Connect with us

Politik

Tangani 22 Desa, PPK Astambul Selesaikan Rekapitulasi 3 Desa Sehari

Diterbitkan

pada

Pleno rekapitulasi suara di PPK Astambul, Kabupaten Banjar. foto : rendy
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Banjar sudah mulai melakukan pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019. Salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang saat ini melakukan penghitungan suara adalah PPK Astambul.

Saat ini, proses penghitungan dilakukan PPK Astambul sudah berlangsung selama dua hari sejak Jumat (19/4/2019) dan akan terus berlangsung hingga 11 hari kedepan. Begitu disampaikan Ketua PPK Astambul, M Ridha kepada Kanalkalimantan.com, Sabtu (20/4/2019).

“Hingga saat ini proses pleno rekapitulasi tidak ada kendala, Untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Astambul Alhamdulilah berjalan lancar,  karena kami bersinergi dengan sesama penyelengara, sedikit kendala mungkin iya hanya kecapean saja, karena kita bekerja lupa waktu,” candanya.

Dijelaskan Ridha, untuk Kecamatan Astambul sendiri terdiri dari 22 desa berikut 118 TPS, perekapan dilaksanakan melalui dua proses yaitu rekap per TPS dan rekap per desa, Selanjutnya akan disampaikan ke tingkat KPU Kabupaten Banjar. Dalam sehari pihaknya hanya bisa melakukan rekap dua hingga tiga desa, mengingat banyaknya TPS  yang tersebar di wilayah tersebut.

“Disini kami paling bisa hanya merekapitulasi sebanyak 2 hingga 3 desa dalam satu hari, karena kelelahan, itupun tidak ada hari libur buat kami, untuk menjaga kesehatan kami laksanakan pekerjaan ini terjadwal, seperti halnya sejak pukul 09.00 Wita hingga 16.00 Wita. Tidak jarang hingga larut malam, target penyelesaian rekapitulasi ini kami diberi waktu hingga 4 Mei 2019 mendatang,” jelasnya.

Tanggapan serupa juga disampaikn M Edwin Faradana, dari Panwascam Astambul mengatakan diterimanya formulir C1 dari setiap TPS ke Kecamatan Astambul diterima sejak Rabu (17/4) hingga Kamis (18/4) kemarin. Setidaknya memerlukan waktu dua hari mengumpulkan formulir C1 mengingat daerah tertentu di Kecamatan Astambul jaraknya agak jauh dan banyaknya jumlah TPS di tempat tersebut.

“Di Kecamatan Astambul ada 118 TPS yang tersebar di 22 desa, dalam sehari kami hanya bisa melaksanakan rekap 2 hingga 3 desa saja,  hal itu wajar mengingat banyaknya jumlah TPS itu, itupun kami kemarin merekapnya hingga subuh pukul 03.00 Wita,” akunya.

Hingga kemarin Jumat (19/4) pihak PPK Astambul sudah memasukan rekapitulasi sebanyak 2 dari 22 desa yang ada, dan pada hari ini Sabtu (20/4) proses perekapan sedang berlangsung dengan terget 3 desa. Adapun 5 desa tersebut diantaranya Desa Pingaran Ilir, Astambul Seberang, Pematang Hambawang, Desa Sungai Tuan Ulu dan Desa Pingaran Ulu. (rendy) 

Reporter:Rendy
Editor:Bie

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

KPU Prediksi Anggaran Pilkada 2020 Membengkak Saat Digelar di Masa Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPU memprediksi pembengkakan anggaran di Pilkada 2020/ilustrasi Foto: okezone
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Biaya Pilkada 2020 berpotensi membengkak dari yang sudah dianggarkan, jika dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagai imbas penerapan protokol kesehatan saat berlangsungnya pemungutan suara pada Desember nanti.

“Akan ada potensi peningkatan biaya untuk membiayai Pilkada dengan standar Covid,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2020).

Pembengkakan biaya tersebut imbas pengurangan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengakibatkan perlunya penambahan TPS. Hasyim mengatakan, lantaran belum ada kepastian terkait berakhirnya masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus. Demikian dilansir kompas.com.

Dalam kondisi normal, satu TPS bisa menampung hingga 800 pemilih. Tapi, dalam situasi wabah yang mengharuskan adanya physical distancing, jumlah itu harus dikurangi sehingga perlu penambahan TPS. Dari satu aspek itu saja, biaya Pilkada dipastikan akan melonjak. “Kalau sekarang sudah ada desain direncanakan dan sudah muncul biaya,” ujar Hasyim.

Namun begitu, Hasyim menyebut, berdasarkan pengalaman, cukup sulit untuk merealisasikan wacana kenaikan anggaran. Apalagi, dalam hal kenaikan anggaran pilkada akibat Covid-19, diperkirakan perlu waktu yang tidak sebentar untuk membahasnya bersama para pemangku kepentingan.

“Kecenderungannya biasanya agak berat dinamika membahas ini. Apalagi protokol Covid digunakan dan kemudian punya efek peningkatan biaya itu kan tidak bisa dilakukan dalam satu dua hari pembicaraannya,” kata Hasyim.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020). Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.(kompas)

 

Reporter : Kompas
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->