Connect with us

HEADLINE

Tindak Pidana Menurun, Tapi Kejahatan Konvensional di Kalsel Meningkat!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Yang paling menonjol dari sejumlah pelanggaran yang digelar Polda Kalsel selama 2017, adalah peningkatan pelanggaran lalu-lintas. Dimana terjadi peningkatan 82.335 kasus, dari ditahun 2016 sebanyak 15.079 kasus, sedangkan tahun 2017 menjadi 97.414 kasus.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Kapolda berserta jajaran membeberkan kasus yang menonjol selama 2017 di wilayahnya. Foto : ammar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Polda Kalsel membeber kondisi Kamtibmas selama 2017. Dari sejumlah kasus yang muncul, tindak pidana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun beberapa kasus lain, seperti tindak kejahatan konvensional justru meningkat. Terutama pada kasus pelanggaran lalu lintas yang meningkat signifikan.

Paparan kondisi Kamtibmas Kalsel selama 2017 ini disampaikan Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs Rachmat Mulyana dalam acara Press Conference Akhir Tahun 2017, yang berlangsung di Mapolda Kalsel, Sabtu (30/12). Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakapolda Kombes Pol Nasri, SIK, Irwasda dan para JPU Polda Kalsel.

Pada kesempatan itu, Kapolda membeber berbagai pengungkapan kasus menonjol yang berhasil dilakukan, termasuk juga kesiapan Pengamanan Pilkada tahun 2018 di sejumlah kabupaten.

Kapolda Rachmat Mulyana mengatakan, dari data SIT Kamtibmas, dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan kasus tindak pidana pada 2017 sebesar 3,77 % (283 kasus).

“Hal ini dapat terlihat di setiap data satuan wilayah Polda Kalsel di tahun 2016, data Sat Kamtibmas mencapai 81,96 %. Tapi kini kini menurun di tahun 2017 menjadi 81,10%,” jelasnya.

Walau demikian, kejahatan konvensional seperti curanmor (pencurian kendaraan bermotor), curbis (pencurian biasa), curat (pencurian dengan pemberatan),  meningkat 3,96 % (223 kasus).  Beberapa kasus yang diprioritaskan oleh Polda Kalsel menurun.

“Tapi adapun yang meningkat di tahun 2017 yaitu kasus human trafficking dengan adanya 1 kasus dari 2 kasus yang belum terselesaikan,” katanya.

Yang paling besar, adalah pelanggaran lalu lintas di Kalimantan Selatan meningkat  82.335 kasus. Jumlah pelanggaran lalu lintas di tahun 2016 sebanyak 15.079 kasus, sedangkan di tahun 2017 menjadi 97.414 kasus.

Kasus menonjol lain yang ditangani oleh DIT Reskrimum, yakni tentang pengungkapan kasus curat seperti pembobolan ATM pada 19 juli 2017 yang dilakukan 4 tersangka dengan mengambil uang sebesar Rp 110.000.000 dari beberapa ATM. Lalu ada kasus pencurian yang membobol 20 rumah dan ruko di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Banjar oleh 7 tersangka yang ditangkap di Makassar pada  1 Agustus 2017 untuk menyimpan hasil pencuriannya.

“Disamping ada pula kasus kesediaan farmasi tanpa izin edar (zenith/carnophen) terjadi pada 8 Oktober 2017 disebuah ruko di Kota Banjarmasin yang menyimpan 7.320.000 butir zenith serta mengamankan 3 tersangka dan kasus bahan peledak yang dicuri dari gudang PT Adaro,” papar Kapolda Rachmat Mulyana.

Sementara struktur kriminal yang menonjol dari Dit Reskrimum seperti kasus tindak pidana pencucian uang atas nama H Subhan Sauri selaku distributor Obat daftar G yang ditarik izin edarnya dari  tahun 2009, namun masih melakukan penjualan obat daftar G (Dextro dan Zentih) di apotek daerah Hulu Sungai Utara (HSU).

Lalu ada kasus pungli perizinan yang dilakukan oleh 3 tersangka ditemukan selisih pembayaran SKRD (surat ketetapan Retribusi Daerah) sebanyak Rp 30.321.000, kasus pengerjaan jembatan Mandastana yang tidak sesuai kontrak oleh direktur  PT Citra Bakumpai Abadi atasnama H. Rusman Adji, dugaan tipikor terhadap penggunaan serta pertanggungjawaban Keuangan dan melakukan pembayaran kegiatan fiktif dan mark-up dengan dana APBN dengan kerugian sebesar Rp 3. 579.739.250  oleh KPU Kabupaten Banjar TA 2013  dengan tersangka Hairul Isnaeni, S.Sos selaku Bendahara KPU Banjar untuk tipikor dan H Gusti M. Ihsan Perdana selaku sekertaris KPU Banjar untuk pembayaran kegiatan fiktif dan mark-up.

Lalu, ada pula pungli penerimaan siswa di SMAN 10 Banjarmasin yang kedapatan OTT hasil pungutan orang tua siswa sebesar  Rp 113.320.000, dengan tersangka wakil kepala sekolah Muhammad Kastalani, M. Pd.

Kasus menonjol yang ditangani oleh Dit Resnarkoba Polda Kalsel yaitu kasus di Bandara Syamsudin Noor oleh 7 tersangka yang membawa 2069,65 gr sabu dan 2.020 butir ekstasi dan 2 kasus penimbunan obat tanpa izin edar yaitu penyimpanan 4.000.000 zenith dengan TKP di Pelabuhan Trisakti dan Jl Kampung Melayu di Banjarmasin oleh 2 tersangka. “Termasuk penimbunan 4.647.380 butir obat golongan IV digudang obat yang berada di Jl. Cempaka,” tambaanya.

Kapolda juga mengungkapkan kesiapan dan kerawanan untuk Pilkada 2018. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan personel di setiap wilayah kabupaten yang mengadakan Pilkada seperti Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan. Seluruh jajaran polda akan menempatkan di titik-titik tertentu untuk kelancaran Pilkada berlangsung.

“Kami juga mengadakan sosialisasi tentang kriteria aman TPS dan kriteria rawan TPS yang nanti akan kami himbau kemasyarakat untuk kelancarannya Pilkada setiap Kabupatan,” ujar Kapolda. (ammar)

 

Reporter : Ammar
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Wakil Rakyat Kalsel Janji Penuhi Tuntutan Massa untuk Minta Cabut RUU HIP

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Demo, ARBAL, RUU HIP, tolak RUU HIP, DPRD Kalsel, kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalsel merespons tuntutan massa Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat (ARBAL) yang menggelar aksi damai menuntut dicabutnya Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Jumat (10/7/2020).

Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas yang menemui massa, berjanji memenuhi permintaan ARBAL untuk menyampaikan tuntutannya ke DPR RI dan MPR RI di Jakarta. Ia mengklaim, legislator yang duduk di Rumah Banjar juga tidak sependapat dengan RUU HIP yang tengah digodok di Senayan.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sikap yang disampaikan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalsel. (Kami) ikut menolak,” kata Suripno di Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin.

Alasan Suripno, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa organisasi juga turut serta menolak RUU HIP ini. Termasuk 38 organisasi massa yang tergabung dalam ARBAL yang menyampaikan tuntutan yang sama. “Setelah ditandatangani, akan disampaikan oleh DPRD Kalsel ke DPR RI dan MPR RI. (Kapan disampaikannya) terserah Ketua, tapi saat ini sedang berproses,” ungkap legislator di Komisi I DPRD Kalsel ini.

 

Disamping itu, sebagai wujud komitmen atas penolakan RUU HIP ini, ia berjanji akan bersikap demikian pada setiap sidang paripurna. “Untuk menjadi satu agenda, langkah-langkah apa yang harus diambil. Akan kami usulkan dalam kapasitas yang lebih luas yaitu sebagai wakil rakyat Kalsel, nanti ada keputusan secara lembaga,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jalur Zonasi PPDB Online Bermasalah, Cuma Jarak 400 Meter Burhanuddin Ditolak Masuk SMA

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Burhanuddin (kanan) calan siswa bersama sang ibu bingung syarat jalur zonasi terpenuhi tapi ditolak sistem PPDB. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai kendala ditemukan selama proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021, yang digelar secara daring (online). Seperti halnya yang dirasakan salah seorang calon siswa Burhanuddin, kala mendaftar ke SMA Negeri 2 Banjarbaru.

Pada Jumat (10/7/2020) pagi, Burhanuddin ditemani ibunya mendatangi pihak SMAN 2 Banjarbaru untuk mengadukan keluhannya. Ia mengaku bahwa pendaftaraan di SMAN 2 Banjarbaru melalui situs PPDB telah ditolak tanpa adanya keterangan yang jelas.

Kepada Kanalkalimantan.com, sejak awal dimulainya PPDB pada 29 Juni lalu, dirinya langsung mendaftar dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hingga akhirnya pada Selasa (7/7/2020) kemarin, ia baru mengetahui namanya telah ditolak dalam sistem PPDB.

“Tidak tahu pendafataran saya ditolak karena apa. Kalau misalnya ada berkas persyaratan yang kurang, bisa saya lengkapi. Tapi di website pendaftaran tidak diberikan keterangan apa-apa,” keluhnya.

 

Lebih bingung lagi ibu Burhanuddin, Sumyani, awalnya meyakini bahwa anak bungsunya tersebut memenuhi syarat untuk diterima di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Raut wajah kecewa begitu tersirat, mengingat tak ada lagi sekolah yang bisa menerima anaknya.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbilang sulit, tentu sangat memberatkan bagi Sumyani untuk memasukan anak ke sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, ia hanya sendiri menafkahi anak-anaknya, dengan berkerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Rumah kami masih berada satu kelurahan dengan SMAN 2 Banjarbaru. Seharusnya anakku keterima melalui jalur zonasi. Kalau gak diterima di sini, tidak tahu anakku harus mendaftar kemana. Teman-temanya sekolah semua, masa dia nggak,” beber sang ibu.

Persoalan yang dihadapi Burhannudin tersebut nyatanya telah diketahui oleh pihak sekolah. Dalam hal ini Kepala SMAN 2 Banjarbaru Eksan Wasesa mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menerima Burhannudin sebagai siswa di sekolahnya.

Ditegaskan Eksan, Burhannudin telah memenuhi syarat PPDB di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Walaupun tak sedikit masyarakat yang kurang bisa mengakses internet saat melakukan proses pendaftaran, namun dirinya tetap mempertanyakan situs PPDB online yang menolak pendaftaran Burhannudin.

“Lokasi rumah siswa dan sekolah, jaraknya 410 meter. Itu sudah masuh radius jalur zonasi. Jadi, siswa ini berhak dan kami harus menampungnya,” tegas Eksan.

Pengumuman di SMAN 2 Banjarbaru terkait penerimaan siswa baru. foto: rico

Tak hanya itu, Eksan juga menuturkan bahwa sekolah akan menanggung seluruh biaya Burhannudin. Temasuk juga mengusulkan ke pemerintah agar Burhannudin menerima beasiswa. “Selama ini, mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, semaksimal mungkin kita akan bantu siswa ini,” lanjutnya.

Faktanya, beberapa kasus serupa seperti yang dialami Burhannudin memang kerap kali ditemukan. Eksan mengakui ada beberapa calon siswa telah ditolak dalam sistem PPDB, padahal menurut ketentuan jalur zonasi seharusnya diterima masuk.

“Kita sudah mendapati beberapa kasus serupa. Calon siswa yang sudah memenuhi syarat jalur zonasi, seharusnya sudah pasti diterima. Untuk itu, kita pihak sekolah mengambil kebijakan khusus untuk para calon siswa yang mengalami masalah seperti ini,” lugasnya.

Perlu diketahui, pada PPDB tahun ini, SMAN 2 Banjarbaru menerima 10 rombongan belajar dengan total 324 siswa. Mengacu pada aturan pusat, dari total jumlah siswa tersebut, difokuskan penerimaan siswa pada jalur zonasi sebesar 50 persen. Lalu, disusul 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi dan 5 persen untuk jalur mutasi atau perpindahan orang tua. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menyoal Rapid Test, ‘Tarik Menarik’ Manfaat Deteksi Covid-19 dengan Tudingan Komersialisasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batasan tarif Rapid test yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk Covid-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggap aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi itu mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi. Tapi lainnya menganggap penetapan tarif tersebut tak sesuai dengan realitas operasional di lapangan hingga menegaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi lahan bisnis.

Keluarnya SE Menkes tersebut, menyusul adanya kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Kritik adanya dugaan rapid test menjadi lahan bisnis disampaikan anggota Ombudsman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang. “Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) seperti dilansir detik.com.

 

Sementara Pandu mengatakan, biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja. “Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja,” katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. “Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan,” katanya.

Alvin menambahkan, syarat menyertakan surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seharusnya aturan tersebut hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri.

“Dengan adanya ini justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan test antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Alvin.

“Perlu diingat bahwa hanya di Indonesia yang mensyaratkan calon penumpang pesawat udara maupun kereta api untuk mempunya sertifikat uji Covid. Negara lain tidak ada yang mensyaratkan itu, syarat itu hanya untuk lintas negara bukan untuk penerbangan domestik atau rute dalam negeri,” lanjutnya.

Komitmen agar rapid test tak menjadi ajang bisnis juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan rapid test virus corona (Covid-19) tak dijadikan sebagai ajang bisnis oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun perlu serius mengawasi agar biaya rapid test ini tak dibanderol melebihi yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Mufida mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Agus Putranto harus turun tangan mengawasi langsung pelayanan rapid test di lapangan. Menurutnya, pemerintah bertugas memastikan rakyat mendapat pelayanan rapid test terbaik.

Mufida mengapresiasi langkah Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Namun ia meminta pemerintah serius melakukan pengawasan agar tak ada yang melanggar batasan maksimal biaya rapid test.

Setiap fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test harus menandatangani persetujuan mematuhi aturan itu, kata Mufida. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan tarif rapid test di lapangan sesuai dengan aturan.

“Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kalsel, Depi Hariyanto, menyatakan keberatan dengan aturan surat bebas Covid-19 untuk masuk ke suatu daerah. Sementara biaya sekali pemeriksaan, menurut Depi, sekitar Rp 500 ribu. “Itu artinya perusahaan harus menyiapkan sekitar Rp 2 juta untuk satu sopir setiap bulannya,” kata Branch Manager JNE Banjarmasin tersebut.

Syarat Rapid Test Digugat

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. “Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh.

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula 3 hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (Kanalkalimantan.com/cel/dtc/suara)

 

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->