Connect with us

Hukum

Tiga Hakim Perempuan Memutus Presiden Melanggar Hukum Dalam Pemblokiran Internet di Papua

Diterbitkan

pada

Majelis hakim PTUN Jakarta yang memimpin sidang putusan gugatan internet Papua. Foto: Courtesy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin dengan dua anggotanya Baiq Yuliani dan Yeni Yeaniwilda.

Hakim Ketua Nelvy Christin juga menghukum presiden dan menteri kominfo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.457 ribu secara bersama atau tanggung renteng.

“Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ucap Nelvy Christin saat membacakan putusan secara online pada Rabu (3/6).

Putusan majelis hakim ini sesuai dengan permohononan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan yakni menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi atau bantahan dari Kementerian Kominfo dan Presiden RI mulai dari tenggang waktu, mekanisme gugatan hingga kejelasan gugatan.

 

Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang dijadikan dasar pemerintah dalam memutus internet tidak tepat. Sebab, pembatasan internet, menurut pasal tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Majelis hakim juga menyatakan pembatasan HAM hanya dibolehkan jika sesuai undang-undang. Karena itu, pemerintah semestinya menggunakan UU tentang keadaan bahaya jika hendak melakukan pembatasan hak. Namun pada praktiknya, pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Keadaan Bahaya tersebut.

Tanggapan Penggugat dan Tergugat

Tim Pembela Kebebasan Pers ini terdiri dari AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR. Gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta pada 21 September 2019 setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan TIM Pembela Kebebasan Pers.

Adapun tindakan pemblokiran yang dipersoalkan adalah pelambatan akses internet (bandwidth throttling) di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedua, pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Papua Barat, pada 21 Agustus-4 September 2019.

Dan terakhir, perpanjangan pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet di empat kabupaten/kota Papua dan dua kabupaten/kota di Papua Barat pada 4 September hingga 9 September 2019.

Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyatakan tindakan pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia berharap putusan ini dapat membawa iklim yang baik bagi kebebasan internet di Indonesia.

“Gugatan ini sangat baik dan akan menjadi preseden yang bagus juga untuk kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berinternet di Indonesia. Kita dengar dalam pertimbangan hakim, pertimbangan HAM sangat mendominasi,” jelas Ade kepada VOA pada Rabu (3/6).

Ade menjelaskan gugatan dialamatkan ke presiden karena dianggap melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar hukum di Papua dan Papua Barat. VOA sudah berusaha meminta tanggapan kementerian komunikasi dan informatika, serta juru bicara presiden terkait putusan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah. (sm/ab)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Tersangka Korupsi Infrastruktur Bersama Tiga Pejabat  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dua Tersangka Pemberi Suap dari Kontraktor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Selain Ismunandar, istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungaria juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian turut ditetapkan tersangka yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musyafa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Aswandini.

Sedangkan pemberi suap dari pihak kontraktor yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

“KPK menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan KPK sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan awalnya tim penindakan melakukan pengejaran di Jakarta, Samarinda hingga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dimana KPK mengamankan sebanyak 16 orang.

Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 170 juta, buku tabungan dengan nilai Rp 4.8 miliar dan Deposito senilai Rp 1.2 miliar.

Untuk penerima suap Ismunandar dan empat orang lainnya dijerat pasal Pasal 12 a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Aditya dan Deky melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Ditangkap KPK Bareng Istri, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Kutai Timur Ismunandar. foto: kutaitimurkab.go.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam. Ismunandar yang ditangkap oleh KPK bersama sang istri diduga terlibat korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa.

Dalam OTT KPK, Ismunandar diamankan bersama 7 orang lainnya termasuk sang istri dan Kepala Bappeda Kutai Timur. Ada delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur, serta sebanyak 7 orang diamankan di Jakarta.

Sosok Ismunandar sendiri sudah tak asing dalam pemerintahan Kalimantan Timur. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 bersama wakilnya Kasmidi Bulang, suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih ini beberapa kali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Kutaitimurkab.go.id, Jumat (3/7/2020), Ismunandar memulai kariernya sebagai seorang birokrat dengan menduduki posisi sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur pada 1999. Dua tahun berselang tepatnya 2001, ia berganti posisi menjadi Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kalimantan Timur.

Masih di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Perencanaan Kota dan Daerah ini terkena mutasi menjadi Kabag TU Dinas PU Pemkot Bontang. Hanya 4 bulan berselang, Ismunandar langsung dipromosikan jabatan menjadi Kadis PU Pemkot Bontang.

Di Pemkot Bontang, Ismunandar juga sempat menjadi Asisten Administrasi Pembangunan. Kemudian pada 2003 ia dimutasi menjadi Kadis PU Pemkab Kutai Timur.

Sejak itulah karier Ismunandar di pemerintahan Kutai Timur semakin cemerlang. Ismunandar juga pernah menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur 2004-2006, kemudian Ismunandar juga dipercaya menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur selama empat tahun yakni sejak 2006 hingga 2010.

Kedudukan Ismunandar semakin memuncak. Ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur pada 2010 hingga 2015 hingga akhirnya ia memberanikan diri maju dalam Pilkada Kutai Timur dan sukses meraih posisi orang nomor satu di Kutai Timur.

Tak hanya malang melintang di dunia birokrasi, Ismunandar juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak. Hingga kini, Ismunandar dipercaya menjadi Ketua PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur sejak 2006.

Ismunandar juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kutai Timur dan Ketua Umum PSSI Kutai Timur sejak 2011. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

OTT Bupati Kutai Timur, KPK Ciduk 7 Orang di Jakarta dan 8 di Samarinda

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi gedung KPK. foto: Suara.com/Ema Rohimah
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap sebanyak tujuh orang termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istri dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta, pada Kamis (2/7/2020) malam.

“Untuk beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah berada di Gedung KPK sebanyak tujuh orang dan masih dalam pemeriksaan tim KPK, di antaranya Bupati Kutim beserta istrinya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikonfirmasi, Jumat (3/7/2020).

Selain di Jakarta, KPK juga melakukan kegiatan di dua lokasi lainnya yakni Samarinda dan Kutai Timur. Di mana sebanyak delapan orang ditangkap di sana.

Baca juga: Terungkap! KPK Tangkap Bupati Kutai Timur saat Bareng Istri di Hotel  

“Pihak-pihak yang diamankan di Kutim dan Samarinda sebanyak delapan orang,” sebut Ali.

Menurut Ali, untuk delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur. Kini masih dilakukan pemeriksaan di Polres Samarinda. Namun, rencana akan di terbangkan ke Jakarta siang ini.

“Dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda. Akan segera dibawa ke Jakarta dan perkiraan tiba di Jakarta pada siang ini,” kata Ali.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kutai Timur dalam OTT di Kaltim

Adapun OTT pejabat di Kalimantan Timur, terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.

Adapun jumlah barang bukti yang disita salah satunya adalah sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->