Tragedi Banjir di Kalsel, Antara La Nina dan Ketidaksiapan Pemerintah Hadapi Bencana!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Banjir musim ini menjadi bencana besar yang menimpa puluhan ribu warga Kalimantan Selatan (Kalsel). Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebenarnya telah memprediksi bahwa intensitas curah hujan awal tahun ini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyebab utama, tak lain karena terjadinya fenomena anomali iklim La Nina.

Maka sedari awal, BMKG mengirim sinyal peringatan ke seluruh wilayah di Kalsel akan adanya potensi bencana banjir. Tujuannya agar pemerintah daerah lebih siap dalam upaya penanganan nantinya. Bahkan setidaknya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya saja membangun embung atau memastikan drainase berfungsi optimal.

Toh pada akhirnya, banjir tak bisa terhindarkan. Bahkan, pada Januari 2021 ini dampaknya menjadi yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini semakin melekatkan identitas Banua sebagai daerah yang tak pernah absen dari banjir siklus tahunan.

BACA: Korban Mulai ‘Teriak” Minta Bantuan, Kalsel Tanggap Darurat Bencana!

Terkait kondisi ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel angkat bicara. Walhi menyayangkan terulangnya peristiwa yang sama pada 2020 lalu.

Apalagi organisasi gerakan lingkungan hidup tersebut sudah sejak lama mengingatkan pemerintah daerah ihwal kondisi Kalsel yang tergolong darurat.

“Padahal sudah sering saya dan teman-teman Walhi mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” ujar Direktur Walhi Kalsel, Kisoworo Dwi Cahyono, kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (15/1/2021).

Pria yang akrab disapa Cak Kis ini mengungkapkan bahwa dengan adanya peringatan dini dari pihak BMKG, antisipasi dan penanganan banjir seharusnya lebih dimaksimalkan.

Namun kenyataan yang berlansungi saat ini, menurutnya menujukan pemerintah belum siap.

“Selain carut marut tata kelola lingkungan dan SDA (Sumber Daya Alam, -red), banjir kali ini juga sudah bisa diprediksi terkait prakiraan cuaca oleh BMKG. Dan pemerintah lagi-lagi tidak siap. Akhirnya rakyat yang menanggung akibatnya,” bebernya.

Atas hal ini pula, Walhi Kalsel mendesak agar pemerintah terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk turun tangan segera bertindak. Serta, untuk segera mungkin menetapkan Kalsel dalam status darurat dan siaga 1 bencana banjir.

“Selain kerugian harta benda, petani juga merugi. Misalnya di Desa Sungai Batang, Kecamtan Martapura Barat, Kabupaten Banjar.. Pada musim tanam tahun ini benih atau bibit padi ikut terganggu. Pemerintah harus segera menyiapkan bibit padi gratis,” pinta Kisworo.

Walhi Kalsel mencetuskan 7 desakan terhadap pemerintah dibawa kepimpinan kepala daerah yang sekarang maupun yang terpilih melalui hasil Pilkada 2020:

1. Tanggap Bencana (sebelum, pada saat dan pasca bencana).
2. Review Perijinan industri ekstraktif.
3. Stop izin baru.
4. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan.
5. Perbaikan/Pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk sungai, dan drainase.
6. Review RTRW.
7. Memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi.

Berdasarkan rekapitulasi data harian hingga per tanggal 14 Januari, BPBD Provinsi Kalsel menyebut setidaknya ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun.

Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.
Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Barabai.

Kanalkalimantan.com telah mewartawakan beragam dampak yang muncul akibat terjangan banjir. Mulai dari lumpuhnya akses jalan penghubung antar Kabupaten Kota, putusnya sejumlah jembatan, hingga beberapa bangunan rumah warga yang tersapu bersih derasnya arus air.

Bahkan, baru-baru ini peristiwa banjir juga telah menelan korban jiwa. Terjadi di Kota Banjarbaru, di mana anak perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia akibat terseret derasnya air di saluran drainase di pekarangan rumah.

Ancaman banjir yang belum menunjukkan kapan berakhir, membuat sederet anggota parlemen turut menyampaikan aspirasi, meminta pemerintah untuk saat ini lebih dulu memprioritaskan penanganan jangka pendek.

Ruas jalan nasional di arah Pelaihari-Banjarbaru di Kecamatan Liang Anggang terendam. Foto; rico

“Untuk kondisi saat ini, kita perlu kedepankan penanganan jangka pendek karena bersifat darurat. Misalnya penyediaan suplai kebutuhan makanan dan kesehatan bagi warga terdampak. Juga tersedianya tempat pengungsian warga yang aman dan layak,” kata Emi Lasari, anggota Komisi III DPRD Banjarbaru.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebenarnya telah mendirikan beberapa titik dapur umum untuk bantuan tanggap darurat terdampak banjir di berbagai wilayah. Di antaranya pendirian dapur umum di halaman kantor Dinsos Banjarbaru, halaman kantor Camat Kurau Tanah Laut, halaman Musholla Darussalam Bati-Bati, halaman kantor Dinsos Banjar, dan halaman kantor Dinsos HSS.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, kami akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu masyarakat,” terang Kasi Perlindungan Sosial Dinsos Prov Kalsel, H Achmadi.

Meskipun begitu, faktanya masyarakat yang kini paling ketar-ketir. Pemerintah baik di level provinsi maupun Kabupaten Koya harus segera merespons situasi saat ini dengan kebijakan yang konkret. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter: Rico
Editor: Cell