Connect with us

Budaya

Walikota Ibnu Sina Bertemu ‘Kulaan’ dan Presiden Pertumbuhan Banjar Malaysia

Diterbitkan

pada

Pertemuan antara walikota Ibnu Sina dengan Presiden PBM H Burhan Kasim Foto : ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bertemu dengan Presiden Pertumbuhan Banjar, Malaysia, H Burhan Kasim Oham serta Jawatan Kuasa PBM, Ir H Saleh Shamlani Mohd Saleh di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain menyambung silaturahim negeri serumpun, pertemuan juga menghasilkan beberapa kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Ada tiga kesepakatan dalam pertemuan di Kuala Lumpur. Antara lain menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama di Kuala Lumpur dan Banjarmasin. Kedua, menggali potensi peluang usaha yang dapat dikembangkan, memperluas usaha atau memasarkan produknya.

“Wadah berhimpunnya para pegiat silaturahim yang peduli dengan banua dan masyarakat banjar,” ungkap Ibnu Sina, beberapa saat setelah pertemuan.

Ia mengatakan, pemerintah Kota Banjarmasin sangat mendukung silaturahim antar kulaan Banjar yang bertujuan untuk pengembangan bisnis jasa pariwisata dan industri diantara kedua negara serumpun. “Terjalinnya silaturahim dan terhubungnya juriat keluarga kulaan Banjar antar negara, membuka kesempatan terjadinya transaksi bisnis antar kulaan,” katanya.

Selain itu, dengan adanya Kongres Budaya Banjar yang diselenggarakan Bulan November 2019 nanti, diharapkan juga dapat memperkaya materi bahasannya dalam kajian budaya Banjar dalam bidang usaha.  Hal ini karena budaya urang Banjar dan penyebarannya melalui tradisi “madam” di nusantara, juga terdorong oleh semangat dagang (wirausaha).

“Kota Banjarmasin sudah sejak lama diakui sebagai kota perdagangan, pengusahanya berasal dari kulaan dari berbagai daerah di banua banjar, yaitu urang Martapura, Hulu Sungai, urang Nagara, Amuntai, Alabio, Barabai, Tapin dan lain-lain,” ucapnya.

Terlebih dengan adanya penerbangan langsung Banjarmasin ke Kuala Lumpur di akhir tahun 2019 nanti, tentunya ini akan lebih memudahkan para kulaan dua negara saling berkunjung. Selain susur galur atau berwisata, terbukanya penerbangan itu juga bisa membuka peluang pengembangan bisnis bagi kulaan Banjar diantara dua negara.

Demikian juga dengan adanya rencana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kaltim yang berdekatan dengan kawasan Kalsel akan memberi peluang usaha bagi kulaan di Banjarmasin dan investor kulaan dari Malaysia, harapnya.

Sementara itu, Presiden Pertubuhan Banjar Malaysia (PBM) H. Burhan Kasim atau Ohan Kasim yg didampingi Jawatan Kuasa PBM, Ir H Saleh Shamlani Mohd Saleh Shamlani menyampaikan, banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh kulaan Banjar se nusantara, terlebih dengan dikembangkannya jalinan silaturrahmi kulaan ini ke dalam bidang usaha.

Sehingga kemajuan bidang industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pariwisata dimasing-masing negara, dapat saling menginspirasi dan dikembangkan jadi jaringan pemasaran atau bahkan produksi bersama.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Budaya

Ancaman Budaya Modern dan Sampah, Baduy Ajukan Dicoret dari Daftar Wisata  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Perkampungan Suku Baduy Luar. foto: Geotimes
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Masyarakat adat Baduy merasa wisatawan dan modernisasi mengancam kelangsungan masyarakat adat. Selain itu, masalah sampah juga menjadi persoalan di sana.

Makanya Adat Baduy mengajukan untuk menghapus wilayahnya dari daftar wisata Indonesia. Mereka pun berkirim surat ke Presiden Jokowi. Baduy ada di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak. Surat itu diajukan 6 Juli 2020 kemarin. Masyarakat adat Baduy menyampaikan beberapa alasan permintaan mereka tidak lagi menjadi destinasi wisata.

Pertama, perkembangan modernisasi yang semakin pesat dan beragam menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat bagi para tokoh adat. Para tokoh adat makin sulit memberikan pemahaman konsistensi menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini.

Tetua adat khawatir akan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi berikutnya.

“Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy menimbulkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan oleh wisatawan dan jaringannya,” dalam surat itu yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali.

Selain itu banyak tersebar foto-foto wilayah adat Baduy, khususnya Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cikertawarna, dan Cibeo. Bahkan direkam dan dipublikasikan oleh sebuah lembaga milik asing.

Padahal tatanan adat masyarakat Baduy yang masih berlaku tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar. Apalagi mempublikasikan wilayah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Selain itu, akibat derasnya arus wisatawan ke wilayah Cagar Budaya Baduy, banyak sekali sampah plastik yang tertinggal sehingga mencemari lingkungan sekitar.

Persoalan sampah

Masalah sampah pun jadi alasan. Kini Kampung Baduy Dalam sudah kotor. Lingkungan tersebut setiap hari dipakai untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan mengambil air minum.

Sampah plastik itu juga banyak ditemukan berserakan di jalur, terlebih di wilayah Baduy Luar. Selain itu, kedatangan wisatawan berimbas pada munculnya pedagang untuk berjualan, padahal berdasarkan kesepakatan adat Baduy sebetulnya mereka dilarang berjualan.

Anak-anak Suku Baduy Luar. foto: Tagarid

“Baduy sudah tak sepenuhnya damai dan tentram. Apa yang ditampilkan melalui pencitraan dan promosi sudah sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tertulis dalam penegasan.

Heru Nugroho, salah satu pihak yang mendapat amanat menyampaikan surat tersebut kepada Presiden Jokowi menyebutkan kegelisahan yang dialami masyarakat adat Baduy.

Pria yang sudah 15 tahun kerap berkunjung dan dikenal baik oleh masyarakat adat Baduy itu menuturkan bahwa kecemasan akan pengaruh modernisasi menjadi salah satu alasan tetua adat menghentikan wisatawan untuk masuk ke Baduy.

“Saya sering tanya, seberapa kuat mereka menahan arus modernisasi dan tetap patuh pada tatanan nilai adat? Kurang lebih sampai 5 tahun yang lalu, pertanyaan itu masih dijawab dengan rasa percaya diri, bahwa mereka masih bisa tahan. Meski saya melihat ada nada khawatir, tapi itu pendapat saya,” kata Heru sambil menceritakan bagaimana ia sampai mendapatkan mandat khusus itu dari masyarakat adat Baduy.

Dalam suasana saling percaya dan saling menghargai prinsip dan pilihan hidup untuk berdampingan dengan alam itu, Heru mengaku salut dengan ketatnya etika hidup masyarakat adat Baduy.

“Kami sama-sama saling menghargai pilihan keyakinan masing-masing. Contoh aja, kalo saya suruh mengikuti cara hidup yang patuh dengan tatanan adat di sana, wah saya terus terang nggak akan sanggup. Tapi saya menghargai pilihan mereka untuk tetap patuh terhadap tatanan nilai adat yang mereka yakini,” ucap Heru, Senin (6/7/2020) kemarin.

Pria yang kerap berdiskusi dengan tetua adat Baduy Dalam maupun Baduy Luar itu menuturkan bahwa tema soal ketahanan suku Baduy terhadap nilai-nilai adat dan tidak bersedia menyentuh atmosphere modernisasi merupakan tema yang paling sering menjadi bahan diskusi.

“Saya waktu itu ngobrol dengan Jaro Tangtu Cikeusik (Jaro Alim) dan ada Puun Cikeusik juga. Saya ditemani Jaro Saidi,” jelasnya.

Puncaknya, pada tanggal 16 April lalu, ketika gencar isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah Covid-19 masyarakat Baduy menikmati betul suasana itu di mana orang luar tidak bisa masuk ke Baduy.

“Pada tanggal 16 April itulah, Jaro Alim memberi amanah kepada saya, barangkali saya bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional. Jadi, mandat itu saya dapat secara lisan, disaksikan Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Kultur mereka kan emang lisan,” ujarnya.

Berlanjut pada pembicaraan agar Heru Nugroho diminta berkolaborasi dengan Jaro Saidi untuk mencari solusi untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat Baduy.

“Setelah tanggal 16 April itu, saya ke sana sekali lagi dan kita diskusi yang akhirnya sepakat membuat surat untuk Presiden,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Budaya

Eka Kurniawan Tolak Anugerah Kebudayan dari Kemendikbud

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Novelis Eka Kurniawan menolak anugerah kebudayaan Kemendikbud Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Novelis Eka Kurniawan menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 yang bakal diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepadanya pada Kamis (10/10) malam.

Sikap yang ia sampaikan secara terbuka, melalui akun Facebook pribadinya, itu dilandasi sejumlah alasan. Salah satunya, karena pemerintah tak sungguh-sungguh memberi apresiasi kepada pekerja sastra dan seni, dan pegiat kebudayaan secara umum “Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, Negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerja-kerja kebudayaan,” tulisnya.

Ketidakseriusan negara dalam mengapresiasi kerja-kerja seni dan kebudayaan, kata Eka, pertama-tama terlihat dari kontrasnya hadiah yang ia terima dengan para atlet atau olahragawan yang memenagi olimpiade. Para penerima anugrah dari Kemendikbud tersebut hanya mendapat, antara lain, pin dan uang Rp50 juta –yang dipotong pajak.

bSemetara peraih emas dalam Asean Games, misalnya, memperoleh Rp1,5 miliar dan peraih perunggu memperoleh Rp250 juta. “Kontras semacam itu seperti menampar saya dan membuat saya bertanya-tanya, Negara ini sebetulnya peduli dengan kesusastraan dan kebudayaan secara umum tidak, sih?” keluh Eka.

Tapi, terlepas dari kekesalan dan perasaan dianaktirikan itu, alasan paling penting yang dipaparkan Eka adalah absennya negara dalam melindungi iklim intelektual secara luas. Beberapa waktu, tulis Eka, sejumlah toko buku kecil digeruduk dan buku-buku dirampas oleh aparat. Tapi negara abai dan tak pernah turun tangan untuk menghentikan tindakan “anti-intelektualitas” tersebut.

Padahal, kejadian itu bukan yang pertama dan kemungkinan akan terus terjadi di masa mendatang. Negara juga dinilai mangkir dalam melindungi industri perbukuan, terutama penerbit-penerbit kecil dan para penulis, yang menjerit dalam ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku.

Menurut Eka, jika perlindungan kebebasan berekspresi masih terengah-engah, setidaknya pemerintah bisa memberikan perlindungan secara ekonomi dan meyakinkan semua orang di industri buku bahwa hak-haknya tidak dirampok. “Memikirkan ketiadaan perlindungan untuk dua hal itu, tiba-tiba saya sadar, Negara bahkan tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis (bahkan siapa pun?) atas hak mereka yang paling dasar: kehidupan,” lanjutnya.

Lantaran hal-hal itu lah, beberapa hari lalu, Eka membalas surat dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud untuk menegaskan dirinya tak akan datang malam penganugerahan dan menolak penghargaan yang diberikan kepadanya.

Menerima penghargaan tersebut, menurutnya, menjadi semacam “anggukan kepala” untuk kebijakan-kebijakan negara yang sangat tidak mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan, bahkan cenderung represif. “Kesimpulan saya, persis seperti perasaan yang timbul pertama kali ketika diberitahu kabar mengenai Anugerah Kebudayaan, Negara ini tak mempunyai komitmen yang meyakinkan atas kerja-kerja kebudayaan,” tegas Penulis novel Cantik itu Luka tersebut. (trt)

Reporter : Trt
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Budaya

Kelahiran Akademi Seni Rupa di Kalsel Perlu Ditopang Iklim Pasar dan Budaya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bedah Buku SBT Melawan Lupa di Banjarmasin beberapa waktu lalu Foto : mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Kehadiran akademi seni rupa di Kalsel semakin dirasa penting oleh pegiat seni. Salah satunya seniman pendiri Sangar Bumi Tarung (SBT), Misbach Tamrin. Hal ini ia rasa sangat penting karena potensi seni rupa di Kalsel sangat baik.

Kalsel sendiri menduduki peringkat empat setelah Jawa, Bali, dan Sumatera yang potensi dan tradisi seni rupanya sudah ada bahkan sejak tahun 50-an. Namun malah kota-kota yang yang masih dianggap kurang berpotensi yang justru sudah berhasil mendirikan kademi seni rupa.

Praktisi seni dari Yayasan Palatar, Novyanda Saputra mengatakan, akademi seni rupa di Kalsel sangat berpeluang. Namun masih ada PR agar hal ini bisa direalisasikan, yaitu harus ada persamaan persepsi.

Menurut Novy, pameran kesenian yang ada saat ini kehilangan konteks. Sehingga mempengauhi kurang berimbangnya untuk akademik.

Ketika seni rupa tidak berada di ruang yang tidak kontekstual, imbasnya orang tidak akan menganggap bahwa pendidikan seni rupa itu penting , tidak menganggap lukisan punya value yang tinggi. Pun tidak akan meanganggap seni rupa itu bagian dari wacana seni serta bidang ilmu maupun isu sosial. “Ketika persepsi tidak sama, akademi akan susah dibangun,” tuturnya.

Seni rupa harus memasyarakat, lanjut Novy. Sebab menurutnya siapa yang akan masuk jika seni rupa itu sendiri tidak menjangkau masyarakat. Beda hal di Yogayakarta, Akademisi Senin Rupa Indonesia (ASRI) dibuat karena masyarakat sudah memahami betul seni. Salah satunya karena ada distribusi informasi.

Masyarakat saat ini melihat seni rupa hanya sekadar gambar. Hal inilah yang harus digeser ke wilayah yang lebih kontekstual dan esensial. Sehingga nanti tentu akan menjadi tradisi dan akademi seni akan lahir dengan mudah.

Mudahnya akademi seni lahir tentu karena permintaan untuk akademi seni itu sendiri tidak hanya datang dari para seniman saja, tapi juga permintaan masyarakat. Pemerintah pun pasti akan melirik seberapa besar masyarakat memerlukan akademi seni ini. Di mana banyak permintaan di situ ada barang.

Novy pun mengakui bahwa pendidikan merupakan industri ekonomi. “Mau prodi apapun, sekolah apapun. Lihat dulu ada lapangan kerja atau tidak. Lapangan kerja muncul ketika seni rupa punya konteks,” beber pria lulusan Institute Seni Indonesia Surakarta ini.

Kompromi dengan pemerintah adalah salah satu kuncinya. Sebab iklim kultural saat ini telah mengubah sistem menjadi industri . Jika seni rupa ini tidak menjadi industri tentu pemerintah tidak akan membuat akademi seni itu sendiri.

Hal ini jugalah yang menyebabkan hadirnya ARTJOG, Jakarta Biennale, dan Salihara untuk para pegiat seni. Wadah ini hadir untuk mengindustrikan karya seniman sehingga orang-orang yang hidup dari seni pun makmur.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->