Connect with us

HEADLINE

Temukan Data DPS Bermasalah di Sejumlah Daerah, Bawaslu ‘Cecar’ KPU Kalsel

Diterbitkan

pada

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mempertanyakan sejumlah data DPS yang dilaunching KPU untuk Pilgub Kalsel. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bawaslu Kalsel memberikan banyak catatan kepada KPU Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pilgub Kalsel, Selasa (14/9/2020) siang. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya data bermasalah dan beberapa rumah warga yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) petugas KPU.

“Seperti yang terjadi pada dua daerah yang dilakukan coklit, di desa itu masih ada beberapa data ganda, misalnya di Kaupaten Tabalong dan Barito Timur,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah usai mengahidiri rapat pleno tersebut di Treepark Hotel Banjarmasin.

Menurutnya, temuan itu harus memilki kejelasan. Dimana, nama yang bersangkutan mempunyai hak pilih di daerah mana baik secara administrasi dan wilayah tempat dia tinggal saat ini.

Bahkan dalam satu daerah Bawaslu menemukan adanya dugaan 47 nama pemilih ganda. “Ini mesti dipastikan oleh penyelenggara,” imbuh Erna.



Erna mengaku, hingga saat ini Bawaslu belum diberikan data oleh KPU terkait data pemilih by name by address, KWK, A1-KWK. Sehingga pihaknya hanya bisa mengawasi sampai rekapitulasi tingkat kecamatan.

Ia menjelaskan, proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah pengawasan terhadap PPDP saat melaukan coklit ke rumah-rumah. Guna memastikan setiap rumah di coklit.

“Setelah selesai tanggal 14 September kemarin, kami bertugas memastikan seluruh rumah yang ada di wilayah kelurahan desa di tempel stiker. Karena coklid dipastikan dengan adanya stiker,” terang Erna.

Hasilnya, ia melanjutkan, pihaknya masih menemukan beberapa rumah yang tidak dicoklit.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji membenarkan, bahwa ada beberapa daerah yang dilakukan coklit ulang di wilayah Kabupaten Tabalong dan wilayah Barito Timur. Ia menyebut di wilayah tersebut ada desa yang masih ditemukan data ganda sehingga harus di lakukan pencoklitan ulang.

“Untuk kegandaan nama pemilih sudah kita selesaikan, ada 22 nama yang sama, kemudian kita TMS (tidak memenuhi syarat) kan 5 pemilih. MS (memenuhi syarat) ke Tabalong 13 pemilih, dan 4 pemilih TMS ke Barito Timur, dan 5 pemilih tidak diketahui identitasnya.

Untuk permasalahan di Kabupaten Balangan, Sarmuji menambahkan, setelah dilakukan pendalaman ternyata wilayah tersebut masuk ke Kabupaten Kotabaru, bukan masuk ke Kabupaten Balangan. “Semoga hanya salah informasi saja,” imbuh Sarmuji.

Seperti diketahui, jumlah pemilih sesuai DPS di Pilgub Kalsel 2020 mengalami terjun bebas. Dimana, pada rapat pleno terbuka, jumlah DPS tercatat sebanyak 2.787.624 pemilih. Sementara, pada tahun lalu tercatat ada 2.869.166 pemilih.

“Berkurang sekitar 81 ribu, ya. Jadi ada penurunan, nanti akan kami analisa penurunan itu. Apakah banyak yang meninggal dunia atau ada kegandaan di DPT terdahulu,” imbuh Sarmuji.

Kegandaan sendiri, diakui Sarmuji, bisa saja terjadi. Karena di KPU kabupaten dan kota dalam menginput data pemilih tidak sengaja lantaran dua kali menekan.

“Akhirnya menjadi ganda. Jadi saat mengirim, tertekan, dan terkirim lagi. Itu menjadi kegandaan,” lugas Sarmuji.

Selain faktor meninggal dunia dan kegandaan, ditambahkan Sarmuji, bisa saja ada pemilih yang berpindah alamat.

“Ada yang pindah, tapi tidak diketahui,” singkatnya.

Sarmuji kembali menegaskan, pihaknya akan melakukan analisa mengapa terjadi penurunan DPS jika dibandingkan dengan DPT di Pemilu 2019 lalu. Kendati, untuk penetapan DPS sendiri akan digelar pada Oktober 2020 mendatang.

“Kita akan analisa, mengapa menjadi ada penurunan DPS jika dibandingkan DPT 2019,” pungkas Sarmuji. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Walhi Kalsel: Penetapan Tersangka Mahasiswa oleh Polda Kalsel Indikasi Pembungkaman Demokrasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo mengecam penetapan tersangka aktivis oleh Polda Kalsel saat penolakan UU Omnibus Law. Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Langkah Polda Kalsel menetapkan sejumlah aktivis mahasiswa sebagai tersangka saat demo penolakan UU Omnibus Law, mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Dua aktivis mahasiswa Kalsel, yakni koordinator BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah dan rekannya Renaldi, ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (27/10/2020) lalu.

Bahkan Kisworo sendiri, juga ikut dipanggil Polda Kalsel dalam kapasitas sebagai saksi dalam aksi penolakan Omnibus Law, bersama Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fauzi MP, dan Wakil Rektor UIN Antasari Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, Dr Nida Mufidah.

Rencananya, Cak Kis -panggilan akrab Kisworo- dipanggil sebagai saksi pada Senin (2/11/2020) mendatang.



“Artinya apakah ada indikasi pembungkaman terhadap demokrasi di negara, apalagi aksi di Kalimantan Selatan bisa dicontoh tidak melakukan aksi anarkis,” tegasnya.

Cak Kis mengecam langkah polisi yang menetapkan tersangka dua aktivis mahasiswa Kalsel. “Saya dengan tegas atas nama Walhi Kalsel mengecam atas keputusan aparat, apalagi aksi yang di Kalsel selalu damai dan tidak anarkis,” tegasnya.

Ia mengatakan, Walhi Kalsel akan bersama seluruh elemen dan mahasiwa menolak UU Cipta Kerja yang juga berdampak pada lingkungan secara nyata. Pasal-pasal kontroversial bermunculan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup.

Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan.

Infografis: kanalkalimantan/andy

UU Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihkan kepada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun.

Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU Ciptaker itu. Upaya hukum akan organisasinya tempuh, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup, menurut dia, harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi, ternyata tak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. “Jadi, enggak nyambung apa yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

‘Kode Hitam’ Perlawanan BEM Kalsel Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa Kalsel kembali demo tolak Omnibus Law di Banjarmasin. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa kembali menunaikan janji turun ke jalan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berbeda dari aksi sebelumnya, mereka menggunakan kode baju hitam sebagai wujud penolakan atas UU yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Mereka menanggalkan untuk sementara jas almamater warna-warni sebagai identitas mahasiswa civitas akademika. Gelombang IV aksi ini dilakukan bertepatan pada peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Nasrul, salah satu peserta aksi mengatakan, alasan BEM Kalsel menggelar aksi dengan memakai seragam berbaju hitam tanpa memakai jas almamater adalah bertujuan kebersamaan.

“Akan tetapi aksi memakai seragam hitam melepas “almamater” ini tetap mengatasnamakan sebagai mahasiswa” ujarnya.



 

Mahasiswa menyampaikan penolakan Omnibus Law melalui orasi dengan mimbar bebas.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahdiat Zairullah dan Ahmad Renaldi tetap turun aksi.

Ahmad Renaldi dalam orasinya menyampaikan biarpun dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka akan tetap turun akasi dalam penolakan UU Cipta Kerja.

“Walaupun diri saya bersama Ahdiat sudah tetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 218 KUHP, akan tetap turun aksi menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, ” tegasnya.

Di sisi lain, Ahdiat Zairullah menyampaikan orasi kekecawan yang disampaikan lewat janji Sumpah Pemuda.

Ia juga akan tetap menyuarakan kembali penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan menuntut Presiden RI agar segera menerbitkan Perpu pencabutan Omnibus Law.

Aksi mahasiswa juga diwarnai berbagai spanduk perjuangan. Dimulai di depan Hotel A Banjarmasin simpang empat KFC jalan Lambung Mangkurat. Pada pukul 18.00 WITA, aksi mahasiswa sudah membubarkan diri dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta.
(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->