Wacana Akses Jalan Baru Bandara di Tengah Covid-19, Rp 100 M Sebelumnya Dianggarkan Pusat!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pasca peresmian Bandara Internasional Syamsudin Noor pada Desember 2019 lalu, Pemprov Kalimantan Selatan diminta menyediakan layanan akses jalan yang mumpuni bagi masyarakat untuk menuju bandara. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, kala peresmian bandara yang saat itu dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Jauh hari sebelum beroperasinya bandara yang saat itu baru menyandang status internasional, Pemprov Kalsel telah membangun berbagai akses jalan. Hanya saja, Menhub menilai akses jalan yang telah dibangun tersebut tidak ideal, lantaran memiliki jarak cukup jauh.

Persoalan akses jalan ini pun telah dihimpun Pemprov Kalsel melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel. Walhasil, wacana pembangunan akses jalan baru itu pun mulai diusulkan. Lantas, sudah sejauh mana wacana pembangunan akses jalan baru menuju bandara?

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Yasin Toyib. Foto: kanalkalimantan/rico

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Yasin Toyib, kepada Kanalkalimantan.com, mengungkapkan sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan. Baik itu Master Plan, Dana Insentif Daerah (DID), hingga rencana pembebasan lahan untuk akses jalan baru tersebut.

“Termasuk juga kita harus mendapatkan izin AMDAL -Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-. Semuanya masih dalam penyusunan di tahun 2020,” katanya.

Terlepas dari kesiapan Pemprov Kalsel, kata Yasin, sebenarnya pihak Kementrian telah menyetujui untuk menganggarkan proyek pembangunan fisik akses jalan baru Bandara. Hal itu setelah digelarnya rapat koordinasi (rakor) di Manado. Hanya saja, kesiapan anggaran itu dibahas sebelumnya merebaknya pandemi Covid-19.

“Setahu saya, Kementrian telah menyediakan anggaran Rp 100 miliar untuk pembangunan fisik akses jalan ini. Tapi, itu sebelum merebaknya Covid-19. Kita tidak tahu apakah anggaran itu dialihkan atau tidak untuk penanganan pandemi,” katanya.

Pada rencana awalnya, jika Dinas PUPR Provinsi Kalsel telah menyelesaikan pembebasan lahan, Master Plan, DID, hingga AMDAL, maka proyek pembangunan akses jalan tersebut sudah bisa dimulai dengan kucuran anggaran Rp 100 Miliar oleh pihak Kementrian.

“Nah, tapi kita belum tau apakah anggaran ini masih ada atau tidak. Bisa jadi anggaran yang disiapkan itu sudah digeser untuk penanganan Covid-19,” aku Yasin.

Persoalan tidak idealnya akses jalan bandara yang saat ini sudah dibangun, telah dibahas Menhub RI dan Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, pada 2019 lalu. Diakui Wali Kota Banjarbaru, pada titik Jalan Golf – Bandara Syamsudin Noor.

“Pembangunan di jalan Golf ini memang tanpa ganti rugi. Jadi, jalannya pun agak melambung dan jauh. Nah, Pak Menteri mengingingkan akses jalan terdekat untuk segera dicarikan alternatifnya,” paparnya kala itu.

Tidak hanya itu, Jalan Bina Putra juga dinilai kurang ideal karena lebarnya yang tidak mumpuni untuk menampung arus kendaraan yang keluar masuk Bandara. Ya wajar saja, sebab baik Jalan Golf dan Jalan Bina Saputra sama-sama pada dasarnya adalah jalan padat penduduk.

Menurut Nadjmi, pihaknya tidak dapat melakukan pelebaran di Jalan Bina Putra dan Jalan Golf karena akan sangat banyak rumah masyarakat yang harus dibebaskan. “Lebar jalan yang diinginkan untuk akses ke Bandara Internasional Syamsudin Noor adalah 30 meter. Yang paling penting kita cari jarak yang paling pendek dari Jalan A Yani yang menjadi akses jalan utama di Banjarbaru,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/rico)