Walhi Soroti Persoalan Lingkungan Belum jadi Isu Sentral Capres Saat Kampanye!

BANJARBARU, Para aktivis lingkungan menyorot masih minimnya persoalan lingkungan sebagau isu sentral pada kampanye Pilpres 2019. Kedua kandidat, baik pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, serta pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, lebih banyak konsentrasi pada isu ekonomi. Padahal, berbagai persoalan lingkungan terkait carut marutnya pengelolaan sumber daya alam, memiliki dampak luas bagi kelansungan pembangunan.

Keprihatinan ini muncul saat sejumlah aktivis lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, bersama LSM Satu Dunia menggelar dialog bertemakan “Menggugat Hilangnya Konten Ekologi dalam Kampanye Capres di Media Sosial” pada Kamis (7/2) di Hotel Rodhita Banjarbaru. Sejumlah pihak terkait pemilu pun diundang seperti KPU Kalsel dan Bawaslu Kalsel serta mahasiswa diberbagai universitas di Kalimantan Selatan.

Menurut Direktur Satu Dunia, Firdaus Cahyadi, saat debat Capres beberapa waktu lalu maupun saat kampanye lainnya, pembahasan tentang lingkungan hidup terasa sangat asing. Alih-alih, mereka lebih banyak bicara soal ekonomi.

“Dari pantauan kami yang dibahas itu hanya ekonomi. Debat pertama isinya korupsi, kedaulatan hukum, dan terorisme tapi ujung-ujungnya mengarah ke isu ekonomi. Nah, jangan-jangan debat kedua akan mengulang seperti debat pertama. Apapun persoalannya dibelokan ke persoalan Ekonomi,” ujarnya.

Suasana diskusi yang digelar Walhi bersama Satu Dunia
Foto: Rico

Debat Capres putaran kedua yang akan digelar pertengahan bulan ini tepatnya 17 Februari 2019 nantinya akan mengangkat tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di tengah sorotan kurangnya kualitas debat perdana, Firdaus mengharapkan debat ke dua nanti menjadi sarana bagi publik untuk mengetahui sejauhmana visi misi dan program strategis yang ditawarkan oleh kedua paslon pada pemerintahan ke depan.

“Nyaris tidak ada hal substantif yang diperdebatkan. Padahal lingkungan hidup menjadi persoalan dari berbagai macam masalah. Bahkan isu-isu krusial tidak mau disentuh oleh kedua paslon” ujarnya.

Ia mencatat, pasangan capres-cawapres 01 hanya sebanyak 15 kali berbicara mengenai lingkungan. Sedangkan Capres-Cawapres 02, baru 11 kali membicarakannya. Tentu saja, jumlah tersebut kalah jauh dibanding isu ekonomi yang sebanyak 234 kali membahas isu ekonomi oleh pasangan 01, sedangkan 02 sebanyak 340 kali.

Disisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mendesak para paslon Capres untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Seperti halnya di Gunung Meratus, lubang tambang, dan korupsi di sumber daya alam. Termasuk juga berbagai kasus penggusuran rumah masyarakat yang mana menjadi isu yang harus dicari jalan keluarnya.

“Jadi bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan. Ketahui apa saja problem di Kalsel. Jangan cuma yang di Jakarta saja. Saya mau nantinya kalau sudah terpilih cabut semua izin tambang di Kalsel apalagi di Meratus,” bebernya.

Tema debat capres kedua nanti menjadi urgent, mengingat semakin meningkatnya bencana ekologis, kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang terus membayangi beberapa propinsi di Indonesia, dan konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria yang terus terjadi.

Problem struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kalsel setidaknya terkait dengan pilihan ekonomi pembangunan yang tetap bertumpu pada industri ekstraktif, ketimpangan penguasaan sumber daya alam-sumber-sumber agraria yang berbasis korporasi skala besar, tata kelola sumber daya alam yang buruk diantaranya praktik korupsi, perampasan tanah dan pelanggaran HAM.

Walhi Kalsel juga mendorong masyarakat sebelum menentukan hak politiknya, publik bisa menilai sejauhmana pemahaman dan komitmen kedua paslon Capres dan keberanian untuk penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, apa strategi memberikan efek jera kepada penjahat lingkungan. Serta agenda apa pada kedua paslon untuk menghentikan praktik perampasan hak rakyat atas sumber daya alam/agraria dan menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan agraria.(rico)