Connect with us

Politik

Tembus Balangan, Tokoh Adat: Bagi Kami Denny Indrayana Ini Sudah ‘Viral’

Diterbitkan

pada

Pertemuan Denny Indrayana dengan tokoh adat dan relawan di Balangan. Foto : humas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BALANGAN– Sambutan atas pencalonan Denny Indrayana sebagai Gubernur Kalsel terus bergaung di berbagai daerah. Di Kabupaten Balangan, mantan Wamenkumham era Presiden SBY ini bertemu dengan puluhan tokoh adat dan relawan di Kecamatan Halong, Jumat (10/1).

Pada pertemuan tersebut, Haji Denny-demikian Denny Indrayana diakrabi, menerima banyak masukan terkait kondisi masyarakat di Balangan. Salah seorang tetua adat, Gopen, yang membawahi empat desa di Halong mengatakan, mengapresiasi langkah Haji Denny -sapaan Denny Indrayana, maju sebagai calon Gubernur Kalsel 2020.

Sehingga diharapkan ada perbaikan untuk Banua ke depan, khususnya bagi masyarakat adat di daerah. “Kalau soal ketokohan, bagi kami Haji Denny ini sudah ‘viral’ di mata masyarakat. Apalagi ditambah kunjungan seperti ini,” katanya.

Gopen masih teringat gebrakan Haji Denny saat menggelar sidak ke sejumlah Lapas semasa menjabat Wamenkumham. Menurutnya, diperlukan sosok kepemimpinan yang tegas dan cakap untuk membawa perubahan bagi Kalsel.



“Untuk masyarakat adat Dayak, saat ini masih banyak terisolir di pedalaman, khususnya Halong. Maka kami mengusulkan agar ke depan jalan tembus diperbaiki lagi. Yakni Jl Bantala ke Singayan dan Jl arah Petanges dari Desa Aniungan tembus ke Grogot,” paparnya.

Menurut Gopen, selaras dengan langkah pemerintah pusat membagun infrastruktur, langkah tersebut perlu dilakukan. Apalagi di sepanjang jalan tersebut banyak lokasi yang bisa dijadikan destinasi wisata. “Seperti air terjun enam tingkat yang bisa menghidupi ekonomi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Hal sama disampaikan Khairil, tetua adat meratus yang membawahi sembilan desa. Ia mengatakan, banyak potensi di lingkungan warga adat yang kurang diperhatikan. “Ya, maka itu intinya kami ingin adanya perubahan,” kata Khairil yang menjabat tetua adat dari 2005 ini.

Menanggapi hal tersebut, Haji Denny mengatakan pembangunan memang harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Maka itu, program penguatan infrastruktur sebenarnya sebagai upaya menghidupkan potensi potensi ekonomi yang selama ini belum maksimal.

“Maka itu perlu kebijakan pembangunan mesti tepat sasaran. Termasuk berkaitan anggaran. Ada beberapa hal terkait ini yang sering terjadi sehubungan efisiensi, alokasi tepat sasaran hingga menghindari korupsi,” katanya.

Haji Denny menambahkan, selain itu juga diperlukan inovasi pimpinan daerah dalam meningkatkan anggaran daerah.

“Kalsel harus memiliki posisi tawar yang tinggi pada pemerintah pusat terkait potensi SDA yang dimiliku,” katanya.

Selain bertemu relawan dan tokoh adat, pakar hukum tata negara ini juga mengunjungi pesantren dan pasar tradisional untuk bertemu masyarakat. Rencananya, malam nanti juga akan menghadiri tabligh akbar di Kecamatan Halong, Balangan. (Kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : Kanalkalimantan.com/Rls
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 Kompak Boikot Pilkada Serentak!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maklumat sejumlah ormas yang memboikot Pilkada 2020 Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sejumlah ormas Islam terdiri Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat hentikan Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu respon atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.

Ada tiga hal yang menjadi poin maklumat mereka. Pertama yang mereka tuntut ialah penundaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19,” bunyi maklumat tertulis yang diterima Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com, Selasa (22/9/2020).



Selanjutnya dalam poin kedua, mereka menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata.

Terkahir, mereka menyerukan umat muslim agar memboikot seluruh tahapan Pilkada serentak Desember mendatang.

“Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses Pilkada maut 2020,” tulis maklumat.

Keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 juga mendapat sorotan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di Arab Saudi. Rizieq menyerukan penolakan atas pelaksanaan Pilkada akhir tahun nanti.

Dikutip dari Terkini.id, Selasa (22/9), alasan Rizieq menyerukan penolakan Pilkada 2020 karena kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

“Tidak logis pemerintah yang berdasar konstitusi wajib bertanggung jawab terhadap kesehatan setiap warga negaranya, sampai-sampai menerbitkan regulasi khusus Corona melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan saat ini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020,” kata Rizieq.

Rizieq menambahkan, mestinya pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat agar bisa mencegah dan antisipasi corona.

“Untuk itu, sebaiknya penyelenggaraan Pilkada 2020 saat pandemi diboikot oleh masyarakat karena membahayakan kesehatan bahkan nyawa,” katanya.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Total 270 kota/kabupaten ini tersebar di sembilan provinsi.(Kanalkalimantan.com/suara)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Mahfud MD: Demokrasi yang Berkembang di Indonesia Serba Salah

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Koordinator Politk, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dalam sebuah wawancara di Jakarta, 26 Desember 2019. Foto: Reuters
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia membuat ruang publik menjadi riuh dengan berbagai kontroversi. Hal tersebut juga membuat semua kebijakan yang diambil pemerintah selalu dinilai salah oleh kelompok-kelompok di masyarakat.

Menurutnya, jika tidak mampu dikelola secara baik dan diiringi upaya integrasi dari pemerintah ke masyarakat maka kondisi ini dapat menimbulkan perpecahan.

“Ketika pemerintah melakukan sesuatu, salah sama yang satunya. Tapi ketika ikut pendapat yang menyatakan salah, disalahkan lagi oleh yang satunya. Itu sebagai akibat dari demokrasi,” jelas Mahfud dalam diskusi daring, Jumat (4/9/2020) seperti dilansir VOAIndonesia.com.

Mahfud menambahkan sejumlah negara demokrasi mengalami kegagalan dalam mengelola demokrasi dan integrasi. Akibatnya timbul perpecahan seperti Pakistan yang memisahkan diri dari India dan Bangladesh yang memisahkan diri dari Pakistan. Selain itu, kata dia, di sejumlah negara lain, perpecahan ini juga membuat militer melakukan kudeta dengan alasan menyelamatkan persatuan negara.



“Kita beruntung negara Indonesia terhindar atau bisa menghindari kudeta militer dengan alasan menyelematkan negara. Tapi kita juga terhindar dari perpecahan dari bagian-bagian negara atas nama ikatan primordial,” tambah Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menerapkan sistem demokrasi yang dinilai masih baik dibandingkan sistem lainnya.

Di samping itu, para pendiri bangsa juga telah membahas secara mendalam tentang berbagai macam sistem pemerintahan menjelang berdirinya Republik Indonesia. Hingga kemudian, disepakati sistem demokrasi dari berbagai opsi sistem pemerintahan lainnya seperti kerajaan.

“Jadi kita berdemokrasi juga berdiskusi secara panjang melalui pemikiran yang dalam. Mana baiknya dan bagaimana seharusnya ini dilakukan.”

Demokrasi Mulai Bergeser?

Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai sistem pemerintahan di Indonesia mulai bergeser dari demokrasi menuju otoritarianisme.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah undang-undang yang telah dan akan direvisi pemerintah bersama pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan golongan. Antara lain mulai dari pengesahan UU KPK, hingga revisi RUU KUHP, omnibus law RUU Cipta Kerja, serta rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi dan UU Bank Indonesia.

“Presiden Jokowi untuk menggambarkan gebrakannya. Itu saya pakai metafora, dia ingin jalan tol dimana-mana. Artinya tanpa hambatan, suatu pembangunan ekonomi yang konkret yang tidak terhalang berbagai undang-undang, ditangkap KPK, moneter dan MK yang ingin judicial review,” jelas Thamrin.

Di sisi lain, kata Thamrin Amal Tomagola, masyarakat sipil yang menjadi penyeimbang pemerintah juga sudah mulai lesu karena ditinggalkan pemimpin mereka. Sebab, sebagian besar tokoh masyarakat sipil sudah bergabung dengan pemerintah menempati jabatan-jabatan staf ahli di pemerintahan.

Sementara itu Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Anita Wahid menyoroti penggunaan informasi bohong atau hoaks dalam ruang publik di digital pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Hal ini membuat masyarakat menjadi terbelah karena mendukung pasangan calon masing-masing.

Di samping itu, ia juga mengkritik manipulasi informasi di ruang publik digital yang membuat diskusi antar masyarakat menjadi tidak sehat. Apalagi, kata dia, banyak akun robot yang digunakan pihak tertentu sehingga membuat suara publik menjadi tergeser.

“Akun robot, palsu ini masalah sekali karena bukan manusia. Tapi dibuat seakan-akan ini adalah orang dengan individu tertentu, jumlah tertentu yang seakan mendukung posisi tertentu. Sehingga terlihat volume dukungannya besar, padahal hanya ilusi,” jelas Anita Wahid.

Anita juga menyoroti serangan digital yang dialami masyarakat sipil dan media yang kerap menyampaikan kritik ke pemerintah, termasuk di antaranya penanganan terhadap Covid-19. Serangan tersebut antara lain berupa peretasan dan doxing atau penyebaran identitas korban untuk tujuan negatif. (sm/em/voaindonesia)

 

Reporter: Sasmito
Editor: voa


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->