Connect with us

Hukum

Tak Satu pun Kata Terucap, Mantan Ketua KPU Banjarmasin Lempar Senyum

Diterbitkan

pada

Mengenakan masker Gusti Makmur keluar dari ruang pemeriksaan di Kejari Banjarbaru, Selasa (10/3/2020). Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU –  Langkah kaki Gusti Makmur -mantan Ketua KPU Banjarmasin- tidak terhentikan, saat keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru. Tersangka kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut, berhasil menembus barikade wartawan yang telah menunggunya sejak Selasa (10/3/2020) pagi.

Gusti Makmur baru saja selesai menjalani pemeriksaan, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau yang biasa disebut P21. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Mantan Ketua KPU Banjarmasin tersebut, saat dilayangkan pertanyaan oleh sejumlah wartawan.

Mengenakan kemeja biru kotak-kotak dan kopiah warna putih, Gusti Makmur nampak melemparkan senyuman. Meskipun senyuman itu tidak nampak secara kasat mata, lantaran tertutup masker, namun mata yang berubah sipit itu sudah cukup menandai bahwa ia sedang tersenyum.

Selama pemeriksaan yang berlangsung satu setengah jam, Gusti Makmur ditemani oleh istri dan anaknya. Juga, dua kuasa hukumnya. Tidak banyak yang bisa digambarkan dalam hal ini, lantaran akses wartawan dibatasi.



Tim penyidik Polres Banjarbaru baru saja menyerahkan Gusti Makmur kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukannya pemeriksaan.

Mengenakan masker Gusti Makmur keluar dari ruang pemeriksaan di Kejari Banjarbaru, Selasa (10/3/2020). foto : rico

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Budi Mukhlis mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan hari ini, bertujuan untuk memastikan apakah pasal yang disangkakan kepada Gusti Makmur telah sesuai. Sejumlah pertanyaan juga lebih mengorek tentang kejadian tindak pidana asusila yang terjadi pada akhir tahun 2019 lalu.

“Ya, proses pemeriksaan hari ini berjalan cukup lancar. Tersangka kooperatif, dengan pertanyaan yang kita layangkan,” tuturnya kepada awak media.

Usai menjalani pemeriksaan Gusti Makmur akan dititipkan ke Lapas Kelas II B Banjarbaru, sembari menunggu jadwal persidangan. Mantan Ketua KPU Banjarmasin tersebut akan ditahan di Lapas Banjarbaru selama 20 hari, terhitung dari hari ini. Sepanjang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, Gusti Makmur ditemani oleh dua kuasa hukumnya.

Budi mengakui bahwa Gusti Makmur masih berkilah tentang tindak asusila yang dituduhkan kepadanya. Namun begitu, Budi menyatakan pihaknya optimis bahwa tindak asusila yang dilakukan Gusti Makmur akan terbukti di ranah persidangan.

Hal itu, mengingat adanya 4 alat bukti yang telah dikantongi oleh pihak kejaksaan. Adapun alat bukti tersebut diantaranya, keterangan saksi yang berjumlah minimal 2 orang, surat, keterangan ahli psikologi dan kriminologi. Serta alat bukti petunjuk seperti CCTV dan sarana komunikasi seperti HP.

Budi Mukhlis, Kasi Pidum Kejari Banjarbaru. foto: rico

“Kita lebih yakin dengan verifikasi alat bukti. Kita optimis di persidangan terbukti,” tegas Kasi Pidum Kejari Banjarbaru ini.

Dalam kasus yang menghebohkan ini, Gusti Makmur disangkakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

Kembali menyegarkan ingatan, Polres Banjarbaru resmi menahan mantan Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur atas tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, pada Januari lalu. Penahanan Gusti Makmur setelah pihak kepolisian memeriksa 7 orang saksi termasuk tersangka.

Kapolres menceritakan awal terjadinya aksi pencabulan yang dilakukan Gusti Makmur yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPU Banjarmasin, terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, saat korbannya sedang membersihan toilet. Korban merupakan anak magang di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru.

“Korban dan GM bertemu di toilet dan terjadilah aksi pencabulan itu. Tersangka mengiming-imingi korban akan dibelikan pakaian sambil melakukan aksi pencabulan itu. Setelah aksi ini, kondisi korban trauma. Untuk itu, kita melakukan trauma healing kepada korban,” terang Kapolres. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Pinangki Beli BMW hingga Poles Wajah di AS dari Suap Dolar Djoko Tjandra

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra –yang saat itu masih buron– tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.

Selain itu, dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut terkuak saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPPU) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa membacakan gaji bulanan Pinangki selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Pinangki menerima bulanan sebesar Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, hingga uang makan Rp 731 ribu.



“Dengan total keseluruhan sebesar Rp 18.921.750,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Pinangki yang menerima uang dari Djoko Tjandra untuk kepengurusan fatwa Mahakamah Agung (MA).

Uang tersebut dia gunakan untuk membeli mobil BMW X5, sewa apartemen, hingga perawatan kecantikan di Amerika Serikat.

“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1,” lanjut Jaksa.

Pinangki menerima sebesar 500 ribu USD dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya. Uang itu kemudian diberikan ke Anita Kolopaking sebesar 50 ribu USD.

“Sehingga terdakwa menguasai USD 450 ribu atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu supaya mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PNS atau penyelenggara negara yaitu sebagai jaksa,” tambah jaksa.

Jaksa juga menyebut jika Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra  pada periode tahun 2019. Caranya, dia menukar uang sebesar 337.600 USD money changer atau senilai Rp 4,7 miliar.

Tak hanya itu, Pinangki turut meminta agar sang suami, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang sebesar 10 ribu USD senilai Rp 147,1 juta melalui anak buahnya.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” jelas jaksa.

Pada November 2019 hingga hingga Juli 2020, uang tersebut digunakan Pinangki untuk membelanjakan sejumlah barang.

  1. . Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
  2. . Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
  3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
  4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
  5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
  6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
  7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

Pertama, ucap Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap.

Dalam sidang perdana ini, JPU pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Menghilang 3 Tahun, Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Lahan Bank Maluku

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). foto: antara/reno esnir courtesy suara.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung RI meringkus terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Heintje Abraham Toisuta, Selasa (15/9/2020). Heintje merupakan terpidana terkait perkara pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya sehingga merugikan negara Rp 7,6 miliar.

Heintje telah buron selama kurang lebih tiga tahun setelah kasus yang menjerat dirinya terungkap.

Heintje dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 21 November 2017.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan, Heintje diringkus di kediamannya di kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 19.20 WIB.



Tak ada perlawanan dari Heintje saat penangkapan terjadi.

“Tanpa perlawanan dan rencananya akan segera diterbangkan ke Ambon untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Ambon,” kata Hari dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Atas perbuatannya, Heintje dihukum penjara selama 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 800 juta subsidair tujuh bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsidair empat tahun penjara.

“Penangkapan buronan merupakan pelaku kejahatan yang ke-72 di tahun 2020 dari semua buronan yang berhasil diamankan,” imbuh Hari. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->