinya membenarkan bahwa pelaku A memang terafiliasi jaringan terorisme. (kanalkalimantan.com/tim)

Reporter : tim
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kalsel Tak Lagi Zona Aman Terorisme, Ulama Perlu Bentengi Anak Muda dari Paham Radikalisme

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Perlu peran ulama dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang benar pada anak-anak muda agar tak terpapar radikalisme/ilustrasi. Foto: langgam.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyerangan di Mapolsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Senin (1/6/2020) dini hari lalu, membuka mata banyak orang! Bahwa ancaman aksi terorisme di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini bukan ilusi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ dalam kunjungannya ke Kalsel, Sabtu (6/6/2020) mengatakan, aksi tersebut menjadi kasus pertama penyerangan terbuka oleh jaringan terorisme di Provinsi Kalimantan Selatan!

Mirisnya, aksi teror dilancarkan AR, yang baru berusia 20 tahun. Komjen Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya ingin mendalami secara langsung aksi teror untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan agar terorisme di Kalsel tidak terjadi lagi. Salah satu upayanya ialah melalui pendekatan agama.

“Tersangka aksi teror ini adalah seorang remaja. Itu artinya yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya agar anak-anak muda tidak terpapar paham radikalisme. Kita harus patahkan pemikiran dan pemahaman sesat dengan pendekatan agama,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar saat datang di Kalsel. Foto: kanalkalimantan/Rico

Aksi teror di Mapolsek Daha Selatan, kata Kepala BNPT, adalah bentuk pelaku menebarkan kebencian tidak pada tempatnya. Untuk itu, BNPT mengajak seluruh alim ulama di Provinsi Kalsel, untuk meluruskan paham-paham ini, agar kasus yang sama tidak terulang.

Ditanya apakah Provinsi Kalsel akan ditetapkan dalam zona merah teroris, Kepala BNPT membantah wacana tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa status di Kalsel hanya ditingkatkan dalam kategori waspada.

“Tidak zona merah. Kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja,” tungkasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, Hafiz Anshari mengecam aksi teror yang terjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dirinya, secara tegas mengatakan bahwa apapun tindakan kekerasan meskipun mengatasnamakan agama, tidak pernah dibenarkan.

“Saya tekankan di agama Islam, bahkan di semua agama, tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Dengan adanya kasus ini, provinsi Kalsel bukan lagi zona aman dari aksi teror. Jadi ini kewajiban kita semua untuk menanggulanginya,” katanya.

Sebelumnya, dalam suatu acara ‘Bersama Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Selatan’ yang digelar oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel pada Selasa (31/12/2019), disebutkan bahwa sepanjang 2019, skala masyarakat Kalsel yang terpapar paham radikalisme dan terorisme berada pada angka 55.

Berdasarkan besaran angka yang didapatkan dari hasil riset dan suvei FKPT Kalsel tersebut, maka ancaman tersebut dikatakan masih dalam ambang menengah.

Sekretaris FKPT Kalsel, Mariatul Asiah menyebutkan, skala tersebut berarti paham radikalisme maupun terorisme di Bumi Lambung Mangkurat masih berada pada posisi tengah. “Masih sebatas pemikiran masyarakatnya, tidak ada aksi-aksi radikal yang ditemukan,” katanya ketika itu.

Namun demikian, posisi itu bukan berarti Kalsel yang dikenal kondusif ini dikategorikan aman dari paham-paham tersebut. “Kita harus tetap waspada agar Kalsel yang kondusif ini tetap bisa terjaga, serta yang terpenting bagaimana agar kita selalu mensinergikan semua elemen maupun kelompok masyarakat guna bersama-sama menangkal paham radikalismen dan terorisme,” tuturnya.

Sejauh ini, FKPT Kalsel telah melakukan berbagai upaya guna mencegah paham-paham tersebut supaya tidak tumbuh ataupun mengakar di kalangan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam riset tentang kearifan lokal sebagai daya tangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.(Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->