Uhaib: Wujud Praktik Keserakahan dan Mafia Politik

MARTAPURA, Kasus dugaan penyelewengan dana kunker pada DPRD Kabupaten Banjar yang diawali laporan praktik perjokian salah satu anggota dewan inilah yang disebut Uhaib As’ad, Dosen Ilmu Politik Uniska Banjarmasin, sebagai bentuk keserakan dan mafia politik atas nama lembaga terhomat demi mendapat keuntungan pribadi.

Karena mestinya, jika anggota dewan bersangkutan tidak dapat mengikuti agenda kunker, tidak perlu menunjuk orang lain untuk mewakili. “Apalagi menunjuk anak sendiri. Ini jelas praktik maling yang sangat tidak  bermoral di balik lembaga terhormat,” ujarnya.

Yang perlu diingat, ujar Uhaib, DPRD bukan lembaga pribadi atau keluarga untuk mendapatkan kepentingan pribadi pula. Dewan merepresentasikan kepentingan publik. Oleh karena itu, anggota dewan tidak dapat seenaknya berlindung di balik marwah dewan semata untuk kepentingan pribadi.(Baca: Jalan Panjang Menguak Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Banjar).

“Inilah wujud keserakahan di balik institusi dewan. Dan ini harus dilawan. Apalagi yang digunakan untuk kunker uang rakyat. Jika memang tidak dapat mengikuti ya sudah tidak usah berangkat,” kata tegas Uhaib.***