Connect with us

HEADLINE

Tangani Covid-19 di Tahun 2021, Pemko Banjarbaru Siapkan Anggaran Rp 20 Miliar

Diterbitkan

pada

Stop corona. Foto: pexels-cottonbro
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Upaya penanganan pandemi Covid-19 belum selesai. Bahkan, dapat dipastikan hingga pada tahun 2021 mendatang, pemerintah masih harus menanggulangi bencana non alam tersebut.

Fakta ini sendiri sepenuhnya telah disadari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru. Terbukti menjelang akhir tahun 2020 ini, Pemko Banjarbaru tengah disibukan menyusun alokasi anggaran yang nantinya dipergunakan untuk melakukan upaya penanganan wabah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainudin, saat ditemui Selasa (18/11/2020) mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran khusus penanganan Covid-19 di tahun mendatang. Pos-pos anggaran tersebut disisipkan dalam RAPBD tahun anggaran 2021.

“Sesuai dengan anjuran pemerintah pusat serta amanah Permendagri nomor 64 tahun 2020, jadi sejak akhir tahun ini sudah disiapkan. Tiga hal yang menjadi prioritas dalam anggaran ini, yakni pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS),” katanya.



 

Dipaparkan Jai -akrab disapa-, Pemko Banjarbaru menyiapkan anggaran setidaknya kurang lebih Rp 20 miliar. Anggaran tersebut diambil dari RAPBD Kota Banjarbaru, di sektor Pendapatan dan Belanja senilai Rp 1 triliun.

“Jadi total alokasi anggaran penangan Covid-19 di 2021 mendatang, sekitar Rp 20 miliar. Seluruh anggaran ini akan kita sebar, sesuai program penanganan Covid-19 dengan Covid-19 di masing-masing SKPD lingkup Pemko Banjarbaru,” jelasnya.

Lalu, bagaimana jika anggaran yang disiapkan itu ternyata tidak mencukupi? Dalam hal ini, Jai menyatakan bahwa pihaknya masih memiliki dana cadangan, yang berasal dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Tahun 2020 ini kita telah menggunakan anggaran BTT untuk penangan Covid-19. Karena dana itu masih ada sisanya, jadi bisa digunakan untuk 2021 nanti. Tentu kita berharap Covid-19 tidak separah tahun ini,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru sejauh tahun 2020 ini. Pemko mengalokasikan anggaran sebesar Rp 98,7 M dan sudah terealisasi sebanyak Rp 48 Miliar hingga periode Oktober 2020. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

HEADLINE

Kasus Covid-19 Naik di Banjarbaru, Izin Rekomendasi Kegiatan Tak Dikeluarkan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Upaya Satgas Covid-19 Banjarbaru menegakkan protokol kesehatan di titik-titik keramaian. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tren kenaikan kasus Covid-19 di Banjarbaru, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memutuskan menangguhkan seluruh izin rekomendasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.

Sebagaimana diketahui, surat izin rekomendasi dari Satgas Covid-19 menjadi syarat utama dalam menyelenggarakan kegiatan atau membuka usaha yang sifatnya dapat mengumpulkan orang banyak. Namun, kebijakan ini telah ditanggugkan sementara waktu oleh pemerintah.

Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu menyatakan, pihaknya telah melakukan pertimbangan atas keputusan ini. Diakuinya bahwa pemerintah harus memilih aspek kesehatan masyarakat sebagai prioritas yang didahulukan.

“Sebenarnya kita tidak enak hati dengan masyarakat yang sudah mengajukan rekomendasi kegiatan. Namun kita memilih untuk mendahulukan keamanan kesehatan dari 200 ribu masyarakat Banjarbaru,” tegas Bernhard yang juga Ketua Satgas Covid-19 Banjarbaru.




Artinya tanpa adanya surat izin rekomendasi yang dikeluarkan Satgas Covid-19, masyarakat tak lagi bisa menyelenggarakan kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang. Contohnya, menggelar resepsi pernikahan.

Termasuk pula bagi para pelaku usaha yang akan membuka kembali tempat usaha mereka, seperti cafe dan tempat hiburan.
Lantas, bagaimana dengan surat izin rekomendasi yang telah dikeluarkan November lalu, namum pelaksanaan acara digelar di Desember ini?

Menjawab hal itu, Koordinator Sekretariat Satgas Covid-19 Banjarbaru Zaini Syahranie, menyatakan kegiatan tetap boleh dilaksanakan. Namun, ditegaskan tetap akan mendapatkan pengawasan ketat dari personel satgas.

“Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan izin rekomendasi dari kami, tetap dipersilahkan menggelar kegiatan. Namun saya meminta agar protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan. Untuk memastikan itu, personel kami juga akan melakukan monitoring saat hari pelaksanaan kegiatan nanti,” ujar Zaini.

Zaini menerangkan bahwa penangguhan seluruh surat izin rekomendasi ini terus berlaku seiring dengan lajunya kurva angka kasus Covid-19 di Banjarbaru. Bahkan, ia memprediksi kebijakan ini tetap akan diterapakan hingga 2021 mendatang.

“Melihat tren kenaikan angka kasus Covid-19 di Banjarbaru, apalagi menjelang momen libur panjang akhir tahun. Sangat mungkin jika surat izin rekomendasi tidak akan dikeluarkan sampai 30 Desember nanti. Tapi kami dari Satgas Covid-19 tetap membuka ruang bagi masyarkat, untuk konsultasi ke kantor sekretariat Satgas,” lugasnya.

Kasus Covid-19 di Banjarbaru mengalami tren kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Penambahan kasus terkonfirmasi dengan belasan hingga puluhan kasus, membuat kota Idaman kembali masuk dalam zona merah.

Misalnya saja pada 1 Desember kemarin, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Banjarbaru mencatat ada penambahan 19 kasus dalam sehari.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru, Rizana Mirza menjelaskan, salah satu faktor utama terjadinya tren kenaikan kasus Covid-19 disebabkan pasca libur panjang November lalu.

“Lonjakan kasus ini memang sudah kami prediksi. Penyebab utamanya karena libur panjang kemarin dan baru sekarang ditemukan adanya kasus-kasus baru ini,” sebutnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Sudah 9 Bulan, Masih Ada 9 Daerah Belum Terinfeksi Covid-19, Ini Daftarnya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi sebaran pandemi covid-19. Foto: pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan tersisa sembilan daerah di Indonesia yang belum ditemukan kasus Covid-19 setelah pandemi berlangsung selama sembilan bulan. Tercatat sudah 34 provinsi dan 505 kabupaten/kota yang terinfeksi virus corona.

Dilansir dari situs resmi Satgas Covid-19, kesembilan daerah tersebut berada di Indonesia bagian timur. Antara lain: Pegunungan Arfak di Papua Barat; Yahukimo, Dogiyai, Deiyai, Mamberamo Raya, Nduga, Puncak, dan Intan Jaya di Papua, serta Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur.

Kesembilan daerah ini masuk dalam kategori zona hijau yang tidak terdampak atau 1,75 persen.

Zona hijau tidak ada kasus baru juga hanya enam kabupaten/kota atau 1,17 persen, antara lain Tolikara, Yalimo, Boven Digoel, Waropen di Papua; serta Alor dan Manggarai Timur di NTT.



Sementara zona merah bertambah dua kali lipat dari pekan sebelumnya menjadi 50 kabupaten/kota (9,73 persen).

Kemudian zona resiko sedang atau oranye juga meningkat menjadi 374 kabupaten/kota (72,76 persen), dan zona resiko rendah menjadi 75 kabupaten/kota (14,59 persen).

“Keadaan ini harus menjadi cambukan keras bagi kita untuk terus memperbaiki diri, bagi masyarakat jangan pernah abai. Karena cepat atau lambat, anda akan menjadi penderita Covid-19, jika lengah dalam memproteksi diri, lingkungan ataupun keluarga anda,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito dalam jumpa pers dari Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Pemerintah daerah diminta lakukan evaluasi terhadap kedisiplinan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta penegakan kedisiplinan protokol kesehatan harus dimasifkan, dan pelaksanaan 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan) di berbagai tatanan kesehatan di daerah.(suara)

Editor: Suara.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->