Connect with us

Politik

Tinggal KPU Banjar Belum Tandatangani NPHD dengan Pemkab Banjar

Diterbitkan

pada

KPU Kalsel akan memonitor penyelenggara pemilu yang belum menandatangani NPDH untuk Pilkada 2020 Foto: mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Guna persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Selatan, enam kabupaten/kota telah melakukan penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Hanya tinggal Kabupaten Banjar yang belum.

KPU Kabupaten/Kota yang telah menandatangi NPHD dengan Pemerintah Daerah yaitu Banjarmasin, Balangan, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Banjarbaru. Sedangkan kabupaten Banjar belum melakukan penandatangan NPHD.

Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengatakan bahwa pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/9629/SJ bahwa jadwal tahapan/kegiatan penandatangan NPHD paling lambat dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2019. “Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyiapkan pendanaan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020,” terang Edy.

Ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara ekspresif menegaskan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 juga telah mengatur pemerintah daerah untuk menyiapkan pendanaan pemilihan.

Setiap tahapan/program dalam pemilihan serentak tahun 2020 terbatasi oleh waktu. Kabupaten yang belum menandatangani NPHD diharapkan agar segera melakukan penandatangan NPHD apalagi mengingat tahun anggaran 2019 tersisa kurang dari tiga bulan. Banyak kegiatan/program yang harus diselenggarakan KPU Kabupaten/Kota sehingga jangan sampai tertunda-tunda penandatangan NPHD.

Kabupaten yang belum melakukan penandatangan NPHD ini menjadi perhatian lebih serius. KPU Kalsel akan melakukan monitoring dan supervisi kepada KPU Kabupaten Banjar. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Pimpinan KPU Republik Indonesia. Sebab, ketersediaan anggaran dapat berpotensi mempengaruhi kesiapan dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Soeharto saat panen padi bersama Ibu Tien Foto: soeharto.co
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALMANTAN.COM, BANJARBARU – Sawah menjadi ladang menuai citra politik bagi para penguasa. Maka tak heran, dari zaman Soekarno hingga Jokowi, kebijakan sektor pertanian menjadi semacam ‘pesan’ yang wajib tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelbagai kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi, misalnya, kerap mendatangi para petani yang tengah menggarap sawah. Selama kepemimpinannya pula, sejumlah kebijakan tentang ketahanan pangan sempat mengalami perdebatan.

Sebelumnya, melanjutkan proyek presiden sebelumnya dengan membuka ribuan hektare sawah di Papua yang secara kultural tidak dekat dengan budaya sawah. Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 menamakan program tersebut MIRE (Merauke Integrated Rice Estate). Lalu pada 2008 namanya berubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Mula-mula proyek tersebut menargetkan 2,5 juta hektare lahan, tapi Jokowi mengubahnya menjadi 1,2 juta hektare lahan. Dan kenyataannya terus berkurang.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini kerap berhadapan dengan sejumlah masalah. Di antaranya lahan yang dibuka berkaitan dengan tanah adat yang sakral dan tempat-tempat untuk tanaman sagu, bahan makanan pokok warga setempat.
Kebijakan lain yang mengundang sorotan masyarakat adalah dikerahkannya tentara untuk membantu petani menggarap sawah. Pengerahan sejumlah Babinsa (Bintara Pembina Desa) dimaksudkan untuk mendukung tercapainya apa yang disebut “target swasembada pangan tahun 2017”, yang dicanangkan Jokowi sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Pelibatan tentara itu dituangkan dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah pihak mengkritisi kerjasama tersebut. Mereka mempertanyakan dasar hukum kerja sama yang tidak jelas. Poin mereka adalah bahwa pelibatan TNI selain perang harus berdasarkan keputusan politik negara.

“Karena sebenarnya tugas pokok secara hukum pelibatan bantuan pangan itu adalah bagian dari operasi selain perang, yang hanya bisa dilakukan jika ada instruksi dari presiden. Persoalannya, tidak ada keputusan presiden,” kara direktur Imparsial Al Araf sebagaimanya dikutip dari Tirto.id.

Dan saat ini, proyek food estate yang sedang dicanangkan dengan menunjuk Kemenhan sebagai leading sector juga menuai sejumlah protes yang sama.

Tak hanya Jokowi, pada satu dekade kepemimpinan SBY, selain kebijakan membuka 2,5 hektare sawah di Papua, pemerintah pun menuai malu karena kasus padi Super Toy HL2 (Heru Lelono 2). Harapan manis dan puja-puji yang membubung atas Super Toy HL2, seketika mati. Petani di Kecamatan Grabag yang menanam padi Super Toy menggelar aksi protes. Mereka merasa dibohongi karena ternyata padi tersebut kopong.

Rakyat meradang, pemerintah cuci tangan. Andi Mallarangeng, yang saat itu juru bicara presiden, mengelak jika pemerintah terlibat dalam kegagalan tersebut. Begitu juga Heru Lelono, ia menyebut SBY tidak membiayai dan tidak punya saham dalam perusahaan yang mengembangkan padi Super Toy HL 2.

Sementara di era Orde Baru, Soeharto, yang kerap muncul di televisi saat menghadiri panen lengkap dengan caping dan seikat padi, terobsesi dengan program swasembada pangan. Pada 1984, target itu tercapai. Namun, ketahanan pangan tersebut begitu rapuh dan akhirnya tak bertahan lama. Enam tahun kemudian, Indonesia kembali mengimpor beras.

Setelah itu, krisis ekonomi mulai mengintai kawasan Asia. Imbas dari krisis ekonomi tersebut menjalar kepada persoalan politik. Dan puncaknya, Soeharto dilengserkan pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Kisah sawah dengan presiden republik pertama Soekarno juga tak kalah menarik. Seperti dituturkan Cindy Adams dalam ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2007),’ dalam perjalanan ke Bandung Sukarno melihat seorang petani tengah mencangkul sawah miliknya sendiri. Ia mendekatinya, lalu terjadi tanya jawab.

Isi percakapannya adalah sawah tersebut milik Marhaen (sebutan untuk para petani), juga alat-alat produksi seperti cangkul dan sekop. Namun, semua kepemilikan itu tak membuat hasil produksinya (beras) mampu mencukupi kehidupan sehari-hari.

“Para petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali. Mereka adalah korban dari sistem feodal, di mana pada awalnya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama, dan seterusnya sampai ke anak-cucunya selama berabad-abad. Rakyat yang bukan petani pun menjadi korban dari imperialisme perdagangan Belanda, karena nenek moyangnya telah dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha yang kecil sekadar bisa memperpanjang hidupnya. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen,” ucap Sukarno.(Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Kecewa, Mahasiswa Tak Lagi Percaya Legislator Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan saat demo ke DPRD Kalsel menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020). foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan menyeruduk gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020).

Usai menyuarakan aspirasi, salah satu juru bicara dari mahasiswa, Iqbal Hambali mengungkapkan, ratusan mahasiswa kecewa lantaran hampir gagal bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang tengah memimpin rapat badan anggaran. Padahal, mereka meminta komitmen dari wakil rakyat Kalsel untuk bersikap menentang RUU Omnibus Law.

“Sempat kecewa, mula-mula diberitahukan oleh salah satu anggota DPRD Kalsel bahwa Ketua ada, namun memimpin rapat. Terus dari Ketua Komisi IV datang lagi dan menyatakan bahwa Ketua DPRD tidak ada,” kata Iqbal.

“Ternyata, setelah ditekan (Ketua DPRD Kalsel) ada di tempat. Ini menguatkan kami bahwa kami hampir tidak memiliki kepercayaan dengan anggota DPRD Kalsel,” imbuh Iqbal.

 

Karena sudah berkali-kali menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law, Iqbal menyebutkan bahwa mereka ingin mendapatkan fasilitas dalam penyaluran tuntutannya. Yaitu berupa diskusi virtual yang dijanjikan oleh DPRD Kalsel akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Nanti ada diskusi virtual dengan DPD RI, DPR RI dan Gubernur Kalsel,” kata Iqbal.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, ia tidak menampik akan menggelar aksi dengan jumlah yang besar. “Kami akan turun kembali di tanggal 16 Juli,” tegas Iqbal.

Mahasiswa yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan saat demo ke DPRD Kalsel menuntut pencabutan RUU Omnibus Law, Senin (13/7/2020). foto: fikri

Ditambahkan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, diskusi virtual nantinya juga diikuti oleh 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Terutama kaitannya dengan daerah yang memiliki pertambangan dan sikap-sikapnya.

“Tapi kita harus memahami, di kabupaten dan kota serta provinsi tidak ada kewenangan (soal RUU Omnibus Law). Tapi itu kewenangan pusat, pengawasan tetap di kita,” kata Supian.

Ditanya sikap mahasiswa yang hanya ingin bertemu dengan dirinya dan bukan anggota dewan lain, Supian menyebutkan karena surat yang diserahkan ke Pemerintah Pusat ditandatangani olehnya. Kendati secara tersurat maupun tersirat sudah ada di dalam surat yang berisi tuntutan penolakan RUU Omnibus Law itu.

“Awalnya surat sudah ada, dari jawaban tadi. Wajar, karena bidangnya Komisi IV pasti Ketua Komisi IV (Lutfi Saifudin). Tapi kalau beliau minta, kita siap,” pungkas Supian. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Tommy Soeharto Geruduk Munaslub Partai Berkarya yang Dituding Ilegal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tommy Soeharto membubarkan Munaslub Partai Berkarya di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto membubarkan paksa Musyawarah Luar Biasa di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Munaslub tersebut dituding ilegal karena hanya mewakili segelintir orang.

Detik-detik Tommy menggeruduk Munaslub ilegal yang digelar oleh sejumlah kader Partai Berkarya mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B itu diunggah oleh akun YouTube Macan Idealis milik Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy.

Dalam video tersebut tampak Tommy Soeharto didampingi oleh Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader mendatangi lokasi digelarnya Munaslub. Mereka langsung membubarkan paksa Munaslub tersebut.

“Ada pihak yang ingin memecah belah Partai Berkarya dengan menyelenggarakan Munaslub ilegal,” demikian tulisan dalam video seperti dikutip Suara.com mitra media Kanalkalimantan.com, Sabtu (11/7/2020).

 

Di lokasi acara Munaslub, Tommy meminta agar para kader yang akan menggelar Munaslub harus keluar dari hotel itu hari ini juga. Seruan Tommy tersebut disambut meriah oleh para kader gerbong Tommy yang ikut menggeruduk. “Masih ada peserta (Munaslub) yang ada di hotel ini. Hari ini mereka harus keluar dari hotel ini,” seru Tommy.

Meski demikian, Tommy mengajak kadernya untuk tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif dan tidak anarkis. Hal itu perlu dilakukan demi menjaga nama baik partainya. Dalam potongan video terpisah, tampak rombongan kader di bawah komando Tommy Soeharto masuk ke dalam gedung acara. Mereka langsung mencopot paksa banner Munaslub yang dipasang diacara tersebut.

Priyo Budi Santoso secara terpisah menegaskan, para kader Partai Berkarya yang mengatasnamakan sebagai Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya.

“Mereka yangmenamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan bukan hanya sebagai pengurus tapi juga keanggotaan Partai Berkarya,” ungkap Priyo.(suara)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->