Connect with us

HEADLINE

Terkait Demo Tolak Omnibus Law, Ketua BEM Se Kalsel Diperiksa Polda Kalsel

Diterbitkan

pada

mahasiswa gelar long march ke Polda Kalsel sebagai dukungan atas pemeriksaan rekannya. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Selatan memanggil dan melakukan pemeriksaan mahasiswa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, mahasiswa merespons dengan menggelar long march dari kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ke Polda Kalsel, Senin (26/10/2020).

Dari salah satu mahasiswa, Azkia menyampaikan Jalan kaki dari ULM sampai Polda Kalsel sebagai bentuk dukungan moral atas pemanggilan rekannya.

“Massa long march dari gerbang kampus ULM Banjar sampai Polda Kalsel adalah bentuk dukungan moral kami kepada ketua,” ungkapnya.



Pemanggilan Ketua BEM ULM, Ahdiat Zairullah hari ini di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, sekitar pukul 10:00 Wita.

Dalam pemanggilan mahasiswa, informasi yang diperoleh kehadirannya ditemani beberapa penasihat hukum dari Borneo Law Firm atau BLF.

Ahdiat sendiri diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus demo atau unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan diduga melanggar Pasal 218 KUHP, yakni upaya mengindahkan peringatan dari kepolisian, saat pelaksanaan unjuk rasa jilid 2 pada 15 Oktober 2020 lalu.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes M Rifai yang dikonfirmasi, Senin (26/10/2020) siang membenarkan pemanggilan yang bersangkutan dan membenarkan terkait unjuk rasa.

Dalam pemeriksaan lebih dari dua jam dan dicecar 20 pertanyaan. “Ya, tadi yang diajukan dalam pemeriksaan tadi masih bersifat umum,” katanya.

“Pertanyaan seputar identitas dan sebagainya. Jumlah massa aksi, tanggal dan tempat sampai tidak atau adanya peringatan yang diberikan oleh pihak berwenang. Sampai dengan alasan mengapa bertahan hingga larut malam,” tambahnya.

Dikabarkan juga dari dua mahasiswa yang dipanggil, hanya Ahdiat yang mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Kalsel.

Dalam menanggapi SPDP tersebut Ahdiyat menyampaikan kooperatif untuk melihat proses hukum ke depannya.

Dalam surat panggilan untuk Ahdiyat, Renaldi, turut juga Wakil Rektor III ULM, dan Wakil Rektor III UIN Antasari di panggil oleh Polda Kalsel.
(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

5 Guru SMAN 1 Banjarbaru Terinfeksi Covid-19, Semua Aktivitas di Sekolah Disetop

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tenaga pengajar di SMAN 1 Banjarbaru ditemukan terpapar Covid-19. Foto: google maps
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyebaran Covid-19 masih jadi ancaman, infeksi virus corona terdeteksi menjangkiti tenaga pendidik di salah satu sekolah tingkat atas di wilayah Banjarbaru.

Informasi dihimpun Kanalkalimantan.com, kasus penyebaran Covid-19 ditemukan di SMA Negeri 1 Banjarbaru. Berawal dari seorang guru yang lebih dulu dinyatakan terpapar virus yang masih belum ditemukan vaksinnya itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru Rizana Mirza membenarkan bahwa awalnya seorang guru yang lebih dulu dinyatakan terpapar Covid-19. Kondisi itu, membuat pihaknya melakukan tracking dan tracing terhadap siapa saja yang pernah melakukan kontak erat dengan guru tersebut.

“Upaya tracking dan tracing juga melibatkan tim surveilans dari Puskesmas Banjarbaru Utara. Kami memeriksa siapa saja yang berada dalam satu ruangan bersama guru tersebut. Dari hasil pemeriksaan swab, ada 3 guru yang juga terkonfirmasi positif Covid-19,” katanya, Kamis (26/11/2020).



Kendati demikian, upaya tracking dan tracing rupanya tak berakhir sampai di situ. Pihak SMAN 1 Banjarbaru pernah mengadakan rapat dengan mengumpulkan seluruh guru, pada 17 November 2020.

Hal tersebut, ucap Rizana, mengharuskan adanya pemeriksaan lanjutan kepada puluhan guru yang mengikuti rapat kala itu. “Kita melakukan pemeriksaan swab terhadap 24 guru. Dan hasilnya ditemukan ada 1 guru lagi yang terinfeksi Covid-19,” terangnya.

Artinya, total ada sebanyak 5 guru di SMAN 1 Banjarbaru yang telah dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona.
Lantas, bagaimana kondisi mereka saat ini? Rizana memastikan bahwa para guru dalam kondisi stabil. Lantaran tidak memiliki gejala kronis, para guru yang terpapar itu kini menjalani karantina mandiri.

“Mereka tidak ada gejala. Setelah kami beri edukasi tentang protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dengan disiplin dan tentunya diawasi oleh Tim Puskesmas Banjarbaru Utara, mereka mulai menjalani karantina mandiri,” lugas Kadinkes Banjarbaru.

Masih ditemukannya penularan Covid-19 di lingkungan fasilitas pendidikan, membuat SMAN 1 Banjarbaru kekinian ditutup sementara waktu. Seluruh aktivitas ditiadakan. Hal itu bersamaan dengan rencana akan dilakukannya steriliasasi melalui penyemprotan disinfektan di seluruh sudut ruang sekolah. (kanalkalimantan.com/rico)

 

 

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ini Identitas 7 Tersangka Dalam Kasus Korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan bergegas meninggalkan ruang konferensi pers seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Foto: Suara.com/Angga Budhiyanto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan ‘Forwarder’ dan ditampung dalam satu rekening mencapai Rp 9,8 miliar.

“Apakah ada 40 persuahaan dengan total uang Rp 9,8 miliar atau beberapa perusahaan belum dapat disimpulkan tapi dari tahapan pemeriksaan saat ini didapat kesimpulan uang itu berasal dari berbagai perusahaan yang tidak terputus,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/11/2020).

Deputi Penindakan KPK dalam konferensi pers juga menyebutkan untuk mendalami aliran dana dari dan ke pihak lain perlu waktu.



 

“Karena yang kita tampilkan malam ini baru satu kejadian pintu masuk, kan ada beberapa persuahaan yang ada. Kita list berapa perusahaan dan dari perusahaan ini flow alirannya jelas. Kami akan perdalam koordinasi PPATK sampai mana alirannya,” kata Karyoto.

Karyoto juga mengatakan KPK akan memanggil saksi-saksi baik dari internal KKP maupun pihak lain untuk mengungkap kasus ini.

“Besok atau lusa kami akan mulai pengembangan-pengembangan karena hasil-hasil transaksi dari sisi perbankan akan ketahuan saat transaksinya. Kalau dilihat dari transaksinya dari kartu ATM kita lihat akan dikembangakan dari profil awal yang sudah menjelaskan pelaku-pelaku dalam aliran dana itu,” tambah Karyoto.

Uang yang masuk ke rekening PT Aero Citra Karto (ACK) yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACT yaitu Ahmbad Bahtiar dan Amiril Mukminin senilai total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, Abhmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Anium Faqih sebesar Rp3,4 miliar.

Uang Rp3,4 miliar itu diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, Safri dan APM antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS.

Belanja tersebut dilakukan pada 21 sampai dengan 23 November 2020.

Sejumlah sekitar Rp750 juta diantaranya berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

KPK telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini yaitu sebagai penerima:

1.EP (Edhy Prabowo), Menteri Kelautan dan Perikanan
2. SAF (Safri) Staf Khusus Menteri KKP
3. APM; (Andreu Pribadi Misata), staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence)
4. SWD; (Siswadi) pengurus PT Aero Citra Kargo
5. AF; (Ainul Faqih), staf istri Menteri KKP
6. AM (Amril Mukminin), Sespri Menteri KKP

Selanjutnya sebagai pemberi

1.SJT (Suharjito) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa

Enam orang tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->