Connect with us

HEADLINE

Walikota Ibnu Sina Akhirnya Kembalikan “Kursi” Hamli Kursani

Diterbitkan

pada

Hamli Kursani akan menjabat kembali sebagai Sekdako Banjarmasin. Foto : dok
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Polemik antara Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Hamli Kursani yang sebelumnya dicopot sementara selaku Sekdako Banjarmasin akhirnya mencapai titik damai. Kedua pejabat tersebut telah bertemu. Dan posisi Hamli sebagai Sekdako Banjarmasin akan dikembalikan terhitung mulai Jumat (5/10).

Walikota Ibnu Sina hari ini tadi telah memanggil Hamli Kursani ke kantor Walikota pada pukul 13.30 Wita. Pertemuan tersebut membahas mekanisme pengembalian jabatan Hamli yang sebelumnya dicopot selama hampir lima bulan. ”Besok tanggal 5 Oktober sudah bertugas lagi,” kata Walikota Ibnu Sina kepada wartawan, Kamis (4/10).

Ibnu Sina juga menegaskan akan mengembalikan hak yang melekat pada Hamli Kursani sebagai seorang Sekdako Banjarmasin.

“Semua hak beliau akan diberikan,” ungkapnya.

Sebelumnya kepala BKD Kota Banjarmasin, Drs H Safri Azmi menolak memberikan keterangan soal pertemuan Ibnu Sina, Hamli Kursani dan Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin. Ia mengaku pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan soal pengembalian posisi Hamli, tapi hanya membahas rencana keberangkatan Apeksi Regional Kalimantan di Palangkaraya.

Hal senada juga di sebutkan oleh Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, H Fodhuil Yamin mengutarakan tidak ada pertemuan membahas pengemalian posisi Hamli.

Sementara itu, Hamli Kursani pun enggan berkomentar banyak. Namun ia mengakui adanya pertemuan dengan Walikota, Kepala BKD dan Kepala Inspektorat.

Pertemuan tersebut terendus dengan bocornya surat yang diteken Walikota Ibnu Sina guna memanggil Hamli Kursani menghadap ke Ruang Kerja Walikota di Balai Kota pada Kamis (4/10), sekitar pukul 13.30 Wita. Agenda pemanggilan berkaitan dengan penyerahan surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 862.3/009/-Kum.Dis/BKD, DIKLAT/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Sebelumnya, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu menemui Walikota Banjarmasin Ibnu Sina di Balaikota Banjarmasin pada Rabu (1/8) lalu. Pertemuan tersebut guna membahas kasus penonaktifan Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani yang sebelumnya dilaporkan oleh Ombudsman Kalsel.

Ninik mengatakan, perbedaan persepsi antara Ombudsman Kalsel dengan Ibnu Sina harus segera disikapi agar tidak berlarut. Namun demikian, ada aturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

“Maka untuk memutuskan suatu keputusan perlu waktu. Begitupula untuk menyelesaikannya perlu waktu. Oleh karena itu, Pak Walikota kami beri waktu mempelajari persoalan Hamli Kursani dalam batas kurun waktu 30 hari ke depan,” kata Ninik Rahayu. Sebab dari hasil konsultasi yang dilakukan Ombudsman dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-RB, ada beberapa hal menjadi bahan yang harus dipelajari oleh Walikota Ibnu Sina bersama jajarannya.

Dia menegaskan tenggat waktu itu belum rekomendasi, melainkan masih tindakan korektif. Sehingga ia berharap ada proses penyelesaian rekonsiliasi sebelum batas waktu berakhir. Ia menilai persoalan yang dialami oleh Hamli Kursani masih bersifat pemberhentian sementara dalam rangka pemeriksaan. “Belum ada sanksi, dikarenakan sifatnya sementara maka ada hal-hal yang menurut substantif harus diselesaikan,” jelasnya.

Ninik mengatakan, kedatangannya ke Banjarmasin, hanya untuk menyerahkan laporan sebagai bahan pemerintah daerah untuk mendalami dan mempelajarinya. “Saya tegaskan, dalam pertemuan ini, Ombudsman bertujuan bukan untuk rekomendasi, melainkan melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Ia berharap pada proses mediasi ini mendapat jalan keluar dalam menindaklanjuti LAHP Ombudsman Kalsel, terkait laporan soal pembebasan sementara Hamli Kursani sebagai Sekdako Banjarmasin.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Ibnu Sina menyatakan segera mempelajari kembali upaya rekonsiliasi kasus Hamli dalam 30 hari ke depan. “Kami akan pelajari karena Ombudsman juga memberikan waktu yang cukup kepada kami untuk mempelajari hasil berita acara,” katanya.

Sebelumnya, Ombudsman Kalsel telah menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas pemberhentian sementara Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin. Ombudsman Kalsel menilai pemberhentian sementara Ibnu Sina melanggar prosedur, maka Hamli mesti menduduki lagi jabatan sekdako. Sementara itu, Ibnu Sina tetap kukuh dengan pendapatnya dan menolak menjalankan LAHP dari Ombudsman Kalsel. (mario)

Dilihat 1.373

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

HEADLINE

Covid-19 Kalsel Terus Melonjak, Kepala BNPB, Menkes, hingga Menko PMK Cek Langkah Provinsi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie menyampaikan rencana kedatangan kepala BNPB, Menkes dan Menko PMK ke Kalsel. Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tingginya kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Pusat, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, turun tangan. Mereka akan datang pada Minggu (7/6/2020), guna meninjau langsung penanganan Covid-19 di Kalsel.

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie mengatakan, hari ini ia telah menerima informasi langsung dari penghubung BNPB. Jika dipastikan datang, Kepala BNPB itu kemungkinan akan datang bersama dua menteri.

“Insyaallah hari Minggu beliau (Kepala BNPB) datang dan kemungkinan juga bersama dua menteri. Tapi kita belum dapat konfirmasi protokol, (karena) rencananya yang datang itu Menteri Kesehatan maupun Menko PMK yang akan datang ke Kalsel,” ungkap Harris Makkie di Banjarmasin, Jumat (5/6/2020) siang.

Kedatangan itu akan dikemas dengan beberapa kunjungan ke beberapa tempat lokasi, serta melihat lokasi-lokasi yang akan disepakati nantinya. Harris Makkie mengungkapkan, kedatangan Kepala BNPB dua menteri itu merupakan sebuah kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Kalsel.

“Kita mengapresiasi kedatangan menteri ke Kalsel itu positif, dan kita memanfaatkan kedatangan itu. Kita mengapresiasi kalau pemerintah pusat memperhatikan Kalsel, sehingga saya berharap bagaimana kita bersama pemerintah pusat dan teman media menangani ini semua,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kalsel merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang akan mendapat perhatian khusus dalam penanganan Covid-19. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Pusat untuk memberi perhatian khusus, mengingat penyebaran Covid-19 di tiga provinsi ini cukup masif.

Hingga Jumat (5/6/2020) sore, sudah tercatat sebanyak 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel. Jumlah ini sendiri menjadikan Kalsel menduduki peringkat pertama dalam penyebaran Covid-19 di pulau Kalimantan.

Sebelumnya, Kamis (4/6/2020) lalu, Kalsel mencatat kenaikan tertinggi angka infeksi corona tingkat nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kenaikan kasus positif corona di Kalimantan Selatan karena adanya kontak erat yang terjadi di dua pasar pada sepekan lalu.

“Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh (di Kalimantan Selatan),” kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (4/6), dilansir Katadata.co.id.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Kalsel hingga awal Juni 2020 ini belum menunjukkan grafik penurunan, bahkan cenderung terus meningkat. Data yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan pada Jumat (5/6/2020) menunjukkan adanya lonjakan kasus baru positif Covid-19, sehingga kini tercatat ada 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama TNI, dan Polri untuk fokus mengendalikan virus corona di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ini lantaran laju penyebaran Covid-19 di ketiga wilayah tersebut hingga saat ini masih tinggi.

“Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Kamis (4/6). (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pertama Kali Sejak Pandemi Covid-19, Masjid Jami Banjarmasin Dipadati Jemaah Sholat Jumat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Suasana Sholat Jumat di Mesjid Jami Banjarmasin. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami, Banjarmasin, berjalan khusyuk meski dengan aturan baru. Yaitu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah guna mencegah paparan Covid-19 di tempat ibadah.

Dalam pantauan di lokasi, jemaah memadati ruang utama hingga ke halaman dari masjid yang berlokasi di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut untuk menjalankan ibadah sholat Jumat.

Menurut salah satu pengurus dari masjid tersebut, H Radiansyah mengatakan, diizinkannya pelaksanaan sholat Jumat lantaran sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Di antaranya tidak memakai karpet sebagai sejadah bersama, menyediakan sabun untuk mencuci tangan dan melakulan screening di pintu masuk halaman masjid.

“Jemaah yang sholat juga diwajibkan untuk mengenakan masker, dan membawa sajadah sendiri untuk digunakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah,” ucapnya, Jumat (5/6/2020) siang.

Ia mengaku sangat bersyukur atas izin yang diberikan pemerintah untuk menggelar salat Jumat berjamaah secara terbuka. Kendati shaf salatnya sendiri diberi jarak, hingga khutbah dan pelaksanaan sholat tak begitu lama. “Hanya memakai surah pendek saja. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi penularan Covid-19 saat pelaksanaan ibadah di masjid,” pungkasnya.

Sementara itu salah satu jemaah salat Jumat, Fahmi mengakui bahwa dirinya masih ada rasa takut dalam menjalankan ibadah dalam pelaksanaan salat berjamaah yang pertamakali digelar sejak ditemukannya kasus Covid-19 di Banjarmasin. “Ya tentu masih ada rasa takut. Karena kita khawatir terjadi penularan di tempat ibadah ini,” ujarnya.

Kendati demikian, ia ikut merasa senang dengan dibukanya kembali aktivitas masjid. Walaupun dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi lebih dulu oleh jemaah. “Asalkan jemaahnya disiplin dan petugasnya selalu proaktif dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan, Insyaallah risiko penularan bisa ditekan,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pemko Banjarmasin Sediakan Lahan Pemakaman Khusus Kematian Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Lokasi TPU di bawah pengelolaan Pemko Banjarmasin di Jalan A. Yani Km 22 Banjarbaru. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Hingga Kamis (4/6/2020) sore, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Kalimantan Selatan tercatat ada 93 kasus. Di mana, 78 kasus di antaranya tercatat berada di Kota Banjarmasin. Lalu, di manakah korban Covid-19 ini dimakamkan?

Menurut Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi, sebagian besar dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum milik Pemko Banjarmasin yang berlokasi di Jalan A. Yani Km. 22, Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru.

“Memang disediakan di sana oleh Pemko Banjarmasin. Saya kira masyarakat bisa paham, bahwa bisa dimakamkan di alkah keluarga dan di mana saja,” kata Machli, Kamis (4/6/2020) lalu.

Sehingga, masyarakat tidak boleh melarang adanya pemakaman korban Covid-19. Apalagi sampai harus ditolak untuk dimakamkan.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah pada Jumat (5/6/2020) siang, Kabid Pertamanan Sarana Dan Prasarana (PSP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tarianto menambahkan, hingga kini pemakaman jenazah Covid-19 berjumlah 86 lahat dari 6 rumah sakit pengirim. Yaitu RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Sultan Suriansyah, RS Bhayangkara Banjarmasin, RS Suaka Insan Banjarmasin, RS Islam Banjarmasin dan RS Sari Mulia Banjarmasin.

“Lahan yang kita sediakan cukup sedang, yang bisa kita makamkan dan khusus warga yang mempunyai KTP Kota Banjarmasin,” kata Tarianto.

Ia menjamin, petugas pemakaman sudah menjalani rapid test dengan hasil yang non reaktif negatif. Bahkan, DLH Kota Banjarmasin juga dapat bantuan APD, vitamin, dan desinfektan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan BPBD Kota Banjarmasin khusus untuk petugas pemakaman.

“Pemko menyediakan tanah makamnya saja gratis. Sedangkan penyelenggaraan pemulasaraan jenazahnya khusus dari pihak rumah sakit atau Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kota Banjarmasin,” tandas Tarianto.

Diketahui, luas lahan pemakaman khusus untuk korban Covid-19 asal Kota Banjarmasin disediakan seluas 2 ha. Sementara itu, petugas makam baik untuk di Tpu Muslimin Masjid Jami Banjarmasin dan Tpu Muslimin Km 22 Banjarbaru sebanyak 8 orang dan 1 oranh khusus pemandian atau pemulasaran. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->