Connect with us

NASIONAL

TNI dan Polisi Akan Tindak Tegas FPI Jika Nekat Gelar Reuni Akbar 212

Diterbitkan

pada

Massa reuni akbar 212. (Suara.com/Chyntia Sami B)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Reuni Akbar 212 dipastikan batal digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/12/2020). Hal ini menyusul adanya penyataan tertulis Front Pembela Islam.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menuturkan, reuni yang biasanya digelar di Monas itu tiidak dilakukan tahun ini salah satu alasan pandemi Covid-19.

“Sudah ada surat pernyataan FPI. Mereka sudah sanggupi dan ada pernyataan, dia tidak akan lakukan reuni,” kata Dudung di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Bahkan pembatalan acara Reuni 212 juga diperkuat dengan surat imbauan Gubernur DKI Jakarta sebab melanggar Perda 88 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.



Dudung mengatakan TNI dan Polri siap mengerahkan pasukan untuk menindak tegas apabila pernyataan FPI terkait pembatalan Reuni 212 itu dilanggar.

“Kalau dia langgar, tidak ada cerita, saya dan polisi akan tindak tegas. Tidak bisa semaunya sendiri,” katanya.

Reuni alumni 212 dipastikan tidak jadi digelar pada 2 Desember 2020. Pernyataan itu disampaikan FPI-GNPF U-PA 212 melalui keterangan resmi kepada wartawan.

Alasannya, permohonan untuk menggunakan Monas sebagai lokasi reuni tidak dikabulkan.

“Sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan kita untuk penggunaan Monas oleh pihak pengelola Monas dan melihat situasi serta kondisi terakhir perkembangan wabah COVID-19, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 DITUNDA untuk sementara dengan mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” demikian pernyataan tertulis FPI-GNPF U-PA 212.

Namun jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka Reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat.

Sebagai gantinya, akan digelar Dialog Nasional pada 2 Desember 2020 yang dihadiri Rizieq Shihab serta 100 tokoh dan ulama. [Antara]

 

Editor : Antara


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Ada Pro Kontra, Ini 10 Rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Komjen Listyo Sigit Prabowo Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada hari Rabu (20/1/2021) di Komisi III DPR. DPR juga telah menyetujui Listyo Sigit menjadi Kapolri terpilih untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III Herman Hery.

Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat telah menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Anda mungkin penasaran, apa saja rencana Listyo Sigit sebagai Kapolri? Berikut telah berhasil kami rangkum 10 program yang dijanjikan oleh Listyo setelah dilantik menjadi Kapolri:
1) Perluasan ETLE dan larangan tilang polisi. Dengan adanya ETLE, maka polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan.

2) Menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pam Swakarsa nantinya akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.



3) Menghapus stigma kriminalisasi ulama.

4) Menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police yang bersifat edukasi.

5) Penyelesaian kasus hate speech. Jika dalam taraf yang biasa dan pelaku bersedia untuk minta maaf, maka kasus selesai. Akan tetapi, tidak akan diberikan toleransi bagi ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

6) Siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi.

7) Adanya kesetaraan layanan kesehatan antara personel Polri yang bertugas di daerah terpencil dengan di wilayah perkotaan.

8) Melibatkan mantan napi terorisme (napiter) untuk mencegah radikalisme.

9) Membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

10) Membangun transformasi Polri Presisi, yaitu konsep pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Itulah kesepuluh rencana Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang menarik untuk diketahui.
Sebelumnya, menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dari penyebutan nama Pam Swakarsa saja sudah membuat masyarakat trauma akan masa lampau.

Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat bersenjata tajam buatan TNI. Mereka menjadi pasukan yang membantu TNI untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.
Menurut Ujang, sebaiknya Listyo tidak perlu menggunakan nama Pam Swakarsa lagi pada masa kini.

“Mungkin bagusnya bukan Pam Swakarsa. Tapi masyarakat dilibatkan untuk membantu pihak kepolisian. Kalau Pam Swakarsa publik akan trauma,” kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/1/2021).

Ujang juga menuturkan kalau Pam Swakarsa itu sudah berkonotasi negatif sejak masyarakat melihat tugasnya pada 1998 silam. Dengan demikian menurutnya, Listyo harus mencari konsep dan nama baru apabila memang hendak menggandeng masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

Di sisi lain, dalih Listyo membentuk lagi Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara. “Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali,” kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).

Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian. Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis. (Kanalkalimantan.com/suara)

Editor: cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Wajibkan Polisi Belajar Kitab Kuning, MUI: Polisi Jangan Sampai Jadi Santri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

MUI soroti keinginan agar polisi belajar kitab kuning Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Ditunjuk menjadi Calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mewajibkan anggotanya mempelajari kitab kuning. Hal itu disampaikan saat mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Rencana Kabareskrim itu sangat mengejutkan publik. Sebab, mantan Kapolresta Surakarta itu bukan seorang muslim.
Hingga Ketua MUI Pusat Cholil Nafis ikut menyampaikan sebuah tanggapan terkait rencana calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang akan mewajibkan anggotanya mempelajari kitab kuning.

Menurut Cholil, rencana Komjen Listyo itu harus dikaji secara bijak, sehingga jangan sampai polisi berpindah arah.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Cholil menyebut, ulama dan santri akan mengajarkan ke polisi soal Islam Washati, yang kemudian direalisasikan untuk mengayomi masyarakat.

“Kiai yang alim, santri yang ngaji. Kemudian mengajar ke polisi tentang Islam wasathi, kemudian direalisasikan polisi sebagai pengayom masyarakat bermitra dengan ulama. Kitab kuning itu maknanya Islam wasathi,” tulis Cholil Nafis.



Meskipun tak menyebutkan larangan polisi belajar kitab kuning, Cholil mengingatkan agar polisi tak berubah arah setelah mendedah.

Ia mewanti-wanti agar polisi tak berubah menjadi santri atau bahkan kiai, karena tugas utama polisi adalah mengayomi masyarakat.

“Tapi jangan sampai pindah arah. Polisi jangan sampai menjadi santri, kiai, karena tugas polisi jaga keamanan, melindungi umat. Tapi nilai-nilai yang mengajarkan, yang menceramahi itu tetap ulama,” ungkap Cholil dikutip dari Hops.id jaringan Suara.com.

“Jangan sampai di polisinya justru ada radikalisme,” kata Cholil Nafis.

Sebelumnya, calon kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo menceritakan oengalamannya saat menjabat sebagai kapolda Banten.

Saat itu ia sempat menemui para ulama dan meminta saran terkait penanggulangan terorisme. Salah satu masukan yang diberikan para ulama ialah dengan mempelajari kitab kuning.

“Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan, anggota wajib untuk belajar kitab kuning. Karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terrorisme salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning,” ujar Komjen Listyo Sigit, ketika menghadiri uji fit and proper di Komisi III DPR RI, pada Rabu, 20 Januari 2021.

Komjen Listyo juga menyebut bahwa saran tersebut cukup berhasil saat diterapkan. Ia pun berencana untuk melanjutkan pembelajaran kitab kuning itu.

“Dan tentunya baik di external maupun internal itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya, oleh karena itu akan kami lanjutkan pak,” tuturnya. (suara)

Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->