Connect with us

Bisnis

THR Tak Jelas, Buruh Sawit Desak Menaker Cabut SE ‘Bela Pengusaha’

Diterbitkan

pada

Ilustrasi THR 2020. Foto: Shutterstock

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Koalisi Buruh Sawit atau Sawit Wacth meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang dinilai membuka peluang bagi perusahaan agar tidak memenuhi hak buruh atas Tunjangan Hari Raya atatu THR dibayar tepat waktu.

Koordinator Sawit Watch Zidane mengatakan, surat edaran Menaker tersebut hanya memperburuk kondisi buruh sawit di masa pandemi virus corona Covid-19 ini, khususnya buruh harian lepas di perkebunan sawit.

“Dalam situasi normal saja, perusahaan perkebunan sawit kerap tidak membayarkan THR untuk buruh harian lepas. Kemenaker harusnya menjamin pembayaran THR, bukan mengeluarkan surat edaran yang justru memberi ruang untuk perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya,” kata Zidane dalam keterangannya, Minggu (17/5/2020).

Zidane memaparkan berdasarkan data serikat buruh sawit, di Kalimatan Timur ada perusahaan yang mencicil THR sampai Desember 2020, kemudian di Kalimantan Selatan ada perusahaan yang membayar THR bertahap selama 8 kali.



“Kemudian sejumlah buruh harian lepas di Bengkulu dan Sumatera Selatan telah menayakan THR kepada perusahaan, tapi sampai sejauh ini belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Kondisi buruh sawit hingga hari ini juga tetap bekerja dengan target seperti biasa di bawah ancaman kesehatan akibat pandemi corona, oleh sebab itu mereka berharap hak mereka tetap dipenuhi.

“Anggaran THR itu sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya, karena itu kewajiban rutin perusahaan, jangan jadikan situasi pandemi sebagai alasan tidak membayar atau mencicil THR,” kata Ridho dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo).

Buruh juga berpandangan, SE Menaker ini bertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang secara hukum kedudukannya ada di atas Surat Edaran.

Dalam PP tersebut, Pasal 7 mengatur waktu pembayaran THR maksimal H-7 sebelum hari raya, kemudian dalam pasal 56 perusahaan juga wajib membayar denda 5 persen jika terlambat membayar THR. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bisnis

Adaptasi Digital Semakin Cepat Diserap Masyarakat di tengah Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Berdasarkan data dari MarkPlus.inc tercatat peningkatan belanja online dari 4,7% sebelum pandemi menjadi 28,9% di masa pandemi. Ilustras Foto: Negative Space via Pexels.com

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pandemi memaksa masyarakat untuk semakin terpapar dengan bantuan teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari di berbagai lini. Revolusi kebiasaan masyarakat juga terjadi di pola berbelanja dan bagaimana melakukan pembayaran.

Berdasarkan analisa yang Aino Indonesia lakukan terhadap pola pembayaran yang dilakukan masyarakat melalui media pembayarannya, konsumen saat ini lebih memilih untuk melakukan pembayaran nontunai, yang mana penggunaan pembayaran digital sejumlah 56% di Indonesia.

Prediksi Boston Consultant Group, pembayaran digital akan semakin diminati masyarakat dari 47% saat ini hingga 84% di tahun 2025 di Asia Tenggara.

Meningkatnya pembayaran digital ini dirasakan masyarakat lebih aman dan nyaman di tengah pandemi karena tidak ada sentuhan fisik dengan uang tunai, pembayaran juga dirasa lebih cepat hanya menggunakan perangkat telepon pintar dan laptop yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.



Meningkatnya pembayaran digital ini juga seiring dengan semakin meroketnya minat belanja online oleh masyarakat. Berdasarkan data dari MarkPlus.inc tercatat peningkatan belanja online dari 4,7% sebelum pandemi menjadi 28,9% di masa pandemi. Data Redseer menambahkan terdapat 51% masyarakat yang baru pertama kali berbelanja online di masa pandemi ini.

Terkait perubahan perilaku masyarakat ini, Hastono Bayu, CEO Aino Indonesia mengatakan, “Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran elektronik, kami menyambut baik semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan berbagai teknologi digital. Pandemi mengubah banyak kebiasaan masyarakat, sehingga mengubah preferensi masyarakat terhadap sesuatu.

Percepatan adopsi digital ini mengubah lanskap bisnis, sehingga menuntut banyak pelaku usaha untuk secepatnya beradaptasi memenuhi preferensi konsumen yang berevolusi. Aino Indonesia sebagai perusahaan yang berbasis pengembangan riset berusaha memberikan contoh dengan menyediakan berbagai inovasi produk untuk memenuhi preferensi konsumen di Indonesia.

“Kuatnya inovasi yang Aino lakukan ini sebagai bentuk usaha dan komitmen kami untuk menjadi mitra terpercaya bagi pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang pembayaran elektronik dan digital.” ujar Bayu.

Melihat tingginya minat wisata masyarakat yang menginginkan wisata yang aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk kembali menggerakkan perekonomian melalui pariwisata.

“Aino Indonesia sebagai perusahaan nasional berupaya untuk membantu pemerintah dengan menginisiasi program Aino Urban Tourism Solution, yaitu program menggiatkan pariwisata yang terpadu di dalam kota dengan bantuan teknologi dari hulu ke hilir dengan menyediakan pengalaman berwisata yang baru bagi masyarakat dengan sistem pembayaran yang nirsentuh dengan memanfaatkan berbagai teknologi pembayaran terbaru yang semakin mengarah pada penggunaan alat yang lebih sedikit (less device) sehingga lebih efisien dan praktis.” pungkas Bayu.

Sekilas Tentang Aino Indonesia

PT Aino Indonesia (Aino) adalah perusahaan pembayaran elektronik terintegrasi yang memiliki basis pengembangan produk yang kuat untuk membantu pelaku usaha untuk menangani berbagai kebutuhan transaksi berbasis digital. Aino memiliki rekam jejak yang kuat di moda transportasi massal, pembayaran jalan tol, parkir, pariwisata hingga ritel. Aino juga melayani kebutuhan Business Intelligence dan Loyalty sebagai layanan tambahan untuk membantu pelaku usaha untuk mempertahankan pelanggan.

Perusahaan ini didirikan pada 2013, yang mana rekam jejak sebelumnya merupakan bagian tim Pengembangan dan Riset dari Gamatechno. Aino tumbuh menjadi perusahaan B2B yang menjadi kepercayaan banyak perusahaan untuk membantu memberikan solusi pembayaran di berbagai sektor usaha.(kanalkalimantan/rls/andy)

 

Editor: Andy

Lanjutkan membaca

Bisnis

Pertamina Kaji Kemungkinan Stop Penjualan BBM Premium dan Pertalite

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

PT Pertamina meninjau penggunaan BBM beroktan rendah yaitu Premium dan Pertalite untuk mendukung rencana pemerintah menekan emisi gas rumah kaca. Foto : katdata

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– PT Pertamina menyampaikan bakal meninjau kembali penggunaan Bahan Bakar Minyak atau BBM beroktan rendah, yaitu Premium dan Pertalite. Hal ini sebagai upaya perusahaan pelat merah tersebut dalam mendukung rencana pemerintah untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan peninjauaan penggunaan BBM beroktan rendah ini dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang mengharuskan penggunaan BBM di atas RON 91. Alhasil, ada beberapa produk yang tidak bisa lagi dijual karena tidak sesuai dengan aturan tersebut.

“Ada aturan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 tahun 2017 yang mensyaratkan gasoline yang dijual minimum RON 91, artinya ada dua produk BBM yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar kalau mengikuti aturan tersebut yaitu Premium dan Pertalite,” ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Senin (31/8/2020).

RON adalah angka acuan oktan untuk mengukur kualitas bahan bakar kendaraan bermotor. Semakin tinggi angka oktannya, semakin rendah emisi gas buangnya. Bahan bakar yang masih di bawah RON 91 adalah Premium dengan nilai oktan 88 dan Pertalite yang memiliki RON 90.



Meski demikian, rencana penghentian penjualan dua produk tersebut masih menjadi pertimbangan. Sebab, konsumsi BBM jenis Pertalite dan Premium yang paling besar dibandingkan produk BBM lainnya. Adapun per 22 Agustus 2020, penjualan BBM jenis Premium mencapai 24.000 kilo liter (KL) dan Pertalite sebesar 51.500 ribu KL.

Sementara, untuk penjualan BBM dengan RON di atas 91 yakni Pertamax dengan RON 92 tercatat sebesar 10.000 KL dan Pertamax Turbo dengan RON 98 sebesar 700 KL. BACA JUGA Pertamina Catat Konsumsi BBM Anjlok 13% pada Semester I 2020 Nicke menjelaskan di kawasan Asia saat ini yang menggunakan BBM jenis Premium hanya Indonesia dan Bangladesh.

Di dunia selain Indonesia dan Bangladesh, hanya ada lima negara yang menggunakan jenis BBM Premium yakni Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina dan Uzbekistan. “Penggunaan BBM beroktan rendah yang saat ini hanya digunakan segelintir negara menjadi alasan yang paling kenapa kita perlu mereview kembali varian ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah juga gencar berencana menghapus penggunaan BBM beroktan rendah, yaitu Premium dan Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi emisi karbon.

Indonesia saat ini termasuk satu dari enam negara yang masih mengonsumsi Premium. “Ke depannya akan ada penggantian untuk memakai energi yang lebih bersih,” kata Arifin dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (25/6/2020).

Pertamina sendiri sampai saat ini masih menyalurkan Premium sesuai penugasan pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Bahkan perusahaan diberi penugasan dari BPH Migas untuk menyalurkan Premium dengan kuota 11 juta kiloliter (KL) pada tahun ini. (katdata)

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->