Connect with us

Pemerintahan

Wakil Rakyat Sumbar Disuguhi Pengembangan Infrastruktur di Kalsel

Diterbitkan

pada

Kunjungan kerja 11 Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/1). Foto : humas pemprov kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Pemprov Kalsel mendapat kunjungan kerja 11 Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/1). Wakil rakyat bidang pembangunan ini, diterima Asisten Pemerintahan, H Siswansyah.
Kunjungan kerja para wakil rakyat Sumbar ini untuk studi komperatif tentang strategi dan kebijakan pengembangan infrastruktur daerah.

“Kami bersyukur, Kalsel banyak mendapat kunjungan dari berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah, termasuk juga kunjungan dari legislatif,” kata H Siswansyah mewakili Gubernur Kalsel.

Bagi Pemprov Kalsel, sambung H Siswansyah, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. Karena merupakan tukar informasi pembangunan antar dua provinsi.

Mantan salah satu pejabat di Pemkab Tala ini, juga memperkenalkan keberadaan kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di kota Banjarbaru.

“Sudah hampir 95 persen kantor Pemprov Kalsel sudah berada di Banjarbaru. Di Banjarmasin hanya Dispora, Dinkes, Dinas Pariwisata Perdagangan dan Tenaga Kerja yang sifatnya strategis,” jelasnya.

Sementara Kadis PUPR Kalsel Roy Rizali Anar menjelaskan beberapa program strategis di Kalsel, jalan bebas hambatan yang menghubungkan Banjarbaru-Tanah Bumbu, Tugu Nol di Banjarmasin.

Kemudian jembatan penghubung Pulau Laut dangan Pulau Kalimantan, TPA Regional Banjarbakula, Kawasan Industri Batulicin dan Jorong, serta jalan menuju Bandara Syamsudin Noor.

Menurutnya, berbagai terobosan dilakukan untuk mengurangi beban biaya pembangunan, baik dari APBN maupun APBD, yakni dengan skema pembiayaan pihak ketiga melalui program CSR.

Sebelumnya, pimpinan rombongan Anggota DPRD Sumbar, Syafril Ilyas, menuturkan, kedatangan pihaknya untuk mengetahui berbagai strategi dan kebijakan pengembangan infrastruktur Kalsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rico)

Reporter:Rico
Editor:Abi Zarrin Al Ghifari

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Pemerintahan

Pasar Rakyat Laura Mulai Beroperasi, 163 Lapak Disiapkan Untuk Para Pedagang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Walikota Banjarbaru hadiri acara syukuran Pasar Rakyat Laura Foto : Humas Pemkot Banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Pemerintah Kota menaruh perhatian serius terhadap perbaikan, penataan, dan pengelolaan pasar yang ada di Banjarbaru. Terutama, pasar rakyat yang lebih modern khusus dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki.

Hal tersebut dibuktikan, saat Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani meresmikan pasar rakyat Laura yang berlokasi di jalan Sukamara, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Sabtu (23/11).

Walikota Banjarbaru dalam sambutannya mengaku sangat senang dengan selesainya pembangunan pasar rakyat ini, karena akan berdampak pada bergeliatnya ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Kita (Pemkot Banjarbaru) telah membangun dan merevitalisasi 9 pasar rakyat yang ada di beberapa kelurahan antara lain Kelurahan Landasan Ulin Utara, Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, landasan Ulin Timur, Guntung Manggis, Palam, Bangkal, Cempaka, Loktabat Utara,” katanya.

Pasar rakyat Laura yang telah berdiri megah di atas tanah seluas 1,4 hektar dan memiliki 35 buah kios serta 163 lapak, diperkirakan mampu menampung jumlah pegadang di Pasar landasan Ulin Utara.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Drs Abdul Basit, M.M, mengatakan pasar rakyat Laura dibangun melalui dana anggaran tugas pembantuan tahun 2018, dan disempurnakan tahun ini dengan penambahan sarana dan prasarana.

Basit menjelaskan pembangunan pasar rakyat ini adalah bentuk nyata realisasi program Walikota Banjarbaru untuk membangun pasar rakyat, sesuai misi kota Banjarbaru untuk memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.


“Pasar Rakyat ini dibangun agar para pedagang memiliki tempat yang nyaman dan layak untuk berjualan, dan masyarakatpun dapat berbelanja dengan nyaman,” jelas Kadis Perdagangan.

Pada kesempatan ini, Walikota Banjarbaru juga mencanangkan program Ayo Beparak yang merupakan singkatan dari Ayo Berbelanja ke Pasar Rakyat. Ayo Beparak adalah program Dinas Perdagangan untuk mengajak masyarakat berbelanja ke pasar rakyat.

Untuk mensukseskan program ini, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menggandeng organisasi masyarakat seperti LPM, Forum RTRW juga TP PKKK Kota Banjarbaru untuk turut mensosialisasikan gerakan Ayo Baparak di tengah-tengah masyarakat.

Setelah syukuran dan pencanganan Ayo Baparak, kegiatan dilanjutkan dengan dialog antara Walikota Banjarbaru dengan para pedagang Pasar. Para pedagang memberikan masukan dan pertanyaan yang langsung dijawab oleh Walikota Banjarbaru.

Setelah acara selesai, Walikota Banjarbaru memotong untaian Bunga untuk menandai difungsikannya Pasar Rakyat Laura sekaligus melakukan penijauan pasar. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pemerintahan

Pengelolaan Arsip yang Benar, Ada Kertas Arsip Jadi Bungkus Kacang Bisa Diusut Polisi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Penyelanggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara, kesalamatan dan keamanan arsip serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk menjamin agar pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah dapat menyelanggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Pasalnya, pengelolaan arsip dapat saja berujung pada pidana.

Maka dari itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengawasan kearsipan se-Kalimantan Selatan, Senin (11/1) di Hotel Roditha Banjarbaru.

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Rudi Anton mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan pengawasan kearsipan. Dirinya mengakui, masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang masih belum layak dalam tata kelola pengarsipan

“Kalau boleh dibilang, dari 10 sampai 100 nilainya masih banyak yang di bawah 50,” katanya.

Jika meruncing ke Kalimantan Selatan, Rudy menuturkan bahwa pengelolaan kerasipan sudah cukup baik. Bahkan, ada satu kabupaten yang pengarsipannya telah masuk 10 besar terbaik nasional pada tahun ini.

“Kabupaten HSU sudah masuk 10 besar nasional. Itu pencapaian yang luar biasa. Intinya adalah pengawasan yang harus ditekankan, baik dari internal maupun eksternal,” kata dia.

Rudy juga menegaskan bahwa pengelolaan kearsipan tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab, sudah ada Undang-Undang Kearsipan yang mengatur lewat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

“Kalau ada arsip yang digunakan tidak semestinya. Misal dijual ke pasar maka itu bisa dipidana. Jadi kalau misalnya lagi ada menemukan bungkus kacang menggunakan kertas arsip pemerintahan, maka berhak diusut polisi,” tandasnya.

Tentu saja, penataan arsip secara baik dan benar akan sangat penting karena tidak sedikit di antara arsip-arsip tersebut memiliki nilai tinggi bagi pemerintah. Bahkan ketidakmampuan mengelola kearsipan bisa berakibat sangat fatal, seperti potensi kehilangan aset atau bahkan kehilangan informasi-informasi bernilai sejarah.

Sementara itu, Kadispersip Kalsel Hj Nurliani Dardie melalui Sekretaris Dispersip Kalsel M Ramadhan mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan pengarsipan di Kalsel semakin membaik. “Kita harap semua makin sadar dengan pentingnya pengarsipan, sudah ada undang-undang yang mengatur jadi tidak boleh sembarangan,” kata dia. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pemerintahan

Komisi I DPRD Kalsel Siapkan Raperda Inisiatif Bahaya dan Penanggulangan Kebakaran

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bencana kebakaran di Kalsel disiapkan payung hukumnya melewat Perda. Foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Bencana kebakaran di Kalimantan Selatan yang sering terjadi, baik kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama pada musim kemarau, menjadi perhatian serius wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Kalsel. Hal ini terbukti dengan langkah Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang mengajukan Raperda inisiatif tentang bahaya kebakaran, pada rapat paripurna internal DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (7/11) siang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Hj. Mariana.

Dalam pemaparannya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Hj Rachmah Noorlias menyebutkan, hingga kini belum ada payung hukum tentang bahaya dan penanggulangan kebakaran untuk skala provinsi. “Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dalam bahaya kebakaran,” kata Rachmah.

Menurut Hj Rachmah, perlu adanya upaya penanggulangan kebakaran baik dari segi aturan, organisasi maupun tata laksananya. Seperti sumber daya manusia maupun sarpras pendukungnya harus berbasis pada potensi bahaya kebakaran.

“Raperda ini merupakan urusan wajib pemerintah provinsi dalam pelayanan dasar yaitu ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dan kontekstual mengatur kawasan pemukiman, perumahan, gedung, pasar dan sekolah dari bahaya kebakaran, yang berkoordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” paparnya.

Menurut mantan Kepala Disdukcapil Banjarmasin ini, ada beberapa rumusan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran. “Perlu dilakukan pengaturan tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran. Dalam rancangan perda ini pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika masyarakat, yang fokus pada kelembagaan dan masyarakat itu sendiri,” ucapnya.

Dalam aspek kelembagaan, Rachmah menjabarkan, berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan dari aspek masyarakat berkaitan dengan keberadaan barisan pemadam kebakaran swasta, baik skala korporasi maupun perorangan. “Sehingga, penanggulangan maupun pencegahan kebakaran bersifat lintas sektoral, sinergi dan integrasi serta berbentuk pelayanan publik,” tambahnya.

Raperda ini mengacu pada amanat di pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Angkutan Jalan, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan lain-lain.

“Kami dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel berinisiatif dan mendorong pemerintah daerah agar raperda yang akan dibentuk untuk diberikan kepastian dan landasan hukum terhadap penanggulangan kebakaran di pemukiman, perumahan, gedung dan sekolah di Provinsi Kalsel,” pungkasnya.

Usai pemaparan tentang raperda inisiatif oleh Komisi I, sebagian besar fraksi di DPRD Provinsi Kalsel memberikan pandangan yang intinya menyetujui Raperda inisiatif ini, untuk kemudian disampaikan kepada pihak eksekutif pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada Senin (11/11) mendatang. (fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->