Connect with us

Hukum

UU Baru Berlaku, KPK Ungkap Empat Perkara Korupsi di Detik Akhir

Diterbitkan

pada

UU KPK berlaku mulai hari ini Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis empat perkara yang tengah ditanganinya pada Rabu (16/10) malam. Rilis empat perkara ini hanya beberapa jam sebelum Undang-undang tentang KPK berlaku pada Kamis (17/10) ini setelah sebulan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dua dari empat perkara yang dirilis merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Medan, Sumatera Utara; Kalimantan Utara, dan Jakarta sejak Selasa (15/10) hingga Rabu. Sementara, dua lainnya merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara. Kedua perkara itu, yakni kasus dugaan suap di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Jawa Barat dan kasus dugaan suap kerja sama pelayaran yang melibatkan mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Dalam kasus di Medan, KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Dzulmi diduga menerima suap terkait proyek dan jabatan sejak Maret 2019 dari Isa. Rinciannya, Dzulmi mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta setiap bulan sejak Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepara Dzulmi. “Kadis PUPR lalu mengirim Rp 200 juta kepada wali kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi,” kata Saut.

Menurut Saut, uang senilai Rp 200 juta tersebut untuk menutupi pengeluaran Dzulmi saat perjalanan dinas ke Jepang pada Juli 2019. Saat perjalanan dinas itu, Dzulmi mengajak istri, dua orang anaknya, serta beberapa orang yang tidak berkepentingan.

Dzulmi bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar masa perjalanan dinasnya. “Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD,” kata Saut.

Dalam kasus di Kalimantan Utara, KPK menetapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Reffly Tuddy Tangkere, Pejabat Pembuat Komitmen di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono, serta Direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) Hartoyo sebagai tersangka. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Reffly dan Andi diduga menerima suap sejumlah Rp 2,1 miliar terkait pengerjaan proyek jalan di Kalimantan Timur dari Hartoyo.

Proyek tersebut, yakni Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta. Reffly dan Andi menerima uang tersebut dengan besaran masing Rp 200-300 juta sebanyak delapan kali. “Commitment fee diduga diterima RTU (Reffly Tuddy Tangkere) dan ATS (Andi Tejo Sukmono) melalui setoran uang setiap bulan dari HTY (Hartoyo) baik secara tunai maupun transfer,” kata Agus.

Terkait kasus ketiga, KPK menetapkan dua mantan Kalapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein dan Deddy Handoko sebagai tersangka. Selain itu, KPK mentersangkakan narapidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi (GKA) Rahadian Azhar. KPK pun menetapkan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin sebagai tersangka. Hanya saja, Fuad meninggal dunia ketika ketika proses penyidikan berlangsung. Dengan demikian, status tersangka Fuad menjadi gugur.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, Deddy diduga menerima suap berupa mobil Toyota Kijang Innova dari Wawan. Sementara, Wahid diduga menerima suap senilai Rp 75 juta dari Wawan. Suap itu diberikan agar Wawan mendapatkan izin keluar lapas. “Izin yang berusaha didapatkan adalah izin berobat ke luar lapas maupun izin luar biasa,” kata Basaria.

Basaria mengatakan, Wahid juga diduga menerima gratifikasi berupa mobil dari salah satu warga binaan di Lapas Sukamiskin. Wahid tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 12 C UU Tipikor. Adapun, Rahadian diduga menyuap Wahid agar perusahaannya, yakni PT GKA dan PT FBS dapat bekerja sama sebagai mitra koperasi dan mitra kerja sama pembinaan warga binaan. Hal itu diduga dilakukan dengan membeli Toyota Innova milik Wahid seharga Rp 200 juta. Rahadian juga menyanggupi untuk membelikan Wahid sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam senilai Rp 500 juta.

Menurut Basaria, Rahadian awalnya meminta Wahid untuk membayar cicilan Rp 14 juta setiap bulannya. Hanya saja, Wahid keberatan membayarkan cicilan tersebut. “Akhirnya RAZ (Rahadian Azhar) menyanggupi untuk membayar cicilan,” ujar Basaria.

Dalam kasus terakhir yang dirilis, KPK menetapkan Direktur Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Taufik diduga menyetujui pemberian uang suap dari perusahaannya kepada Bowo Sidik. Hal itu dilakukan agar Bowo Sidik bisa memuluskan kontrak kerja sama pengangkutan distribusi pupuk milik PT Pupuk Indonesia dengan kapal PT HTK. “Tersangka TAG (Taufik Agustono) sebagai Direktur PT HTK membahasnya dengan internal manajemen dan menyanggupi sejumlah fee untuk BSP (Bowo Sidik Pangarso),” kata Alexander.

Adapun, PT HTK diduga memberikan suap kepada Bowo Sidik senilai US$ 88.733 dan Rp 89,4 juta. Uang tersebut diberikan dalam empat tahap ke perusahaan Bowo Sidik, yakni PT Inersia Ampak Engineers sejak November 2018 hingga Maret 2019.(ktd)

Reporter : Ktd
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Hukum

Tiga Hakim Perempuan Memutus Presiden Melanggar Hukum Dalam Pemblokiran Internet di Papua

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Majelis hakim PTUN Jakarta yang memimpin sidang putusan gugatan internet Papua. Foto: Courtesy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin dengan dua anggotanya Baiq Yuliani dan Yeni Yeaniwilda.

Hakim Ketua Nelvy Christin juga menghukum presiden dan menteri kominfo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.457 ribu secara bersama atau tanggung renteng.

“Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ucap Nelvy Christin saat membacakan putusan secara online pada Rabu (3/6).

Putusan majelis hakim ini sesuai dengan permohononan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan yakni menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi atau bantahan dari Kementerian Kominfo dan Presiden RI mulai dari tenggang waktu, mekanisme gugatan hingga kejelasan gugatan.

 

Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang dijadikan dasar pemerintah dalam memutus internet tidak tepat. Sebab, pembatasan internet, menurut pasal tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Majelis hakim juga menyatakan pembatasan HAM hanya dibolehkan jika sesuai undang-undang. Karena itu, pemerintah semestinya menggunakan UU tentang keadaan bahaya jika hendak melakukan pembatasan hak. Namun pada praktiknya, pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Keadaan Bahaya tersebut.

Tanggapan Penggugat dan Tergugat

Tim Pembela Kebebasan Pers ini terdiri dari AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR. Gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta pada 21 September 2019 setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan TIM Pembela Kebebasan Pers.

Adapun tindakan pemblokiran yang dipersoalkan adalah pelambatan akses internet (bandwidth throttling) di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedua, pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Papua Barat, pada 21 Agustus-4 September 2019.

Dan terakhir, perpanjangan pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet di empat kabupaten/kota Papua dan dua kabupaten/kota di Papua Barat pada 4 September hingga 9 September 2019.

Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyatakan tindakan pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia berharap putusan ini dapat membawa iklim yang baik bagi kebebasan internet di Indonesia.

“Gugatan ini sangat baik dan akan menjadi preseden yang bagus juga untuk kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berinternet di Indonesia. Kita dengar dalam pertimbangan hakim, pertimbangan HAM sangat mendominasi,” jelas Ade kepada VOA pada Rabu (3/6).

Ade menjelaskan gugatan dialamatkan ke presiden karena dianggap melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar hukum di Papua dan Papua Barat. VOA sudah berusaha meminta tanggapan kementerian komunikasi dan informatika, serta juru bicara presiden terkait putusan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah. (sm/ab)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->