Connect with us

Politik

Terjadi Beda Suara, KPU Kalsel Minta PPK Karang Intan Dijemput Dini Hari

Diterbitkan

pada

Rapat pleno KPU Kalsel yang berlangsung hingga dini hari tadi Foto : Mario
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Rekapitulasi surat suara kabupaten/kota Kalimantan Selatan (Kalsel) telah dibacakan pada Jumat (5/9) dimi hari tadi. Rekapitulasi ditutup oleh rekapitulasi suara dari Kabupaten Banjar.

Namun interupsi saksi parpol dari PKB terkait terjadinya perbedaan suara tingkat kecamatan dan kabupaten terhadap salah satu calon legislatif (caleg) untuk kursi DPRD Kalsel dapil Karang Intan, menyebabkan rekapitulasi Kabupaten Banjar harus diskors. Bahkan KPU Kalsel meminta Ketua PPK Karang Intan dijemput saat itu juga untuk menjelaskan. 

Penyandingan data dari formulir pun dilakukan terhadap DA1 dengan formulir DB1. Caleg nomor H Agus Mawardi yang mendapat suara 564 pada DA1, menjadi 473 suara pada DB1. Caleg nomor 3 M Ali Syahbana yang mendapat 2388 suara, menjadi 2788 suara. 

Kemudian caleg nomor 4 M Juriansyah yang mendapat 100 suara, menjadi 101 suara. Caleg nomor 5 Ir Dean Rufaida yang mendapat 29 suara, menjadi 30 suara. Serta caleg nomor 6 Eko Nowsujarwo yang mendapat 820 suara, menjadi 511 suara. 

Namun saat total suara dari formulir DA1 dan DB1 tetap mempunyai jumlah yang sama yaitu 4.394 suara. Hal ini diduga terjadi kesalahan pengetikan saat input data. 

Saat pleno di kabupaten Banjar memang tidak ada protes dari pihak PKB dan baru dilayangkan pada saat pleno provinsi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai PKB, Suripno Sumas, bahwa pihak saksi pada saat itu melihat jumlah data yang tertera sama, yaitu 4.394 suara. “Bagi kami, karena jumlahnya sama, makanya tidak sadar. Tapi ini hasilnya berpengaruh dengan perolehan kursi,” jelasnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Hormansyah mengakui bahwa pihaknya memaklumi KPU yang mungkin terjadi human error dalam proses pengisian data. “Walapun ini internal partai, tapi hasil ini nanti bisa merugikan caleg nomor satu,” ungkapnya. 

Sementara, usai melakukan pengecekan DA1 milik KPU, Bawaslu dan saksi parpol, Koordinator Divisi Teknis KPU Kalsel Hatmiati Masy’ud mengakui terdapat perbedaan. Untuk itu, dirinya menyampaikan tak bisa berlarut-larut dengan memerintahkan KPU Kabupaten Banjar segera menjemput PPK Karang Intan dengan diskor hingga pukul 02.30 Wita.

“Kita tak bisa sampai di sini saja. Jemput PPK Kecamatan Karang Intan. Kita tunggu dua jam untuk menjelaskan duduk persoalan, mengapa terjadi perbedaan raihan suara antara kecamatan dan kabupaten,” kata Hatmiati Masyud memerintahkan para komisioner KPU Banjar untuk segera menghadirkan PPK Kecamatan Karang Intan.

KPU pun langsung pergi untuk melakulan penjemputan terhadap PKK kecamatan Karang Intan.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

KPU Prediksi Anggaran Pilkada 2020 Membengkak Saat Digelar di Masa Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPU memprediksi pembengkakan anggaran di Pilkada 2020/ilustrasi Foto: okezone
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Biaya Pilkada 2020 berpotensi membengkak dari yang sudah dianggarkan, jika dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagai imbas penerapan protokol kesehatan saat berlangsungnya pemungutan suara pada Desember nanti.

“Akan ada potensi peningkatan biaya untuk membiayai Pilkada dengan standar Covid,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2020).

Pembengkakan biaya tersebut imbas pengurangan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengakibatkan perlunya penambahan TPS. Hasyim mengatakan, lantaran belum ada kepastian terkait berakhirnya masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus. Demikian dilansir kompas.com.

Dalam kondisi normal, satu TPS bisa menampung hingga 800 pemilih. Tapi, dalam situasi wabah yang mengharuskan adanya physical distancing, jumlah itu harus dikurangi sehingga perlu penambahan TPS. Dari satu aspek itu saja, biaya Pilkada dipastikan akan melonjak. “Kalau sekarang sudah ada desain direncanakan dan sudah muncul biaya,” ujar Hasyim.

Namun begitu, Hasyim menyebut, berdasarkan pengalaman, cukup sulit untuk merealisasikan wacana kenaikan anggaran. Apalagi, dalam hal kenaikan anggaran pilkada akibat Covid-19, diperkirakan perlu waktu yang tidak sebentar untuk membahasnya bersama para pemangku kepentingan.

“Kecenderungannya biasanya agak berat dinamika membahas ini. Apalagi protokol Covid digunakan dan kemudian punya efek peningkatan biaya itu kan tidak bisa dilakukan dalam satu dua hari pembicaraannya,” kata Hasyim.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020). Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.(kompas)

 

Reporter : Kompas
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->