Connect with us

Kota Banjarbaru

Tak Terpilih, Irwan Pertanyakan Kursi Kadis Perkim yang Diduduki Muriyani

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komisi ASN Bantah Ada Perengkingan


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Pelantikan sejumlah pejabat lingkup Pemko Banjarbaru beberapa waktu lalu Foto: rico
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkup Pemko Banjarbaru oleh Walikota Nadjmi Adhani dipertanyakan kandidat yang tidak terpilih. Irwan Jaya, salah satu peserta seleksi terbuka jabatan tinggi pratama untuk Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru memprotes dipilihnya Muriyani.

Meskipun, Irwan yang saat ini menjabat Kabid Pengendalian Pencemaran DLH di Kabupaten Banjar  menerima keputusan tersebut. “Saya tetap menerima dan menghargai keputusan itu,” ujarnya, Rabu, (22/5).

Irwan menceritakan, ada tiga nama calon yang memperebutkan posisi jabatan Kadis Perkim Banjarbaru melalui hasil akhir dari lelang jabatan. Yakni Zabidi Anshari, Irwan Jaya, dan Muriyani. Ketiganya telah melalui proses lelang jabatan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang merupakan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama pada akhir tahun 2018 lalu.

Dari ketiga peserta tersebut, terpilihlah  Zabidi Anshari untuk menjabat sebagai Kadis Perkim Banjarbaru oleh Walikota Banjarbaru. Namun, lantaran Kadis Perkim Banjarbaru Zabidi Anshari mendapati masalah di kesehatannya, dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala dinas dan beberapa waktu jabatan Kadis Perkim diisi pelaksana tugas (plt).

Lalu secara mengejutkan, Pemko Banjarbaru melantik Muriyani sebagai Kadis Perkim yang baru pada awal Mei 2019 tadi. Padahal dari pengakuan Irwan Jaya, saat seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Disperkim Banjarbaru, dirinya berada diurutan kedua. Sedangkan, Muriyani yang bekas Sekertaris Dinas PUPR Banjarbaru tersebut, berada di urutan ketiga.

“Pada bulan Desember lalu, Bapak Zabidi Anshari dilantik dan itu memang benar adanya. Karena dia berada diperingkat pertama,” katanya.

Irwan mengakui persoalan ini menjadi pelik, lantaran mengacu pada UU ASN Nomor 5 tahun 2014, ditambah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 tahun 2017, tentang manajemen ASN serta rujukan Permenpan no 13 tahun 2017 tentang tata cara pengisian jabatan tinggi Pratama terdapat istilah Merit Point System.

“Di situ tertera, usai urutan pertama berhalangan untuk bekerja (dalam hal ini sebagai Kadis Perkim Banjarbaru), maka urutan kedua lah yang direkomendasikan menjadi Pejabat Tinggi Pratama,” lanjutnya.

Namun, dalam hal ini justru urutan ketiga yang menjadi Kepala Dinas Perkim Banjarbaru, yakni Muriyani. Irwan menjelaskan, Walikota Nadjmi pernah mengatakan bahwa penilaian seleksi persentasenya berdasarkan merit point yang  mana 90 persen nilai berada pada Kompetensi Bidang dan Kompetensi Manajerial dan penilaian Walikota dan Wakil Walikota hanya 10 persen, dari nilai total bobot 100.

“Jika mengacu dari hal tersebut, kenapa justru urutan ketiga yang saat ini dilantik menjadi Kadis Perkim. Usai urutan pertama berhalangan, mengapa bukan malah urutan kedua yang seharusnya dilantik,” pungkasnya.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama H Said Abdullah menegaskan bahwa ada tiga calon dari hasil pansel seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Disperkim Banjarbaru. “Urusan siapa yang dipilih dari tiga orang hasil dari pansel itu sepenuhnya kewenangan Walikota. Itu ada aturannya, tetapi sebelumnya ada rekomendasi dari Komisi ASN,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekda ini.

Hasil tiga nama dari seleksi pansel diserahkan ke Komisi ASN dan selanjutnya komisi ASN melihat bagaimana prosesnya itu dan selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan dan mempersilahkan memilih satu nama dari tiga nama hasil dari pansel.

Komisi ASN juga tidak ada campur tangan untuk menentukan satu nama. Tiga nama hasil seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Disperkim Banjarbaru bukan berdasarkan rangking. “Jadi Walikota punya hak untuk menentukan satu nama. Surat rekomendasi dari komisi ASN isinya silahkan pilih satu dari tiga nama. Bukan urutan nomornya,” tegasnya.

Demikian juga dengan pelantikan Muriani sebagai Kadis Perkim yang baru dilantik awal Mei tadi. Pansel juga menyodorkan dua nama ke Komisi ASN dan dari Komisi ASN juga meminta memilih satu nama dari dua nama yang diserahkan, bukan berdasarkan rangking. (Rico)

Reporter:Rico
Editor:Cell

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Banjarbaru

Gelombang Kedua Covid-19 Mengancam, Penemuan Vaksin Jadi Kunci Akhir Pandemi

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mengukur Puncak Pandemi Covid-19 di Kalsel Lewat Pemodelan Matematika (4-Habis)


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah negara berlomba menemukan vaksin Covid-19. Foto: suara
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU –Pemerintah saat ini mulai mewacanakan new normal (kenormalan baru). Tentunya, dengan adanya kenormalan baru secara tidak langsung dapat disebut sebagai relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun konsekuensinya, akan terjadi lagi peningkatan kasus positif Covid-19. Atau bahasa lainnya adalah gelombang kedua atau secobd wave. “Jika terjadi relaksasi PSBB maka perlu sekali mewaspadai peningkatan kembali kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19. Kurvanya bisa naik bahkan lebih tinggi lagi,” papar akademisi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Dr. M. Ahsar Karim saat dihubungi, Rabu (27/5/2020).

Diakui Dr. Ahsan, di beberapa kasus pandemi virus sebelum Covid-19, gelombang kedua ini sangat rawan terjadi. Sehingga, masyarakat dan pemerintah diminta mewaspadai adanya gelombang kedua.

Dr. Ahsar menyarankan, jika relaksasi PSBB itu harus dijalankan suatu saat, maka harus ada penelitian atau upaya untuk dapat menemukan vaksin Covid-19. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya gelombang kedua penyebaran Covid-19. “Kalau tidak ada seperti itu, kami sangat curiga akan terjadi second wave itu,” tegasnya.

Bahkan, bukan tidak mungkin orang yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 dan telah sembuh, dapat terinfeksi kembali. Hal inilah yang perlu diwaspadai dari gelombang kedua Covid-19. Apalagi, saat ini belum ada penelitian yang dapat membatasi gelombang kedua ini.

Sehingga Dr. Ahsar merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbanyak upaya rapid test massal. Kendati diakui, persoalan biaya menjadi kendala dalam upaya ini. “Kalau rapid test ini dilaksanakan massal dan menyeluruh, kemudian data-data lebih terbuka, maka kami bisa melakukan prediksi yang lebih akurat lagi. Perlu sikap hati-hati, kalaupun relaksasi itu dilakukan kita semua harus menghitung untung ruginya,” ucapnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Rapid Test Saat Ini Baru ‘Membaca’ 1 Persen dari Total Populasi Kalsel

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mengukur Puncak Pandemi Covid-19 di Kalsel Lewat Pemodelan Matematika (3)


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pelaksanaan rapid test yang lebih masif perlu dilakukan untuk memetakan angka sebenarnya dari kasus Covid-19 di Kalsel. Foto: fikri
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Selatan saat ini cukup masif. Ini terbukti dengan tingginya temuan kasus berdasarkan hasil tracing yang dilakukan oleh Tim Surveilans Epidemiologi di kabupaten dan kota.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Kalsel pada Rabu (27/5/2020) sore, tercatat sebanyak 703 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan, pakar epidemiologi dr. H. IBG Dharma Putra menyebut sebanyak 2.100 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari 2.100 orang itu, 15.750 orang merupakan orang tanpa gejala dan 5.250 orang yang terpapar Covid-19 dan perlu perawatan.

Terkait hal ini, akademisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Dr. M. Ahsar Karim berharap adanya keterbukaan data dan informasi terkait Covid-19 di Kalimantan Selatan. Langkah ini guna memberikan kemudahan dalam melakukan kajian penyebaran Covid-19.

“Kita sangat berharap mereka mempunyai data yang valid,” kata Dr. Ahsar, Rabu (27/5/2020) malam.

Data valid yang dimaksud, seperti pelaksanaan rapid test di Kalsel dilakukan secara besar-besaran. Karena sepengetahuan Dr. Ahsar, baru 5.000 rapid test yang digunakan untuk tracing.

“Sementara jumlah penduduk Kalsel ini, jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu sebanyak 4,3 juta. Kalau sebelumnya kita buat prediksi, jumlah penduduk Kalsel ini bisa mencapai 5 juta. Jika (rapid test) 5.000 buah, maka itu hanya satu persen yang melakukan rapid test,” paparnya.

Sementara, orang-orang yang dinyatakan positif, meninggal dunia dan sembuh karena Covid-19, lanjut Dr. Ahsar, baru berdasarkan data-data yang ada. Atau hanya satu per seribu. “Sekarang kita bayangkan, baru satu per seribu saja sudah segitu angkanya, bagaimana kalau rapid test ini mencapai 80 persen? Tapi itu akan mahal sekali,” lugasnya.

Tanpa adanya hal-hal seperti itu, menurut akademisi FMIPA ULM ini, maka pihak-pihak yang melakukan penelitian pada umumnya melakukan prediksi. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

PSBB Berakhir, 80 Persen Program JPS Tersalurkan ke Masyarakat Terdampak Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penyerahan bantuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Foto: Dinsos Kota Banjarbaru
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memutuskan tidak memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakhir pada Jumat (29/5/2020).

Lantas, sudah sejauh mana penyaluran bantuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), kepada masyarakat yang terdampak Covid-19?

Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, mengklaim penyaluran JPS telah berjalan baik selama berlangsungnya penerapan PSBB. Bahkan, jika dipersentasekan penyaluran bantuan JPS telah mencapai 80 persen.

“Alhamudillah, penyaluran JPS berjalan baik selama berlangsungnya PSBB di Banjarbaru. Sampai hari ini 80 persen bantuan sudah menyentuh masyarakat yang terdampak Covid-19 Banjarbaru,” katanya, Kamis (28/5/2020) sore.

Menurut dia, program bantuan JPS ini terdiri atas empat jenis, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako Murni dan Bantuan Sosial dari APBD Kota dan Provinsi.

Sejak hari pertama PSBB di Banjarbaru, Pemko Banjarbaru telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Tak lama setelah itu, Bantuan Sosial dari APBD Kota dan Provinsi juga mulai dialirkan kepada masyarakat.

Adapun jika digabungkan seluruh program JPS, BST, PKH, Bantuan Sembako Murni dan Bantuan Sosial dari APBD, maka ada total 27.688 KK yang menerima bantuan sosial, dari total 71.000 KK yang ada di Banjarbaru. Artinya, jika dikomposisikan, maka 38 persen masyarakat Banjarbaru menerima bantuan sosial.

Dengan berakhirnya PSBB, kata Nadjmi, pihaknya bersiap menuju konsep New Normal sesuai arahan Pemerintah Pusat. Tetapi ditegaskannya, meskipun PSBB berakhir, program JPS akan tetap disalurkan selama dua bulan ke depan.

“Biarpun PSBB berakhir, namun tetap diterapkan protokol pencegahan Covid-19 di masyarakat. Khususnya tempat keramaian seperti mal, pasar dan lainnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Dhani

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->