Connect with us

HEADLINE

Warga Ramai-ramai Serahkan Bukti Dugaan Pelanggaran Pilgub Kalsel

Diterbitkan

pada

Cagub Denny Indrayana mengajukan gugatan hasil Pilgub Kalsel ke MK. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pendukung Pasangan Calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat kembali memperlihatkan kekompakannya. Setelah beramai-ramai berdonasi dalam gerakan Rp5 ribu, kini para relawan tersebut kembali memperlihatkan dukungannya untuk pasangan dengan tagline Hijrah untuk Banua tersebut.

Kali ini, para relawan Denny-Difri beramai-ramai menyerahkan bukti dugaan pelanggaran pada Pilkada Kalsel yang digelar 9 Desember 2020 lalu. Hebatnya lagi, berbagai bukti dugaan pelanggaran tersebut didapatkan dari laporan ratusan warga ke posko pemenangan Denny Indrayana-Difri di berbagai daerah.

Anggota Tim Hukum Haji Denny-Difri, Isrof Parhani kepada wartawan mengatakan data dan fakta baru tersebut tersebar dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
“Data tersebut segera kami kirimkan ke Jakarta, untuk melengkapi berkas atau bukti tambahan yang sebelumnya sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Isrof Parhani dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (27/12/2020).

Disebutkan, banyaknya laporan yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi tambahan amunisi baru bagi pasangan Denny Indrayana-Difri.



 

“Kami sangat bangga dengan antusiasme laporan masyarakat, terutama yang merasa suara mereka dirampas oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan Pilgub Kalsel lalu, kami akan jadikan bukti tambahan, selain 177 bukti yang sebelumnya sudah disampaikan ke MK,” tambahnya.

Sementara itu, Calon Gubernur Kalimantan Selatan Prof Denny Indrayana menyampaikan beberapa bukti pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 01, Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMU) melalui tayangan video di akun media sosialnya.

Dalam video berdurasi 6 menit 22 detik tersebut, Denny Indrayana memperlihatkan berbagai bukti seperti berbagai paket bantuan Covid-19 yang berisi alat peraga kampenye atau gambar Sahbirin Noor atau Paman Birin.

“Melalui pembagian bakul purun tersebut, Calon Gubernur Petahana H Sahbirin Noor sebagai gubernur petahana telah melanggar Pasal 71 ayat 5 tentang larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon,” kata Denny.

Padahal, imbuh dia, aturannya sudah jelas dan bahkan Mendagri Tito Karnavian telah menegaskan larangan bagi kepala daerah petahana menggunakan bantuan sosial untuk kampanye, bahkan selain sanksi administratif juga sanksi berupa didiskualifikasi.

Dalam video tersebut juga diperlihatkan proses pembuatan paket sembako berupa menakar beras yang dimasukkan ke dalam kantong/karung plastik bergambar Sahbirin Noor. Diduga kegiatan itu dilakukan di sebuah kantor milik Pemprov Kalsel dengan melibatkan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN).

Denny menguraikan, ada bantuan dari petahana yang diduga menyalahgunakan dana Covid-19.

“Nah, ini ada bantuan sosial dana Covid-19, ini bakulnya, ada menggunakan identitas petahana Sahbirin Noor dikenal Paman Birin dan di dalamnya salah satu sembakonya adalah beras, lihat identitasnya, ada gambar Sahbirin Noor. Kalau dibandingkan dengan alat peraga kampanye, nyaris identik hanya tutup kepala saja yang berbeda warnanya. Di sini hijau, di kertas suara krem keemasan, ada nama Paman Birin dan ada tagline Bergerak. Ini semua jelas-jelas menunjukkan bahwa Bansos Covid-19 disalahgunakan untuk kampanye oleh petahana Sahbirin Noor, karena itu sebagaimana diatur Pasal 71 ayat 5, pelanggaran dana Covid-19 untuk kampanye semacam itu, sanksinya pembatalan sebagai pasangan calon,” tegas Denny.

Denny menyebutkan, Bawaslu Kalsel harusnya menindak tegas pelanggaran tersebut dan mendiskualifikasi pasangan Sahbirin Noor-Muhidin.

“Tetapi karena satu dan lain hal, berbeda dengan daerah lain dimana Bawaslunya di daerah lain yang mendiskualifikasi pasangan calon karena menyalahgunakan dana Bansos Covid-19. Kaarenanya kami meminta keadilan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Kami berkeyakinan optimis, dengan penuh harapan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi akan melihat ini dengan kaca mata keadilan, kejujuran dan mata hati sehingga penyalahguaan bantuan sosial Covid-19 sebagai bahan kampanye petahana Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan ini, memang seharusnya ditegakan aturan mainnya, yaitu membatalkan pasangan calon Sahbirin Noor-Muhidin dan menetapkan Pasangan Haji Denny-Difriadi sebagai pemenang Pilkada kalsel 2020,” jelas Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.(kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : Rls

Editor : Kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

HEADLINE

Dampak Besar Kerugian Banjir, Masyarakat Bisa Gugat ‘Class Action’ Gubernur Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gubernur Sahbirin saat meninjau lokasi banjir Kalsel bersama Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Meluasnya dampak banjir Kalsel yang merambah di berbagai sektor menyebabkan puluhan ribu warga menderita. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mencatat bahwa bencana ini menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,349 triliun yang meliputi berbagai sektor.

Terkait hal tersebut, Pemprov Kalsel bisa digugat melalui jalur class action jika ditemukan adanya kewajiban hukum yang tidak dijalankan dalam penanganan bencana.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, masyarakat mempunyai hak menggugat pemerintah.

Terkait kebencanaan dan lingkungan hidup, masyarakat bisa bersandar pada UU HAM, UU Lingkungan Hidup, KUH Perdata, dan UU Administrasi Pemerintah.



“Dalam hukum sekarang berkembang mekanisme gugatan class action misalnya, warga bisa menggugat melalui perwakilan kelompok, atau bisa melalui citizen law suit,” ujar Isnur, beberapa waktu lalu dilansir Tirto.id.

Gugatan class action di Indonesia ada pada sejumlah undang-undang. Semisal UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen hingga UU Kehutanan yang terbit 1999.

Mahkamah Agung mengatur konsep class action melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002). Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam gugatan class action, penggugat harus mengalami kerugian secara langsung akibat perbuatan oleh tergugat atau pemerintah. Nantinya, berbagai kerugian itu akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas dan dimasukkan ke dalam berkas gugatan.

Sementara citizen law suit, penggugat tidak mesti memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan pemerintah. Dengan demikian, penggugat tak bisa mengajukan ganti rugi.

Dalam menggugat, menurut Isnur, masyarakat bisa menentukan target gugatan; semisal menuntut ganti rugi atau perubahan kebijakan. “Masyarakat perlu mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam prosedur hukum: gugatan, bukti-bukti, dan dalil,” ujar Isnur.

Gugatan class action pernah ditempuh tiga pengacara untuk menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pengadilan pada akhir 2019. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalai dan gagal mengatasi banjir.

Kelompok masyarakat sipil pernah juga menggugat Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalimantan Tengah; lantaran kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pada 22 Maret 2017, hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menyatakan tergugat bersalah.

Di sisi lain, kesiapan melakukan class action juga sedang dilakukan sejumlah pengacara yang tergabung dalam Young Lawyer Commite (YLC), DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banjarmasin. Ketua YLC, Muhammad Pazri mengatakan saat ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan rekan lainnya untuk melakukan langkah hukum tersebut.

Pazri mengatakan, dasar mengajukan class action karena tidak adanya peringatan dini yang dikeluarkan Pemprov Kalsel terkait ancaman banjir. “Ini bagian dari wujud keteledoran yang dilakukan baik oleh pemerintah. Sehingga tata cara dalam penanganan bencana tidak dijalankan di awal, begitu juga edukasi tidak dilakukan,” terangnya.

Menurut Pazri, class action bukan ditujukan pada personal Gubernur Sahbirin Noor, melainkan selaku kepala daerah. “Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kerugian besar yang dialami,” ungkapnya.

Lalu kapan gugatan akan dilakukan?
Ia mengatakan, saat ini masih melakukan koordinasi. Termasuk nanti akan membuat posko aduan untuk menerima delegasi gugatan warga. Secara teknis, hal tersebut akan disiapkan menyusul situasi tanggap darurat bencana yang saat ini dilakukan.

Di sisi lain, terkait penanganan banjir Kalsel, Gubernur Sahbirin sebelumnya menyatakan peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat terkait banjir di sejumlah kabupaten/kota.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini menyatakan bahwa kejadian dimaksud sebagai bencana alam. Dengan ini menetapkan dan meningkatkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang menjadi Status Tanggap Darurat,” katanya, Jumat (15/1/2021) lalu.

Keputusan penetapan status tanggap darurat ini disampaikan melalui Surat Pernyataan Nomor : 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021. Melalui surat tersebut, Gubernur menginstruksikan pihak-pihak terkait kebencanaan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk penanggulangan bencana yang akan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel.

Di sisi lain, Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel Mujiyat mengatakan keluarnya Status Tanggap Darurat oleh gubernur, sebutnya, menindaklanjuti surat pernyataan dari Bupati Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Laut yang telah menetapkan daerah menjadi Tanggap Darurat dari Siaga Darurat.

“Dasar kita pemerintah provinsi menetapkan Tanggap Darurat apabila ada dua kabupaten/kota menetapkan Tanggap Darurat,” tegasnya.

Sementara terkait evakuasi, pemprov juga melakukan berbagai upaya dengan menggandeng relawan, TNI/Polri dan BPBD setempat. Termasuk mendirikan berbagai posko keseahatab, bantuan pangan, dan lainnya.

Sahbirin juga menyerahkan bantuan logistik dari Presiden RI Joko Widodo ke lokasi terdampak. Tak hanya menyerahkan bantuan dari Presiden Jokowi, Sahbirin Noor bahkan turut memberikan bantuan sebesar Rp 500 juta yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Bantuan ini di luar bantuan Presiden sebesar Rp 500 juta melalui BNPB. “Rumah rusak berat nanti akan dibantu oleh BNPB sebesar Rp 50 juta, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan,” ujarnya. (Kanalkalimantan.com/kk/berbagai sumber)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

BPPT: Kerugian Bencana Banjir Kalsel Capai Rp 1,349 Triliun!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Banjir Kalsel menyebabkan kerugian sangat besar secara ekonomi Foto: yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun,” kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum, Senin (25/1/2021).

Dilansir Antara, rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp 30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp 27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp 424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp 46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp 604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp 216,266 miliar.

“Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian,” kata Nugraheni.
Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah.



Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perkiraan nilai kerugian gagal panen akibat lahan sawah yang tergenang di sektor pertanian dan di sektor perikanan, perhitungan dilakukan untuk mengetahui nilai kerugian akibat hilangnya ikan budi daya di empang, kolam, dan tambak akibat banjir.

Sementara itu, nilai kerugian di sektor infrastruktur yang dihitung meliputi jumlah rumah yang terendam, jumlah rumah terdampak, jumlah sekolah rusak, dan jumlah tempat yang terdampak banjir.

Estimasi Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT belum memperhitungkan dampak banjir pada kegiatan pariwisata, transportasi, pertanian palawija dan holtikultura, kerusakan lingkungan, sarana sanitasi, dan kondisi perekonomian dalam jangka panjang.

Citra satelit radar menunjukkan luas wilayah yang tergenang akibat banjir di Kalimantan Selatan sekitar 164.090 hektare.

Menurut BPPT, banjir yang pada Januari 2021 melanda wilayah Kalimantan Selatan terjadi akibat curah hujan ekstrem dan penurunan tutupan lahan (vegetasi kerapatan tinggi/hutan), terutama di daerah hulu yang menjalankan fungsi penyimpanan air.

Ini pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, banjir besar merendam 10 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Januari 2021 menyebutkan, setidaknya 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi dan menyebabkan 15 orang meninggal.

Akibat banjir ini, Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan M. Jefry Raharja menilai warga yang merasa merugi akibat bencana banjir sudah selayaknya menggugat pemerintah.

Jefry sebagaimana dilansir Tirto.id, mengimbuhkan, pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab atas bencana ekologis ini, seperti “di hulu terkait perizinan industri ekstraktif dan di hilir soal disaster management sampai emergency response.”

“Pemerintah layak digugat. Seperti halnya bencana ekologis soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang digugat masyarakat sipil,” ujarnya.(Kanalkalimantan.com/tirto/antra)

Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->