Connect with us

Hukum

UU Baru Berlaku, KPK Ungkap Empat Perkara Korupsi di Detik Akhir

Diterbitkan

pada

UU KPK berlaku mulai hari ini Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis empat perkara yang tengah ditanganinya pada Rabu (16/10) malam. Rilis empat perkara ini hanya beberapa jam sebelum Undang-undang tentang KPK berlaku pada Kamis (17/10) ini setelah sebulan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dua dari empat perkara yang dirilis merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Medan, Sumatera Utara; Kalimantan Utara, dan Jakarta sejak Selasa (15/10) hingga Rabu. Sementara, dua lainnya merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara. Kedua perkara itu, yakni kasus dugaan suap di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Jawa Barat dan kasus dugaan suap kerja sama pelayaran yang melibatkan mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Dalam kasus di Medan, KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Dzulmi diduga menerima suap terkait proyek dan jabatan sejak Maret 2019 dari Isa. Rinciannya, Dzulmi mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta setiap bulan sejak Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepara Dzulmi. “Kadis PUPR lalu mengirim Rp 200 juta kepada wali kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi,” kata Saut.

Menurut Saut, uang senilai Rp 200 juta tersebut untuk menutupi pengeluaran Dzulmi saat perjalanan dinas ke Jepang pada Juli 2019. Saat perjalanan dinas itu, Dzulmi mengajak istri, dua orang anaknya, serta beberapa orang yang tidak berkepentingan.

Dzulmi bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar masa perjalanan dinasnya. “Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD,” kata Saut.

Dalam kasus di Kalimantan Utara, KPK menetapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Reffly Tuddy Tangkere, Pejabat Pembuat Komitmen di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono, serta Direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) Hartoyo sebagai tersangka. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Reffly dan Andi diduga menerima suap sejumlah Rp 2,1 miliar terkait pengerjaan proyek jalan di Kalimantan Timur dari Hartoyo.

Proyek tersebut, yakni Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta. Reffly dan Andi menerima uang tersebut dengan besaran masing Rp 200-300 juta sebanyak delapan kali. “Commitment fee diduga diterima RTU (Reffly Tuddy Tangkere) dan ATS (Andi Tejo Sukmono) melalui setoran uang setiap bulan dari HTY (Hartoyo) baik secara tunai maupun transfer,” kata Agus.

Terkait kasus ketiga, KPK menetapkan dua mantan Kalapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein dan Deddy Handoko sebagai tersangka. Selain itu, KPK mentersangkakan narapidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi (GKA) Rahadian Azhar. KPK pun menetapkan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin sebagai tersangka. Hanya saja, Fuad meninggal dunia ketika ketika proses penyidikan berlangsung. Dengan demikian, status tersangka Fuad menjadi gugur.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, Deddy diduga menerima suap berupa mobil Toyota Kijang Innova dari Wawan. Sementara, Wahid diduga menerima suap senilai Rp 75 juta dari Wawan. Suap itu diberikan agar Wawan mendapatkan izin keluar lapas. “Izin yang berusaha didapatkan adalah izin berobat ke luar lapas maupun izin luar biasa,” kata Basaria.

Basaria mengatakan, Wahid juga diduga menerima gratifikasi berupa mobil dari salah satu warga binaan di Lapas Sukamiskin. Wahid tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 12 C UU Tipikor. Adapun, Rahadian diduga menyuap Wahid agar perusahaannya, yakni PT GKA dan PT FBS dapat bekerja sama sebagai mitra koperasi dan mitra kerja sama pembinaan warga binaan. Hal itu diduga dilakukan dengan membeli Toyota Innova milik Wahid seharga Rp 200 juta. Rahadian juga menyanggupi untuk membelikan Wahid sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam senilai Rp 500 juta.

Menurut Basaria, Rahadian awalnya meminta Wahid untuk membayar cicilan Rp 14 juta setiap bulannya. Hanya saja, Wahid keberatan membayarkan cicilan tersebut. “Akhirnya RAZ (Rahadian Azhar) menyanggupi untuk membayar cicilan,” ujar Basaria.

Dalam kasus terakhir yang dirilis, KPK menetapkan Direktur Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Taufik diduga menyetujui pemberian uang suap dari perusahaannya kepada Bowo Sidik. Hal itu dilakukan agar Bowo Sidik bisa memuluskan kontrak kerja sama pengangkutan distribusi pupuk milik PT Pupuk Indonesia dengan kapal PT HTK. “Tersangka TAG (Taufik Agustono) sebagai Direktur PT HTK membahasnya dengan internal manajemen dan menyanggupi sejumlah fee untuk BSP (Bowo Sidik Pangarso),” kata Alexander.

Adapun, PT HTK diduga memberikan suap kepada Bowo Sidik senilai US$ 88.733 dan Rp 89,4 juta. Uang tersebut diberikan dalam empat tahap ke perusahaan Bowo Sidik, yakni PT Inersia Ampak Engineers sejak November 2018 hingga Maret 2019.(ktd)

Reporter : Ktd
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Tersangka Korupsi Infrastruktur Bersama Tiga Pejabat  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dua Tersangka Pemberi Suap dari Kontraktor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Selain Ismunandar, istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungaria juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian turut ditetapkan tersangka yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musyafa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Aswandini.

Sedangkan pemberi suap dari pihak kontraktor yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

“KPK menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan KPK sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan awalnya tim penindakan melakukan pengejaran di Jakarta, Samarinda hingga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dimana KPK mengamankan sebanyak 16 orang.

Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 170 juta, buku tabungan dengan nilai Rp 4.8 miliar dan Deposito senilai Rp 1.2 miliar.

Untuk penerima suap Ismunandar dan empat orang lainnya dijerat pasal Pasal 12 a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Aditya dan Deky melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Ditangkap KPK Bareng Istri, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Kutai Timur Ismunandar. foto: kutaitimurkab.go.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam. Ismunandar yang ditangkap oleh KPK bersama sang istri diduga terlibat korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa.

Dalam OTT KPK, Ismunandar diamankan bersama 7 orang lainnya termasuk sang istri dan Kepala Bappeda Kutai Timur. Ada delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur, serta sebanyak 7 orang diamankan di Jakarta.

Sosok Ismunandar sendiri sudah tak asing dalam pemerintahan Kalimantan Timur. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 bersama wakilnya Kasmidi Bulang, suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih ini beberapa kali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Kutaitimurkab.go.id, Jumat (3/7/2020), Ismunandar memulai kariernya sebagai seorang birokrat dengan menduduki posisi sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur pada 1999. Dua tahun berselang tepatnya 2001, ia berganti posisi menjadi Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kalimantan Timur.

Masih di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Perencanaan Kota dan Daerah ini terkena mutasi menjadi Kabag TU Dinas PU Pemkot Bontang. Hanya 4 bulan berselang, Ismunandar langsung dipromosikan jabatan menjadi Kadis PU Pemkot Bontang.

Di Pemkot Bontang, Ismunandar juga sempat menjadi Asisten Administrasi Pembangunan. Kemudian pada 2003 ia dimutasi menjadi Kadis PU Pemkab Kutai Timur.

Sejak itulah karier Ismunandar di pemerintahan Kutai Timur semakin cemerlang. Ismunandar juga pernah menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur 2004-2006, kemudian Ismunandar juga dipercaya menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur selama empat tahun yakni sejak 2006 hingga 2010.

Kedudukan Ismunandar semakin memuncak. Ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur pada 2010 hingga 2015 hingga akhirnya ia memberanikan diri maju dalam Pilkada Kutai Timur dan sukses meraih posisi orang nomor satu di Kutai Timur.

Tak hanya malang melintang di dunia birokrasi, Ismunandar juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak. Hingga kini, Ismunandar dipercaya menjadi Ketua PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur sejak 2006.

Ismunandar juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kutai Timur dan Ketua Umum PSSI Kutai Timur sejak 2011. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

OTT Bupati Kutai Timur, KPK Ciduk 7 Orang di Jakarta dan 8 di Samarinda

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi gedung KPK. foto: Suara.com/Ema Rohimah
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap sebanyak tujuh orang termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istri dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta, pada Kamis (2/7/2020) malam.

“Untuk beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah berada di Gedung KPK sebanyak tujuh orang dan masih dalam pemeriksaan tim KPK, di antaranya Bupati Kutim beserta istrinya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikonfirmasi, Jumat (3/7/2020).

Selain di Jakarta, KPK juga melakukan kegiatan di dua lokasi lainnya yakni Samarinda dan Kutai Timur. Di mana sebanyak delapan orang ditangkap di sana.

Baca juga: Terungkap! KPK Tangkap Bupati Kutai Timur saat Bareng Istri di Hotel  

“Pihak-pihak yang diamankan di Kutim dan Samarinda sebanyak delapan orang,” sebut Ali.

Menurut Ali, untuk delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur. Kini masih dilakukan pemeriksaan di Polres Samarinda. Namun, rencana akan di terbangkan ke Jakarta siang ini.

“Dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda. Akan segera dibawa ke Jakarta dan perkiraan tiba di Jakarta pada siang ini,” kata Ali.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kutai Timur dalam OTT di Kaltim

Adapun OTT pejabat di Kalimantan Timur, terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.

Adapun jumlah barang bukti yang disita salah satunya adalah sejumlah uang yang belum diketahui jumlahnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->