Connect with us

Pilgub Kalsel

Warga di Tebing Siring ‘Curhat’ Masalah Klasik ke Haji Denny

Diterbitkan

pada

Haji Denny disambut antusias warga Tebing Siring saat kampanye. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, PELAIHARI – Masyarakat di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, antusias menyambut kedatangan calon gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana, Jumat (16/10/2020) malam. Mereka optimis mantan Wamenkum HAM tersebut mampu bawa perubahan di tengah minimnya perhatian pemerintah saat ini.

Sejumlah permasalahan disampaikan warga kepada Haji Denny– sapaan Denny Indrayana saat menyapa warga setempat. Di antaranya persoalan akses jalan desa, yang secara turun- temurun belum ada perbaikan.

Salah seorang warga Tebing Siring, Safariansyah alias Anang S mengatakan, akses jalan sepanjang 12 km menjadi nadi perekonomian warga. Tapi sayangnya, tak pernah ada perhatian pemerintah untuk memperbaiki hingga saat ini. “Sudah lama Pak, kami menyampaikan masalah ini. Tapi tak pernah ada tindaklanjutnya,” katanya.

Ia berharap, Haji Denny bisa mewujudkan keinginan masyarakat jika kelak diberikan amanah sebagai gubernur Kalsel. Sebab sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di pusat, mantan penasihat hukum Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 ini diyakini memiliki kemampuan mewujudkan perubahan di Banua lebih baik.



“Kami siap bersama-sama Haji Denny untuk hijrah gasan banua. Sebab yang ada saat ini sudah mentok. Capek begini terus tanpa ada perubahan,” tegasnya.

Anang S mengatakan, sebagain besar warga Tebing Siring, bekerja sebagai petani karet dan sawit. Sisanya berdagang dan profesi lain. “Di sini total ada sekitar 1.300 KK yang berharap pada Haji Denny,” tambahnya.

Hla sama disampaikan Wardah, salah seorang penjual di pasar Jumat. Ia mengatakan, kondisi sebagai pedagang di masa pandemi saat ini juga sangat susah. “Kami ini pedagang berharap ada perhatian pemerintah. Jangan pengusaha besar aja yang dibantu, tapi kami rakyat kecil juga diperhatikan ke depannya,” katanya.

Menanggapi sejumlah masalah klasik warga Tebing Siring, Haji Denny yang berpasangan dengan Difriadi Darjat menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah masyarakat.

“Saya tidak perlu berjanji, karena Bapak atau Ibu sudah sering mendengar janji. Tapi insyallah, apa yang menjadi permasalahan di sini terkait perbaikan jalan dan lainnya, akan kami carikan jalannya dengan serius. Kami ingin jalan bagus sehingga perekonomian jadi lancar,” kata ahli hukum tata negara ini.

Haji Denny pun kembali menegaskan, arah pembangunan Kalsel ke depan juga harus memperhatikan nasib masyarakat kecil. Pemerintah harus hadir dan memfasilitasi dan merangsang tumbuhnya sektor ekonomi di desa dan pelosok. ” Semua harus jalan bersama, sehingga tidak ada ketimpangan. Jangan cuma jalan di Kiram aja yang mulus,” katanya.

Salah satu perhatian yang mesti dilakukan pemerintah adalah memberikan stimulus modal usaha dan modal pendidikan. Termasuk mengawal penggunaan anggaran hingga tak terjadi penyimpangan.

“Ini menjadi bagian dari visi kami untuk hijrah gasan banua,” katanya. Haji Denny

Setelah Banjar, Kabupaten Tanah Laut menjadi target sosialisasi kampanye cagub nomor urut 2 yang diusung Partai Gerinda, Demokrat, PPP, dan sejumlah partai lain. Tala dengan jumlah 232.536 pemilih yang tersebar di 700 TPS se Tanah Laut, menjadi salah satu basis massa penyokong pasangan H2D ini. (kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

Pilgub Kalsel

Dukungan Terus Mengalir, Giliran Komunitas GCD Dukung Haji Denny di Pilgub Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Haji Denny bersama komunitas GCD di Banjarbaru Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dukungan atas pasangan Denny Indrayana-Difriadi di Pilgub Kalsel terus mengalir. Tak hanya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, warga, tapi juga dari komunitas sosial.

Kini giliran Komunitas Gerobak Camuh Damai (GCD) yang merupakan perkumpulan wadah alumni SMPN 1, SMPN 2, dan SMAN 1 di Banjarbaru memberikan dukungan pada wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Pada pertemuan yang berlangsung di sebuah lokasi makan di Jl RO Ulin, Kecamatan Loktabat, Banjarbaru, Kamis (22/10/2020), yang juga dihadiri Haji Denny– panggilan Denny Indrayana, Komunitas GCD menyatakan dukungannya pada calon nomor urut 2 ini.

Salah seorang pengurus GCD, Yani Hamdi, mengatakan, seluruh anggota tertarik dengan visi misi Haji Denny yang anti politik uang.



“Kami pikir ini adalah gebrakan yang luar biasa untuk memulai semangat menata Kalimantan Selatan dengan cara yang benar,” ungkapnya.

Yani mengatakan, di saat yang lain memilih cara mudah memperoleh kekuasaan, pegiat anti korupsi memilih menempuh cara berjuang menyapa warga.

” Ini yang kami suka, karana di sisi lain masyarakat juga harus diedukasi untuk berani menolak politik uang di setiap momen Pilkada,” tegasnya.

Hal sama disampaikan angota GCD Martono. Ia mengatakan, senang bisa bertemu langsung dengan Haji Denny. “Kami doakan semoga Bapak terpilih nanti. Ganti yang hanyar anum pokoknya. Dari pada begini-begini saja,” katanya.

Sementara menanggapi pernyataan komonitas GCD, Haji Denny mengatakan telah menginfakkan dirinya buat warga Banua.

“Saya meninggalkan semua kemudahan dam karier pengacara di Jakarta, semata untuk membangun Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Haji Denny merasa haru atas ketulusan dan dukungan warga. Bagaimana antusias masyarakat untuk mendapatkan sosok pemimpin baru, yang bisa membawa perubahan Banua lebih maju dan sejahtera.

“Ketulusan masyarakat inilah yang menjadikan penguat perjuangan kami. Membawa energi positis, meskipun kami bukan calon yang berlimpah logistik dengan APK (alat peraga kampanye) tersebar dimana-mana.

Saya yakin, foto saya bersama Pak Difri bukan ada di jalan-jalan, tapi ada di hati seluruh masyarakat Kalsel,” ungkapnya.

“Sejak awal, saya sudah bismillah untuk melakukan perubahan di Kalsel. Itu kita mulai dengan cara yang benar juga. Tanpa money politik, tanpa bagi-bagi sembako dan tapih (sarung).

Karena kita ingin meraih sesuatu dengan awal yang bersih,” tegasnya.

Perkumpulan GCD sebagian besar merupakan teman alamuni SMP 1, SMP 2, SMA 1, yang tersebar di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin dan Batola. Komunitas ini berdiri sejak 2016 lalu. (Kanalkalimantan.com/ril)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pilgub Kalsel

Denny Indrayana Bersama Sejumlah Tokoh Kupas Pusaran Korupsi dan Oligarki di Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Webinar permasalahan korupsi dan oligarki di Kalsel Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai permasalahan menjadi kendala pemberantasan korupsi di tanah air. Bukannya kian melemah, korupsi justru kian mengancam di tengah pelemahan sistem dan mandulnya perangkat pemberantasan anti korupsi, pasca 1 tahun keluarnya UU KPK.

Di daerah seperti Kalimantan Selatan, korupsi bisa jadi mengakar di tengah kuatnya oligarki kekuasaan. Lalu, bagaimana nasib Banua di tengah ancaman dua hal tersebut?

Pusaran korupsi dan oligarki di provinsi yang dikenal kaya dengan sumber daya alam ini, menjadi topik menarik dalam Webinar bertema “Kalsel di Tengah Pusaran Korupsi dan Cengkeraman Oligarki?” yang digelar pada Jumat (23/10/2020) Pukul 16.30-18.00 WITA.

Acara ini menghadirkan para tokoh anti korupsi yang selama ini dikenal konsisten dalam perjuangan melawan pengeruk uang negara ini. Tampi sebagai pembicara dalam webninar yang dimoderatori oleh Mustakhim Alghosyaly dari Integrity Law Firm ini menghadirkan pembicara Denny Indrayana (calon gubernur Kalimantan Selatan), Febri Diansyah (Eks Jubir KPK), Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum Tata Negara UGM), Donal Fariz (Peneliti ICW).



Webinar yang terbuka untuk umum ini, dipastikan menarik karena setiap pembicara dikenal memiliki ketajaman analisa terkait dengan kasus korupsi di tanah air. Untuk mengikuti kegiatan webinar ini bisa melalui meeting ID: 885 4329 0941 passcode: integrity. Acara ini juga akan disiarkan live di Youtube: Denny Indrayana.

Terkait korupsi di Kalimantan Selatan, Denny Indrayana yang diakrabi dengan nama Haji Denny ini, mengatakan, problematika korupsi masih mengakar pada banyak aspek. Baik bidang hukum, ekonomi, politik, hingga birokrasi.

“Salah satunya karena permasalahan yang ada sekarang ini semua dijadikan sebagai hukum pasar. Menjadi jual beli. Saat hukum menjadi pasar semua bisa dijual dan dibeli. Begitu juga birokrasi, ketika menjadi pasar, bisa dijual dan dibeli. Inilah yang menjadi problem yang juga dihadapi Kalsel. Jadi, saatnya pasar harus dikarantina di pasar, tak bisa di tempat lain,” ujarnya.

Di sisi lain, cengkeraman oligarki politik dalam politik hukum di Kalimantan Selatan, menjadi persoalan tersendiri. Apalagi, jika berdampak pada pemilu, di mana segala kepentingan berbaur di wadah kepentingan politik hukum.

Menurut Haji Denny, baik tingkat nasional maupun Kalsel, masih ada dominasi oligarki politik. Wamenkum HAM era Presiden SBY ini memaknainya sebagai sesuatu yang sangat kuat dan dapat mempengaruhi, menyodorkan, dan memasukkan kepentingan tidak hanya politik, tetapi juga kepentingan bisnis ke dalam tata pemerintahan. Kendati ia tak mau menyebut siapa saja pelakunya.

“Pemilik modal ini sekarang sudah masuk sangat dalam, tidak hanya pada level usaha tapi juga memiliki partai, dan media, sehingga pengaruhnya di pemilu menjadi sangat besar. Persoalannya adalah, pemilu kita menjadi sangat miskin dengan substansi kejujuran dan keadilan. Karena yang muncul lebih kepada demokrasi prosedural” tegasnya.

Demokrasi prosedural yang dimaksud Denny yaitu pesta demokrasi lima tahunan yang selalu dilakukan dan terlewati. Namun, substansi kejujuran dan keadilannya jadi terabaikan. Denny mengatakan, hal seperti ini sudah terjadi di PIleg 2019 dan diprediksi akan terjadi di Pilkada 2020 mendatang jika seluruh masyarakat tidak berhati-hati.

“Bagaimana cengkeraman oligarki atau pemodal sangat mewarnai pemilu kita. Baik di level nasional ataupun di level lokal di Kalsel,” papar calon nomor urit 2 di Pilgub Kalsel ini.

Haji Denny pun menegaskan, pemilu kali ini harus benar-benar meletakkan pemilu sebagai pilihan rakyat. Bukan karena pilihan tertentu atau imbalan-imbalan berupa materi yang pada akhirnya berujung pada kebutuhan finansial. “Akhirnya membackup salah satu calon. Setelah terpilih, calon itu harus mengembalikan modal itu. Itulah yang menyebabkan pembangunan kita tersandra pada perputaran uang,” tegasnya.

Denny tidak menampik, politik hukum nasional juga mewarnai politik hukum di Kalsel, karena tidak lepas dengan adanya kepentingan ekonomi. Maka pemilu harus dikembalikan ke marwahnya yaitu bukan dipengaruhi oleh materi. Tetapi, benar-benar dipengaruhi pilihan hati nurani rakyat. Karena pada dasarnya, pemilu adalah pilihan rakyat, bukan pilihan uang. (Kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->