TPID se Kalsel Rapat Antisipasi Dampak El Nino

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara seluruh anggota TPID se Kalsel guna mengantisipasi dampak El Nino yang memicu kenaikan harga pangan.

Terlebih dikatakannya saat ini sudah ada 19 negara yang membatasi ekspor produk pangan sehingga mendorong apresiasi harga pangan di tingkat global.

Hal itu disampaikannya saat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel menggelar rapat tingkat tinggi atau high level meeting (HLM) TPID se Kalsel di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (18/9/2023). Rapat digelar mengantisipasi dampak musim kering berkepanjangan atau El Nino.

Baca juga: Hilang di Hutan Belakang Rumah, Lelaki 30 Tahun di Amuntai Dicari Tim SAR

“Di tengah kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, kita patut bersyukur bahwa tingkat inflasi di Kalsel masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai,” ungkap Gubernur Kalsel.

Setelah mencapai puncaknya sebesar 7,35% year-on-year (yoy) pada September 2022 tahun lalu, lanjutnya, tingkat inflasi Kalsel terus menurun hingga mencapai 4,36% (yoy) pada Agustus 2023.

Sahbirin mengatakan, capaian itu tidak lepas dari kerja keras dan sinergisitas di antara anggota TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Baca juga: Hilang di Hutan Belakang Rumah, Lelaki 30 Tahun di Amuntai Dicari Tim SAR

Sahbirin juga menggarisbawahi, TPID se Kalsel perlu mencermati dan menindaklanjuti arahan Presiden RI yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi pada Kamis (31/8/2023). Arahan presiden itu berkaitan dengan upaya mengantisipasi dampak musim kemarau berkepanjangan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

“Dalam jangka pendek, pertama, integrasi data stok dan neraca pangan guna mengecek ketersediaan pangan. Dalam konteks itu pula, kita perlu mendorong agar Kerja Sama Antardaerah (KAD) terus ditingkatkan hingga ke level business to business,” kata Sahbirin.

Kemudian kedua, senantiasa mengecek ketersediaan stok pangan di pasar sejalan dengan upaya peningkatan cadangan pangan. Dan ketiga, optimalisasi fiskal daerah untuk stabilisasi harga.

Sahbirin juga mengungkap, hingga Juli 2023, pihaknya telah merealisasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp10,6 miliar dalam rangka pengendalian inflasi.

Baca juga: Puluhan Petani Tiga Desa Datangi Kantor DPRD Kapuas

“Sedangkan dalam jangka panjang, kita perlu memperkuat sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan cadangan pangan, khususnya beras, melalui perluasan implementasi teknik budidaya pada apung,” lanjut Sahbirin.

Inovasi pertanian berupa budidaya pada apung, sebut Sahbirin, merupakan teknik menanam padi di lahan rawa pada bidang styrofoam. Menurutnya, pengembangan teknik budidaya padi apung punya potensi tinggi untuk tingkatkan cadangan beras, mengingat area rawa di Kalsel sangat luas mencapai 290 ribu hektare.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo juga memberikan perhatian lebih pada komoditas beras. Menurutnya, meski berangsur terkendali, inflasi beras di Kalsel pada Agustus 2023 masih tercatat tinggi yakni sebesar 21,7% (yoy).

“Kenaikan harga beras dunia terjadi karena berbagai faktor, utamanya perubahan iklim dan kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara. Termasuk India, produsen utama beras dunia, yang telah melarang ekspor beras sejak Juli 2023,” ungkap Wahyu.

Baca juga: Hari Kunjung Perpustakaan, Dispersip HSU Bagi Doorprize ke Pengunjung

Untuk itu, Wahyu menekankan urgensi TPID se Kalsel untuk terapkan lima langkah pengendalian inflasi.

Pertama, mengoptimalisasi APBD melalui intervensi pasar, operasi pasar, ataupun pasar murah. Kedua, penguatan sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan produktivitas pangan.

“Ketiga, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi daerah lewat data stok dan neraca pangan serta implementasi KAD. Keempat, memperkuat infrastuktur dan rantai pasok untuk distribusi barang dan jasa, termasuk optimalisasi peran BUMD Pangan,” kata Wahyu.

Terakhir, lanjut Wahyu, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi pengendalian inflasi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Baca juga: Puluhan Petani Tiga Desa Datangi Kantor DPRD Kapuas

Wahyu juga meyakini, dengan berbagai upaya tadi, inflasi gabungan 3 kota IHK di Kalsel pada sisa tahun 2023 tetap terkendali pada titik tengah tengah sasaran target 3,0±1% (yoy).

Wahyu juga menegaskan BI dan Pemprov Kalsel akan terus bersinergi dalam kerangka TPID untuk menjaga inflasi Kalsel berada pada kisaran sasaran 2,5±1% (yoy) pada tahun 2024.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu juga mengapresiasi capaian yang diraih TPID se Kalsel pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2023. Yaitu, TPID Kalsel sebagai TPID Provinsi berkinerja terbaik, TPID Tabalong sebagai nominasi TPID Kabupaten Kota berkinerja terbaik, dan TPID Hulu Sungai Selatan sebagai nominasi TPID Kabupaten Kota berprestasi seluruhnya di kawasan Kalimantan.

Baca juga: Sampaikan Kesiapan Pemilu dan Pilkada Bawaslu Banjar Audiensi ke Bupati

Rapat tinggi TPID se Kalsel juga menghadirkan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Wuryanto sebagai narasumber yang memaparkan strategi menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan. HLM TPID se Kalsel dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se Kalsel, Bupati Wali Kota se Kalsel, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kalsel, dan segenap pengurus dan anggota TPID se Kalsel.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, akan dilaksanakan pula kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) Selasa (19/9/2023) di tempat yang sama.

Capacity bulding akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengulas materi teknis pelaporan kinerja TPID. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie