Connect with us

HEADLINE

WHO: Mungkin Tak Akan Pernah Ada Obat untuk Covid-19

Diterbitkan

pada

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto : Reuters/Dennis Balibouse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTA.COM, JENEWA – Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik dan pemakaian masker.

“Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun, tidak ada obat yang manjur saat ini – dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit,” ujar Tedros.

Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700.000 kematian di seluruh dunia. Di Amerika, penasihat Gedung Putih memperingatkan, virus itu “menyebar sangat luas.”

Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak, misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama enam minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup, dan pesta pernikahan dilarang.



Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang – termasuk di ibukota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama dua minggu mulai Selasa.

Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan, sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona.

Tetapi, Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini, dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155.000 kematian di Amerika.

Deborah Birx, kepala gugus tugas virus corona Gedung Putih, memperingatkan negara itu telah memasuki “fase baru”. “Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April,” kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan, virus ini “menyebar sangat luas.”

Kepala teknis WHO untuk tanggap COVID-19 Maria Van Kerkhove mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6 persen. “Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat,” katanya.

Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi “jutaan” dosis vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. (ka/jm)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Pemerintah Buka PKP2B dan Evaluasi Tambang Raksasa!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah buka dokumen PKP2B milik sejumlah perusahaan. Foto: walhi for kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sehari menjelang Hari Hak untuk Tahu sedunia pada 28 September 2020 (The International Right To Know Day), Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik sejumlah perusahaan.

Di antara perusahaan yang PKP2B-nya diminta dibuka adalah PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Berau Coal (BC), PT Kideco Jaya Agung (KJA), dan PT Multi Harapan Utama (MHU). Tak hanya itu, Koalisi #BersihkanIndonesia juga minta agar daftar nama tim yang melakukan evaluasi, perkembangan evaluasi hingga instrumen evaluasi yang digunakan untuk dibuka.

Seperti diketahui, direktur direktorat pembinaan pengusahaan batubara di Kementerian ESDM mengaku sedang dalam proses evaluasi kontrak dan sudah menerima permohonan perpanjangan operasi sejumlah perusahaan, seperti PT Arutmin pada Maret 2019 dan PT KPC pada Maret 2020 lalu.

Adapun JATAM Kalimantan Timur juga telah melayangkan surat permohonan informasi sesuai ketentuan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 pada 2 September 2020 lalu, dan telah menerima bukti tanda terima surat pada 8 September 2020 dari Kementerian ESDM.



“Karena itulah kami merasa penting untuk mendesak pemerintah transparan, terbuka pada publik, terutama bagi masyarakat yang mengalami dampak buruk akibat operasi perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut,” ujar Dinamisator JATAM Kaltim, Pradarma Rupang, seperti rilis yang diterima Kanalkalimantan.com, Minggu (27/9/2020)

Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, data-data tersebut termasuk dalam kategori data publik yang dapat kapan saja diakses dan dibuka pada masyarakat luas.

“Agar memudahkan kontrol, apakah kontrak-kontrak dan evaluasi yang pemerintah lakukan sudah sesuai dengan kaidah dan aturan perundang-undangan. Karena masyarakat sekitar terdampak tambang dan masyarakat sipil telah memiliki sejumlah catatan panjang mengenai rekam jejak sejumlah perusahaan itu di lapangan,” lanjut Rupang.

Senada dengan Rupang, WALHI Kalsel meminta pemerintah untuk evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang PKP2B tak hanya berbasiskan pada hal-hal yang sifatnya administratif.
“Data-data ini harusnya menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi, jika tidak maka dikhawatirkan evaluasi yang diselenggarakan hanya formalitas, apalagi tertutup malah berpotensi menjadi ruang baru transaksi yang koruptif,” kata Kisworo.

Sementara itu, #BersihkanIndonesia menilai, permohonan informasi ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan energi Indonesia yang berorientasi bersih, pro lingkungan hidup serta menjamin keselamatan rakyat.

“Selama ini publik tidak pernah mengetahui apa saja hak dan kewajiban ke – 5 perusahaan tersebut dan sudah sejauh apa kewajiban mereka sebagai pemegang kontrak dipatuhi dan dilaksanakan, termasuk perkembangan evaluasinya, jangan sampai ujuk-ujuk diberi status perpanjangan tanpa keterbukaan informasi, pemerintah harus membukanya ke publik,” ujar Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry yang mewakili #BersihkanIndonesia.(Kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Sorot Kampanye Medsos, KPU Banjarmasin Minta Paslon Tak Saling Merendahkan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kampanye medos menjadi salah satu yang disorot oleh KPU Banjarmasin Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKLAIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, kampanye pasangan calon (paslon) khususnya di Pilkada Banjarmasin dapat dilakukan melalui media sosial. Hanya saja, dalam kampanye secara daring ini, KPU Kota Banjarmasin meminta agar paslon tidak saling menjatuhkan.

“Masing-masing calon baik secara metode kampanye khususnya di media sosial, untuk menjaga dan tidak saling memojokkan atau merendahkan paslon lain,” kata Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Taufiqkurrahman usai Deklarasi Kampanye Damai dan Sehat Pilkada Banjarmasin di GSign Hotel Banjarmasin, Minggu (27/9/2020) siang.

Taufiq -sapaannya- menekankan, agar setiap paslon tetap menjaga situasi kampanye di media sosial secara aman dan sehat. Jauh dari unsur politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) apalagi menjatuhkan paslon lain.

“Kita harapkan, apapun metode (dari) tim kampanyenya, jangan sampai membicarakan atau mengatakan sesuatu terhadap paslon lainnya.



Fokus terhadap paslon berkampanye melalui media sosial, mengajak masyarakat dan memberikan pendidikan yang edukatif,” imbuh Taufiq.

Hal ini memang diperlukan oleh paslon di Pilkada Banjarmasin. Seperti contoh menawarkan visi misi paslon kepada masyarakat melalui media sosial dengan cara yang sehat.

“Agar masyarakat benar-benar tertarik kepada masing-masing calon,” tegas Taufiq.

Ditanya mekanisme kampanye melalui media sosial, Taufiq menyebut hingga kini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari KPU RI. Hanya saja, Taufiq menambahkan, KPU RI akan mengeluarkan juknis kampanye melalui media sosial, kendati tahapan pilkada sudah berjalan sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin.

“Sementara belum ada. Yang penting, mereka boleh memaksimalkan kampanye melalui media sosial,” pungkas Taufiq. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->