Connect with us

HEADLINE

Walhi Ajukan Banding Dalam Tempo 2 Minggu, Dukungan Pemprov Dinanti!

Diterbitkan

pada

Walhi Kalsel menegaskan akan melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta Foto: rico
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Ditolaknya gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM), tak membuat aktivis lingkungan berhenti. Walhi bahkan berencana akan ajukan banding dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan. Di sisi lain, sikap Pemprov Kalsel masih belum terlihat dalam kasus ini.

Sebelumnya, Kementrian ESDM menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penyesuaian tahap kegiatan perjanjian batubara PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi produksi yang berlokasi di tiga kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah. Salah satu lokasi yang nantinya menjadi tempat beroperasi tambanh adalah di Kecamatan Batang Alai Timur tepatnya di Sungai Batang Alai dengan luasan 1.955 hektare yang merupakan hulunya Gunung Meratus yang menjadi jantung Kalsel dan hilirnya berada di Barabai.

Hal ini, membuat Walhi Kalsel mengajukan gugatan terhadap Kementerian ESDM dan PT MCM pada 8 Februari lalu. Sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta berlangsung selama 8 bulan tersebut akhirnya membuahkan kecewaan bagi Walhi Kalsel. Pasalnya, pada Senin (22/10), Majelis Hakim PTUN Jakarta yang terdiri dari Hakim Ketua, Sutiyono, SH, MH. dan Hakim Anggota Joko Setiono, SH, MH dan Dr. Nasrifal, SH. MH, memutuskan gugatan Walhi tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Majelis Hakim menilai bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Majelis Hakim berargumen bahwa Kontrak Karya terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) berada dalam ranah hukum perdata.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid mengatakan, atas putusan Majelis Hakim ini, pihaknya akan melakukan banding. Upaya banding yang akan ditempuh oleh Walhi untuk membuktikan bahwa penilaian PTUN Jakarta terkait dengan kewenangannya tersebut adalah keliru.

“Walhi berpandangan terkait dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka menjadi kewenangan bagi PTUN untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini. Kami juga menyesalkan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang meletakkan entitas negara setara dengan entitas korporasi,” tegasnya.

Sontak saja kabar ini dengan cepat terdengar hingga ke Kalsel. Dalam konfrensi Pers yang digelar di Kantor Walhi Kalsel Kota Banjarbaru, Selasa (23/10) malam, Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Walhi Kalsel menyesalkan dan kecewa dengan keputusan tersebut. Ia mengatakan keputusan ini mencederai mayoritas aspirasi masyarakt Kalsel, khususnya Kabupaten HST. Apalagi, dalam putusan tersebut Walhi juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp 21.271.000.

“Putusan ini mencederai masyarakat Kalimantan Selatan khususnya HST yang mayoritasnya baik pemerintahnya, masyarakat kaum ulama agama dan tokoh adat tidak menyetujui adanya Amdal terkait tambang itu. Hal ini juga sekaligus menciderai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia,” tegasnya

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK), Rumli. Ia mengatakan sangat kecewa dengan putusan ini dan akan tetap berjuang untuk penyelamatan meratus dengan semboyan rakyat Kalimantan Selatan Waja sampai Kaputing. “Kita tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir” bebernya.

Walhi Kalsel beranggapan Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang telah disampaikan oleh penggugat baik di PTUN maupun pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan di Desa Nateh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan.

Selama sidang setempat, penggugat dan masyarakat bisa memperlihatkan kondisi lingkungan dan masyarakat yang hidup di daerah yang akan terkena dampak pertambangan. Masyarakat bisa hidup tanpa ada pertambangan dan alam terjaga dengan baik yang terancam apabila dilakukan penambangan batubara.

Daerah pertambangan juga bagian dari DAS Batang Alai yang sedang dibangun daerah irigasi Batang Alai merupakan salah satu proyek nasional ketahanan pangan. Terlebih desa Nateh juga mendapatkan SK Hutan Desa dari Presiden langsung. Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM bertentangan dengan semangat Presiden untuk mengakui dan melindungi pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dijelaskan juga, Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan benteng terakhir atau rimba terakhir Kalimantan Selatan yang harus diselamatkan dari ancaman daya rusak industri tambang batubara.

Jika Majelis Hakim sudah menilai mengenai kewenangan absolut, maka seharusnya pengadilan dalam tahap pemeriksaan awal menetapkan bahwa gugatan bukan kewenangan TUN. Proses pembuktian materilnya pun menjadi sia-sia, jika akhirnya Majelis Hakim memutus NO, yang dalam hal ini bertentangan dengan asas peradilan mudah, cepat dan murah.

 Pemprov Harus Bersikap

Kisworo juga menjelaskan penyelamatan Gunung Meratus, lewat tagar SAVEMERATUS, harus kembali digelorakan. Baik itu masyarakat dan terutama Pemerintahan Provinsi. Menurutnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga harus turun tangan terkait hal ini karena selama ini belum pernah ada terdengar dukungan yang berikan Pemprov.

“Saya kira Bapak Gubernur harus tangan, karena selama ini kita belum pernah mendengar statement maupun dukungan dari beliau. DPR maupun Pemerintah Kabupaten lainnya juga kita harapkan memberi dukungan. Dukungan bisa apa saja baik itu statement surat maupun penandatangan petisi.” Ucapnya

Perlu diketahui PT.MCM mendapatkan izin pengoperasian pertambangan dengan total luas lahan 5.308 Hektare di 3 Kabupaten Kalsel. Diantaranya di Blok Batutangga (HST) dan Blok Upau (Tabalong dan Balangan) yang mana daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung terutama di Gunung Meratus. Alih-alih mensejahterahkan rakyat, kegiatan tambang ini justru malah membuat masyarakat sengsara.

Hal ini diungkapkan Kepala BPBD Banjarmasin Ali Fahmi yang menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten HST bermata pencarian sebagai petani. “80% penduduk HST profesinya adalah petani. Siapa yang bertangguh jawab jika ada tambang jika ada di sana.” ungkapnya disela wawancara.

Terkait banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  (PTTUN) nantinya akan diajukan Walhi Kalsel dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Bukan tanpa persiapan, Walhi sendiri telah menyiapkan bukti-bukti baru yang kuat.

“Kita ajukan kurang lebih 1 hingga 2 minggu kedepan, dan selama moment itu kita akan siapkan berkas dan bukti baru yang kuat untuk diajukan ke PTUN dan PTTUN di Jakarta, kami siap” lanjut Direktur Walhi Kalimantan Selatan.

Sementara itu kedepannya Walhi akan akan berkonsulidasi kembali untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat Kalsel terkait penolakan pengoperasian tambang ini. Sama seperti beberapa waktu yang lalu aspirasi mengalir dari masyarakat lewat penanda tanganan petisi dari masyarakat kalsel yang mencapai 40.000 orang yang dengan tegas menolak penambangan di Meratus dan yang terakhir pada 11 Oktober lewat doa Istiqosah dengan para alim ulama yang dipimpin Ketua Mui di Masjid Agung Barabai.

Di sisi lain, keputusan Majelis Hakim PTUN terkait penolakan gugatan ini membuat Walhi nantinya semakin mendorong negara untuk membentuk Pengadilan Lingkungan. (Rico)

Reporter: Rico
Editor: Chell

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Kilas Balik Penanganan Covid-19 di Indonesia: Pemerintah Serba Terlambat dan Arogan!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pasien PDP dimakamkan dengan prokol Covid-19 di Banjarbaru, beberapa waktu lalu Foto : rico
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Sebaran covid-19 di Indonesia belum menunjukkan gejala menurun. Hingga Sabtu (30/5/2020), data Gugus Tugas Nasional Covid-19 mencatat angka pasien positif Covid-19 mencapai 25.773 kasus.

Sebelumnya, sebagai negara kepulauan pemerintah berharap laju perkembangan pandemi Covid-19 di tanah air tak selaju saat ini. Banyaknya kepulauan dan jumlah populasi anak muda yang mendominasi, diharapkan mampu memperlambat penyebaran virus.

“Tetapi dengan peningkatan beban kasus yang tajam di daerah-daerah yang jauh seperti Maluku dan wabah besar di pulau-pulau yang lebih padat seperti Jawa, keberuntungan Indonesia mungkin hampir habis,” tulis Hannah Beech dan Muktita Suhartono pada New York Times dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Kedua penulis tersebut adalah jurnalis New York Times yang khusus melaporkan kasus-kasus di Asia Tenggara. Ya, Per Jumat (29/5/2020), kasus di Indonesia telah mencapai 25.773 dengan 7.015 orang sembuh dan 1.573 kasus meninggal.

“Infeksi masif telah terjadi,” kata Dono Widiatmoko, dosen senior di bidang kesehatan dan perawatan sosial di Universitas Derby dan anggota Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia seperti yang dikutip dari New York Times. “Ini berarti sudah terlambat,” katanya saat menanggapi tes acak yang dilakukan di berbagai daerah.

Namun, bahkan ketika beban kasus meningkat pemerintah mengatakan bahwa pembatasan nasional akan segera dilonggarkan untuk menyelamatkan ekonomi.

Padahal ada kekhawatiran yang meluas di antara para pakar kesehatan masyarakat, bahwa sistem perawatan kesehatan Indonesia akan rusak jika virus corona menyebar sama kuatnya seperti di Amerika Serikat atau Eropa.

Dilansir dari New York Times, lebih dari setengah kematian Covid-19 di Indonesia adalah dari orang-orang di bawah usia 60 tahun. Di Amerika, sebagian besar kematian terjadi di kalangan orang tua.

Sementara itu, para ahli epidemiologi khawatir akan terjadi peningkatan kasus yang lebih besar bulan depan (Juni). Pemodelan oleh ahli epidemiologi di Universitas Indonesia memperkirakan bahwa hingga 200.000 orang Indonesia mungkin memerlukan rawat inap akibat virus corona karena aktivitas lebaran.

Sayangnya, tingkat pengujian Indonesia adalah yang terburuk di antara 40 negara yang paling terpengaruh oleh virus. Perbandingan tes adalah 967 banding 1 juta orang. “Bencana masih akan datang,” kata Dr. Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi yang memimpin upaya pemodelan Universitas Indonesia.

“Bahkan setelah berbulan-bulan, kita masih memiliki pemimpin yang percaya pada keajaiban daripada sains. Kami masih memiliki kebijakan yang mengerikan,” tambahnya.

Pada awal wabah, bahkan ketika negara-negara terdekat mencatat peningkatan infeksi lokal, para pemimpin Indonesia bertindak seolah-olah kebal terhadap virus corona. “Mereka menyangkal,” kata Dr. Erlina Burhan, seorang ahli paru-paru senior di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta.

Indonesia baru mengkonfirmasi kasus virus corona pertama di awal Maret. Sementara, negara tetangga Malaysia dan Singapura mencatat kasus pertama mereka pada akhir Januari. Padahal beberapa rumah sakit, terutama di Jawa yang padat mencatatkan kasus pneumonia dengan gejala yang mirip dengan Covid-19. Tetapi mayat dikuburkan sebelum tes virus corona diberikan.

Penyangkalan berlanjut di antara para pejabat pusat. Bahkan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto menyarankan doa sebagai penangkal virus.

Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa situasi sebenarnya tidak dibagikan kepada publik untuk menghindari kepanikan yang menyebar di seluruh negeri. Tetapi pembatasan nasional tidak diberlakukan selama berminggu-minggu, sehingga beberapa pejabat provinsi melakukan larangan perjalanan secara mandiri.

(lebih…)


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

KABAR BAIK. 15 Pasien Positif Covid-19 di Kalsel Sembuh, Tak Ada Temuan Kasus Baru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Data Covid-19 di Kalsel per Sabtu 30 Mei 2020. foto: gugus tugas covid-19 kalsel
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kabar gembira datang dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Selatan. Data terbaru yang dirilis pada Sabtu (30/5/2020) sore, menunjukkan peningkatan kasus sembuh dari Covid-19, sementara itu tidak ada temuan kasus baru positif Covid-19.

“Penambahan pasien positif Covid-19 yang sembuh pada hari ini sebanyak 15 pasien,” tutur Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel Muhammad Muslim, Sabtu (30/5/2020) sore.

Sebanyak 15 pasien yang dinyatakan sembuh didominasi dari Kabupaten Tanahlaut. Dimana, pasien yang sembuh di Bumi Tuntung Pandang tercatat ada 8 pasien.

Disusul Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu yang masing-masing sebanyak 3 pasien, dan Kabupaten Barito Kuala sebanyak satu pasien. Sehingga kini, jumlah kasus yang dinyatakan sembuh naik signifikan menjadi 97 kasus.

Namun demikian, Muslim mengakui ada tiga kasus positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia. Sehingga angka kematian akibat Covid-19 di Kalsel menjadi 77 kasus.

“Tiga pasien positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia pada hari ini berasal dari kota Banjarmasin,” ungkap Muslim.

Kendati begitu, hingga Sabtu (30/5/2020) jumlah kasus positif Covid-19 di Bumi Lambung Mangkurat masih berada di angka 893 kasus. Dari jumlah itu, 719 kasus diantaranya menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun menjalani karantina khusus.

Disusul jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 834 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 185 pasien. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Mundur, PSBB di Kabupaten Kapuas Dimulai 4 Hingga 19 Juni

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Dr H Junaidi
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengumumkan secara resmi jadwal pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Melalui juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Dr H Junaidi, PSBB di Kabupaten Kapuas akan dimulai pada tanggal 4  Juni hingga 19 Juni 2020.

Sebelumnya PSBB di Kabupaten Kapuas akan dimulai pada 1-15 Juni 2020, tetapi mundur menjadi 4-19 Juni 2020.  Disebabkan penerapan PSBB harus melewati tahap-tahap pertimbangan dari beberapa instansi terkait, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

“Penundaan ini sesuai arahan Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat, karena melihat kondisi di lapangan terutama kesiapan mental masyarakat Kabupaten Kapuas dalam mendukung pelaksanaan PSBB ini, ditambah lagi produk hukum yang menaungi PSBB ini juga harus dirampungkan, serta kesiapan petugas dalam menjalankan PSBB di Kabupaten Kapuas,” jelas juru bicara.

Sebelum pemberlakukan PSBB, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai panduan atau aturan selama PSBB berlangsung. Termasuk proses penyusunan Perbup dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disperindagkop, dan TNI/Polri.

“Diperlukan pula uji coba pemberlakuannya, agar penerapannya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Dr H Junaidi.

“Kita tentunya harus mempersiapkan tolak ukur untuk monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberi ruang kepada instansi terkait, termasuk TNI/Polri dalam penyusunan program kerja terkait dengan PSBB ini,” sambung Kadis Kominfo Kapuas ini.

Pemkab Kapuas dan TNI/POLRI berharap kepada semua lapisan masyarakat membantu pemerintah dalam pelaksanaan PSBB.  “Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor berharap masyarakat mendukung pelaksanaan PSBB,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags
Editor : bie

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->