Tingkatan Kualitas Demokrasi, Gubernur Kaltara Serahkan Hibah Bankeu Partai Politik

KANALKALIMANTAN.COM, TARAKAN – Meningkatkan stabilitas politik dan indeks demokrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjelang Pemilu serentak tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara menggelar pendidikan politik tahun 2022.

Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH MHum saat membuka acara menjelaskan, politik sangat berhubungan dengan demokrasi dan pendidikan politik dalam upaya meningkatkan indeks demokrasi di daerah.

Seperti diketahui, pendidikan politik pada kader partai politik juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Melalui penilaian IDI keadaan demokrasi pada masing-masing provinsi dapat digambarkan dengan jelas. Gubernur menjelaskan, IDI disusun untuk membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan di bidang politik.

 

 

Baca juga: Mancing Mania Beradu Teknik Tradisional Mamair di Persawahan Desa Munggu Raya

“Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah. Namun, dilihat dari perkembangan aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, dan penegak hukum,” terang Gubernur Kaltara di Hotel Royal Kota Tarakan, Minggu (31/7/2022).

Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab semua stakeholder, tidak hanya pemerintah.

Seperti diketahui, capaian IDI di Kaltara pada tahun 2021 bernilai 79,38. Meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 yang bernilai 78,24. Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak untuk bekerjasama meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Kaltara.

“Terlebih kita akan masuk pada tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,” terangnya.

Partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 perlu ditingkatkan karena menjadi salah satu indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik.

Menurutnya, peran partai politik saat ini sangat penting. Sebab, menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Sehingga partai politik tidak hanya menjadi saluran paritispasi politik warga negara.

Selain itu, kata Gubernur, partai politik tidak hanya menyiapkan kadernya untuk calon pemimpin bangsa. Tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan kepentingan masyarakat.

Baca juga: Kronologi Perempuan Pengendara Honda Beat Tewas di Depan Taman Van der Pijl Banjarbaru, Motor Hilang Kendali, Kepala Terlindas Bus

Meski demikian, keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Di mana, sebagian masyarakat beranggapan jika politik di Indonesia hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

“Sehingga mereka kurang begitu paham mengenai pendidikan politik. Di mana ketidaktahuan masyarakat dalam berpolitik mencerminkan pendidikan politik tidak berperan maksimal. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dalam memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya,” jelas Gubernur.

Pendidikan politik merupakan sarana vital dalam membentuk warga negara atau indivdu untuk mendapatkan wawasan politik. Di samping itu, juga berimplikasi pada persepsi mengenai politik serta peka terhadap gejala politik yang terjadi.

“Di mana warga negara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah politik yang ada di sekitarnya,” beber Gubernur.

Upaya meningkatkan kesadaran dan kedewasaan politik perlu dilakukan secara terus menerus melalui sosialisasi, diskusi maupun simulasi. Sehingga dengan begitu, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih dapat mencerminkan tingkat pemahaman politik yang baik.

Dalam kesempatan tersebut pula, Gubernur secara simbolis menyerahkan hibah bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD 2022 kepada 12 partai politik di Provinsi Kaltara.

Setiap partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kaltara memperoleh bantuan Rp 7.887,53 per suara sah. Total bankeu yang akan diberikan kepada 12 partai politik tersebut adalah Rp 2.499.999.958 atau sekitar Rp 2,5 miliar.

Baca juga: ‘Layanan’ Cetak SIM, KTP hingga Akta Kelahiran Abal-abal, Pemuda di Batulicin Dibekuk Polisi

Adapun partai politik penerima bankeu dari Pemprov Kaltara yaitu DPD PDIP, DPD Partai Gerindra, DPW PKS, DPD Partai Hanura, DPD Partai Golkar, DPW Perindo, DPD Partai Demokrat, DPW PAN, DPW PKB, DPW Partai Nasdem, DPW PPP, dan DWP PBB.

Dana hibah bankeu yang diberikan kepada partai politik sudah ditentukan persentasenya, dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional kesekretariatan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan PP No. 1/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5/2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

Gubernur mengingatkan, terhadap penggunaan hibah bankeu kepada partai politik akan diaudit oleh BPK RI. Untuk itu ia meminta agar bankeu dipergunakan sebagaimana peruntukannya. (Kanalkalimantan.com/dkisp)

Reporter : dkisp
Editor : kk