Temukan Data DPS Bermasalah di Sejumlah Daerah, Bawaslu ‘Cecar’ KPU Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bawaslu Kalsel memberikan banyak catatan kepada KPU Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pilgub Kalsel, Selasa (14/9/2020) siang. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya data bermasalah dan beberapa rumah warga yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) petugas KPU.

“Seperti yang terjadi pada dua daerah yang dilakukan coklit, di desa itu masih ada beberapa data ganda, misalnya di Kaupaten Tabalong dan Barito Timur,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah usai mengahidiri rapat pleno tersebut di Treepark Hotel Banjarmasin.

Menurutnya, temuan itu harus memilki kejelasan. Dimana, nama yang bersangkutan mempunyai hak pilih di daerah mana baik secara administrasi dan wilayah tempat dia tinggal saat ini.

Bahkan dalam satu daerah Bawaslu menemukan adanya dugaan 47 nama pemilih ganda. “Ini mesti dipastikan oleh penyelenggara,” imbuh Erna.

Erna mengaku, hingga saat ini Bawaslu belum diberikan data oleh KPU terkait data pemilih by name by address, KWK, A1-KWK. Sehingga pihaknya hanya bisa mengawasi sampai rekapitulasi tingkat kecamatan.

Ia menjelaskan, proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah pengawasan terhadap PPDP saat melaukan coklit ke rumah-rumah. Guna memastikan setiap rumah di coklit.

“Setelah selesai tanggal 14 September kemarin, kami bertugas memastikan seluruh rumah yang ada di wilayah kelurahan desa di tempel stiker. Karena coklid dipastikan dengan adanya stiker,” terang Erna.

Hasilnya, ia melanjutkan, pihaknya masih menemukan beberapa rumah yang tidak dicoklit.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji membenarkan, bahwa ada beberapa daerah yang dilakukan coklit ulang di wilayah Kabupaten Tabalong dan wilayah Barito Timur. Ia menyebut di wilayah tersebut ada desa yang masih ditemukan data ganda sehingga harus di lakukan pencoklitan ulang.

“Untuk kegandaan nama pemilih sudah kita selesaikan, ada 22 nama yang sama, kemudian kita TMS (tidak memenuhi syarat) kan 5 pemilih. MS (memenuhi syarat) ke Tabalong 13 pemilih, dan 4 pemilih TMS ke Barito Timur, dan 5 pemilih tidak diketahui identitasnya.

Untuk permasalahan di Kabupaten Balangan, Sarmuji menambahkan, setelah dilakukan pendalaman ternyata wilayah tersebut masuk ke Kabupaten Kotabaru, bukan masuk ke Kabupaten Balangan. “Semoga hanya salah informasi saja,” imbuh Sarmuji.

Seperti diketahui, jumlah pemilih sesuai DPS di Pilgub Kalsel 2020 mengalami terjun bebas. Dimana, pada rapat pleno terbuka, jumlah DPS tercatat sebanyak 2.787.624 pemilih. Sementara, pada tahun lalu tercatat ada 2.869.166 pemilih.

“Berkurang sekitar 81 ribu, ya. Jadi ada penurunan, nanti akan kami analisa penurunan itu. Apakah banyak yang meninggal dunia atau ada kegandaan di DPT terdahulu,” imbuh Sarmuji.

Kegandaan sendiri, diakui Sarmuji, bisa saja terjadi. Karena di KPU kabupaten dan kota dalam menginput data pemilih tidak sengaja lantaran dua kali menekan.

“Akhirnya menjadi ganda. Jadi saat mengirim, tertekan, dan terkirim lagi. Itu menjadi kegandaan,” lugas Sarmuji.

Selain faktor meninggal dunia dan kegandaan, ditambahkan Sarmuji, bisa saja ada pemilih yang berpindah alamat.

“Ada yang pindah, tapi tidak diketahui,” singkatnya.

Sarmuji kembali menegaskan, pihaknya akan melakukan analisa mengapa terjadi penurunan DPS jika dibandingkan dengan DPT di Pemilu 2019 lalu. Kendati, untuk penetapan DPS sendiri akan digelar pada Oktober 2020 mendatang.

“Kita akan analisa, mengapa menjadi ada penurunan DPS jika dibandingkan DPT 2019,” pungkas Sarmuji. (Kanalkalimantan.com/fikri)