Tata Ruang Bermasalah, DPRD Banjarbaru Susun Skema Anggaran Recovery Pasca Banjir

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru bersama DPRD bahas penanganan dan tindak lanjut pasca bencana banjir awal tahun ini. Hal ini diulas dalam rapat kerja di gedung DPRD Banjarbaru, Selasa (2/2/2021) siang.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarbaru, Said Abdullah, dalam laporannya memastikan pemerintah telah melakukan langkah penanganan bencana secara tepat.

Mulai dari ketersediaan penyiapan posko pengungsian, dapur umum, hingga jaminan kesehatan masyarakat terdampak banjir yang berada di seluruh posko pengungsian.

“Kita juga mendirikan posko induk bertujuan untuk monitoring bantuan di setiap posko yang ada di Kota Banjarbaru untuk pemerataan pendistribusian di setiap posko. Tugas pokok posko Induk ini sebagai pusat kendali segala kegiatan yang berkaitan dengan musibah banjir, mulai perekapan jumlah pengungsi, sebaran pengungsi dan kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi,” paparnya.

 

Terkait rencana penanganan pasca bencana banjir, Said menyebut akan memprioritaskan terhadap perbaikan infrastruktur yang menghambat aktivitas masyarakat. Seperti halnya, pembangunan ulang jembatan runtuh serta akses jalan lingkungan yang rusak.

“Jembatan runtuh, siring-siring sungai yang hancur, dan jalan-jalan lingkungan yang rusak, itu yang akan kami prioritas tangani. Sedangkan, untuk jalan di kawasan Trikora hingga jalan lintas Kota Banjarbaru-Kabupaten Tanah Laut yang juga terdampak banjir, itu kami sudah minta ke Pemerintah Provinsi sebagai yang berwenang untuk menanganinya,” sebutnya.

Pemko Banjarbaru juga mengakui telah melakukan evaluasi atas penyebab terjadinya bencana banjir besar tahun ini. Penelisikan lebih lanjut dari pihak pemerintah menemukan adanya kesalahan tata ruang bangunan di Banjarbaru yang mengakibatkan sejumlah titik saluran air tersumbat.

“Hal besar lainnya adalah masalah penegakkan aturan terkait dengan bangunan-bangunan yang berdiri saat ini. Mungkin dari bentuk beton-beton menyalahi aturan pembangunan yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir. Nantinya kami akan surati mereka untuk perbaiki sesuai dengan aturan IMB kita,” tegas Sekdako Banjarbaru.

Atas seluruh laporan yang disampaikan itu, para anggota legislatif di DPRD Banjarbaru turut menyampaikan aspirasi serta memberikan catatan ke pihak Pemko Banjarbaru. Salah satunya dari anggota Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari.

Kepada Kanalkalimantan.com, setelah rapat kerja, Emi mengungkapkan bahwa dirinya mendorong pemerintah untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat Banjarbaru yang sampai saat ini belum bisa kembali ke rumah. Seperti yang terjadi terhadap 80 kepala keluarga di Kecamatan Liang Anggang.

“Mereka yang belum bisa pulang ke rumah. Artinya, pemerintah harus memastikan stok kebutuhan makanan masih tersedia. Lalu beberapa warga di Kecamatan Landasan Ulin juga masih ada mengungsi. Memang mereka sudah bisa kembali ke rumah, tapi akses jalannya di lingkungan rumah mereka tidak bisa dilalui. Nah, ini harus diatasi,” pintanya.

Selain itu, Emi juga meminta ketersediaan air bersih terhadap warga yang terdampak. Sebab keluhan ini katanya sering kali di temukan-temukan di setiap posko-posko pengungsian. “Mereka minim menerima suplai air bersih. Ini tolong diinventarisir Pemko Banjarbaru, setidaknya buat tempat penampungan khusus air bersih,” tambahnya.

Berbicara soal aspek kesehatan, menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu penting dilakukannya layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap warga terdampak. “Ya, minimal seminggu sekali. Dipusatkan di Puskesmas tiap kelurahan. Memang ada beberapa Puskesmas yang beberapa petugasnya yang terpapar Covid-19. Mungkin Puskesmas lain bisa ikut membantu,” ujarnya.

DPRD Banjarbaru juga menagih data rinci terkait jumlah terbaru warga terdampak, infrastruktur yang rusak, hingga sektor-sektor usaha yang merugi akibat banjir Januari lalu. Hal ini demi menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk masa recovery nantinya.

“Jadi kita bisa melakukan penambahan atau penggeseran anggaran. Tentu kita pilah dulu mana yang masuk dalam skala prioritas. Memang ada anggaran BTT sebesar 5 miliar, namun itu kita minta alokasikan untuk kebutuhan makanan di dapur umum dan bantuan sembako selama beberapa waktu ke depan. Khusus untuk masa recovery atau pasca banjir, tentu kita butuh dana tambahan,” tandas Emi.(Kanalkalimantan.com/rico)