Connect with us

Budaya

Yuk, Mengenal Perbedaan Madihin Pakem dan Madihin Kocak

Diterbitkan

pada

Joemairi, pakar madihin. Foto : Mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Warga Kalsel pasti sudah tidak asing lagi dengan kesenian bernama madihin. Puisi rakyat anonim yang hanya ada di kalangan etnis Banjar di Kalsel ini bertipe hiburan lisan atau dituliskan dalam bahasa Banjar. Arti kata madihin sendiri berasal dari kata madah dalam Bahasa Arab yang berarti nasihat atau juga pujian.

Kesenian madihin di Kalsel tepatnya berasal dari Hulu Sungai, yaitu di Kandangan, daerah Bangkau. Di mana pada saat itu hadir bersamaan dengan hadrah bangkau yang terkenal di era tahun 1960-an.

Madihin di Kasel sendiri terbagi atas dua yaitu Madihin Pakem dan Madihin Kocak (modern). Madihin Pakem adalah madihin yang pertama hadir di Banjarmasin dan Madihin Kocak adalah madihin yang dipopulerkan seniman John Tralala.

Saat ini hanya sisa 3 orang tetua yang menguasi Madihin Pakem tersebut yakni Joemairi, Abang Sam’un, dan Khair.

Joemairi, Guru SMPN 3 Barabai dikenal sebagai seorang pakar madihin. Ia merupakan salah seorang yang kenal dekat dengan sosok John Tralala semasa hidupnya. Mereka sempat berbincang bahwa ia dan teman-temannya akan fokus pada Madihin Pakem dan penyebarannya di Kalsel. Sedangkan John Tralala pada bagian Madihin Kocak dan penyebarannya di luar Kalsel.

Tentu ada banyak sekali perbedaan antaran Madihin Pakem dan Madihin Kocak ini. Misalnya untuk Madihin Pakem ada susunan hadian yang tidak bisa ditinggalkan.

“Hadian itu dipecah dan dirampai, lalu masuk isi, dan kemudian penutup. Kalau Madihin Kocak bisa langsung masuk ke syair,” jelas Joemairi.

Lagu dalam Madihin Pakem juga ada 3 tahap yaitu soal, jawab, dan jawabul jawab . Sedangkan di Madihin Kocak tidak ada. Artinya lirik di Madihin Pakem itu nadanya bertingkat dan Madihin Kocak rata.

“Pukulan musiknya pun sangat berbeda. Dalam Madihin Pakem akan kita temukan berupa kaprakan, pukulan iringan, pukulan jeda, dan pukulan penutup. Sedangkan dalam Madihin Kocak tidak ada,” jelas Joemairi.

Dapat dilihat juga Madihin Kocak lebih bebas dan tak beraturan. Isi Madihin Pakem sendiri biasanya berupa sejarah dan cerita. Hal ini tentu tidak lepas dari asal muasal madihin itu sendiri yaitu Arab. Di sana, setiap ada kegiatan di kerajaan di Arab, pasti akan selalu diadakan madihin. Madihin ini juga diadakan ketika dalam proses mengayun anak orang-orang kerajaan di Arab.

Budaya itu pun terbawa hingga ke Kalsel, setiap tahunnya ada acara Madihin Baayun, dan kegiatan ini cuma dilaksanakan di daerah Barabai dan Kandangan pada menjelang bulan Maulid Nabi. Bayi yang mereka ayun pun adalah bayi keturuan gusti-gusti.

Melihat kegiatan Madihin Baayun yang dilakukan setiap tahun, Joemairi mengatakan, mereka punya rencana untuk mengayunkan massal anak-anak mereka. “Karena setiap tahun pasti harus selalu ada yang diayun,” katanya.

Harapan Joemari sekarang ini adalah agar madihin terus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Pakar madihin ini akan senang hati memberikan pelatihan-pelatihan mengenai ilmu madihin pakem agar mereka yang saat ini mendalami madihin kocak tidak diibaratkan seperti kacang lupa kulitnya. (mario)

Reporter : Mario
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Budaya

Ancaman Budaya Modern dan Sampah, Baduy Ajukan Dicoret dari Daftar Wisata  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Perkampungan Suku Baduy Luar. foto: Geotimes
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Masyarakat adat Baduy merasa wisatawan dan modernisasi mengancam kelangsungan masyarakat adat. Selain itu, masalah sampah juga menjadi persoalan di sana.

Makanya Adat Baduy mengajukan untuk menghapus wilayahnya dari daftar wisata Indonesia. Mereka pun berkirim surat ke Presiden Jokowi. Baduy ada di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak. Surat itu diajukan 6 Juli 2020 kemarin. Masyarakat adat Baduy menyampaikan beberapa alasan permintaan mereka tidak lagi menjadi destinasi wisata.

Pertama, perkembangan modernisasi yang semakin pesat dan beragam menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat bagi para tokoh adat. Para tokoh adat makin sulit memberikan pemahaman konsistensi menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini.

Tetua adat khawatir akan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi berikutnya.

“Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy menimbulkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan oleh wisatawan dan jaringannya,” dalam surat itu yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali.

Selain itu banyak tersebar foto-foto wilayah adat Baduy, khususnya Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cikertawarna, dan Cibeo. Bahkan direkam dan dipublikasikan oleh sebuah lembaga milik asing.

Padahal tatanan adat masyarakat Baduy yang masih berlaku tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar. Apalagi mempublikasikan wilayah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Selain itu, akibat derasnya arus wisatawan ke wilayah Cagar Budaya Baduy, banyak sekali sampah plastik yang tertinggal sehingga mencemari lingkungan sekitar.

Persoalan sampah

Masalah sampah pun jadi alasan. Kini Kampung Baduy Dalam sudah kotor. Lingkungan tersebut setiap hari dipakai untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan mengambil air minum.

Sampah plastik itu juga banyak ditemukan berserakan di jalur, terlebih di wilayah Baduy Luar. Selain itu, kedatangan wisatawan berimbas pada munculnya pedagang untuk berjualan, padahal berdasarkan kesepakatan adat Baduy sebetulnya mereka dilarang berjualan.

Anak-anak Suku Baduy Luar. foto: Tagarid

“Baduy sudah tak sepenuhnya damai dan tentram. Apa yang ditampilkan melalui pencitraan dan promosi sudah sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tertulis dalam penegasan.

Heru Nugroho, salah satu pihak yang mendapat amanat menyampaikan surat tersebut kepada Presiden Jokowi menyebutkan kegelisahan yang dialami masyarakat adat Baduy.

Pria yang sudah 15 tahun kerap berkunjung dan dikenal baik oleh masyarakat adat Baduy itu menuturkan bahwa kecemasan akan pengaruh modernisasi menjadi salah satu alasan tetua adat menghentikan wisatawan untuk masuk ke Baduy.

“Saya sering tanya, seberapa kuat mereka menahan arus modernisasi dan tetap patuh pada tatanan nilai adat? Kurang lebih sampai 5 tahun yang lalu, pertanyaan itu masih dijawab dengan rasa percaya diri, bahwa mereka masih bisa tahan. Meski saya melihat ada nada khawatir, tapi itu pendapat saya,” kata Heru sambil menceritakan bagaimana ia sampai mendapatkan mandat khusus itu dari masyarakat adat Baduy.

Dalam suasana saling percaya dan saling menghargai prinsip dan pilihan hidup untuk berdampingan dengan alam itu, Heru mengaku salut dengan ketatnya etika hidup masyarakat adat Baduy.

“Kami sama-sama saling menghargai pilihan keyakinan masing-masing. Contoh aja, kalo saya suruh mengikuti cara hidup yang patuh dengan tatanan adat di sana, wah saya terus terang nggak akan sanggup. Tapi saya menghargai pilihan mereka untuk tetap patuh terhadap tatanan nilai adat yang mereka yakini,” ucap Heru, Senin (6/7/2020) kemarin.

Pria yang kerap berdiskusi dengan tetua adat Baduy Dalam maupun Baduy Luar itu menuturkan bahwa tema soal ketahanan suku Baduy terhadap nilai-nilai adat dan tidak bersedia menyentuh atmosphere modernisasi merupakan tema yang paling sering menjadi bahan diskusi.

“Saya waktu itu ngobrol dengan Jaro Tangtu Cikeusik (Jaro Alim) dan ada Puun Cikeusik juga. Saya ditemani Jaro Saidi,” jelasnya.

Puncaknya, pada tanggal 16 April lalu, ketika gencar isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah Covid-19 masyarakat Baduy menikmati betul suasana itu di mana orang luar tidak bisa masuk ke Baduy.

“Pada tanggal 16 April itulah, Jaro Alim memberi amanah kepada saya, barangkali saya bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional. Jadi, mandat itu saya dapat secara lisan, disaksikan Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Kultur mereka kan emang lisan,” ujarnya.

Berlanjut pada pembicaraan agar Heru Nugroho diminta berkolaborasi dengan Jaro Saidi untuk mencari solusi untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat Baduy.

“Setelah tanggal 16 April itu, saya ke sana sekali lagi dan kita diskusi yang akhirnya sepakat membuat surat untuk Presiden,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Budaya

Walikota Ibnu Sina Bertemu ‘Kulaan’ dan Presiden Pertumbuhan Banjar Malaysia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pertemuan antara walikota Ibnu Sina dengan Presiden PBM H Burhan Kasim Foto : ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bertemu dengan Presiden Pertumbuhan Banjar, Malaysia, H Burhan Kasim Oham serta Jawatan Kuasa PBM, Ir H Saleh Shamlani Mohd Saleh di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain menyambung silaturahim negeri serumpun, pertemuan juga menghasilkan beberapa kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Ada tiga kesepakatan dalam pertemuan di Kuala Lumpur. Antara lain menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama di Kuala Lumpur dan Banjarmasin. Kedua, menggali potensi peluang usaha yang dapat dikembangkan, memperluas usaha atau memasarkan produknya.

“Wadah berhimpunnya para pegiat silaturahim yang peduli dengan banua dan masyarakat banjar,” ungkap Ibnu Sina, beberapa saat setelah pertemuan.

Ia mengatakan, pemerintah Kota Banjarmasin sangat mendukung silaturahim antar kulaan Banjar yang bertujuan untuk pengembangan bisnis jasa pariwisata dan industri diantara kedua negara serumpun. “Terjalinnya silaturahim dan terhubungnya juriat keluarga kulaan Banjar antar negara, membuka kesempatan terjadinya transaksi bisnis antar kulaan,” katanya.

Selain itu, dengan adanya Kongres Budaya Banjar yang diselenggarakan Bulan November 2019 nanti, diharapkan juga dapat memperkaya materi bahasannya dalam kajian budaya Banjar dalam bidang usaha.  Hal ini karena budaya urang Banjar dan penyebarannya melalui tradisi “madam” di nusantara, juga terdorong oleh semangat dagang (wirausaha).

“Kota Banjarmasin sudah sejak lama diakui sebagai kota perdagangan, pengusahanya berasal dari kulaan dari berbagai daerah di banua banjar, yaitu urang Martapura, Hulu Sungai, urang Nagara, Amuntai, Alabio, Barabai, Tapin dan lain-lain,” ucapnya.

Terlebih dengan adanya penerbangan langsung Banjarmasin ke Kuala Lumpur di akhir tahun 2019 nanti, tentunya ini akan lebih memudahkan para kulaan dua negara saling berkunjung. Selain susur galur atau berwisata, terbukanya penerbangan itu juga bisa membuka peluang pengembangan bisnis bagi kulaan Banjar diantara dua negara.

Demikian juga dengan adanya rencana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kaltim yang berdekatan dengan kawasan Kalsel akan memberi peluang usaha bagi kulaan di Banjarmasin dan investor kulaan dari Malaysia, harapnya.

Sementara itu, Presiden Pertubuhan Banjar Malaysia (PBM) H. Burhan Kasim atau Ohan Kasim yg didampingi Jawatan Kuasa PBM, Ir H Saleh Shamlani Mohd Saleh Shamlani menyampaikan, banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh kulaan Banjar se nusantara, terlebih dengan dikembangkannya jalinan silaturrahmi kulaan ini ke dalam bidang usaha.

Sehingga kemajuan bidang industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pariwisata dimasing-masing negara, dapat saling menginspirasi dan dikembangkan jadi jaringan pemasaran atau bahkan produksi bersama.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Budaya

Eka Kurniawan Tolak Anugerah Kebudayan dari Kemendikbud

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Novelis Eka Kurniawan menolak anugerah kebudayaan Kemendikbud Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Novelis Eka Kurniawan menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 yang bakal diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepadanya pada Kamis (10/10) malam.

Sikap yang ia sampaikan secara terbuka, melalui akun Facebook pribadinya, itu dilandasi sejumlah alasan. Salah satunya, karena pemerintah tak sungguh-sungguh memberi apresiasi kepada pekerja sastra dan seni, dan pegiat kebudayaan secara umum “Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, Negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerja-kerja kebudayaan,” tulisnya.

Ketidakseriusan negara dalam mengapresiasi kerja-kerja seni dan kebudayaan, kata Eka, pertama-tama terlihat dari kontrasnya hadiah yang ia terima dengan para atlet atau olahragawan yang memenagi olimpiade. Para penerima anugrah dari Kemendikbud tersebut hanya mendapat, antara lain, pin dan uang Rp50 juta –yang dipotong pajak.

bSemetara peraih emas dalam Asean Games, misalnya, memperoleh Rp1,5 miliar dan peraih perunggu memperoleh Rp250 juta. “Kontras semacam itu seperti menampar saya dan membuat saya bertanya-tanya, Negara ini sebetulnya peduli dengan kesusastraan dan kebudayaan secara umum tidak, sih?” keluh Eka.

Tapi, terlepas dari kekesalan dan perasaan dianaktirikan itu, alasan paling penting yang dipaparkan Eka adalah absennya negara dalam melindungi iklim intelektual secara luas. Beberapa waktu, tulis Eka, sejumlah toko buku kecil digeruduk dan buku-buku dirampas oleh aparat. Tapi negara abai dan tak pernah turun tangan untuk menghentikan tindakan “anti-intelektualitas” tersebut.

Padahal, kejadian itu bukan yang pertama dan kemungkinan akan terus terjadi di masa mendatang. Negara juga dinilai mangkir dalam melindungi industri perbukuan, terutama penerbit-penerbit kecil dan para penulis, yang menjerit dalam ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku.

Menurut Eka, jika perlindungan kebebasan berekspresi masih terengah-engah, setidaknya pemerintah bisa memberikan perlindungan secara ekonomi dan meyakinkan semua orang di industri buku bahwa hak-haknya tidak dirampok. “Memikirkan ketiadaan perlindungan untuk dua hal itu, tiba-tiba saya sadar, Negara bahkan tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis (bahkan siapa pun?) atas hak mereka yang paling dasar: kehidupan,” lanjutnya.

Lantaran hal-hal itu lah, beberapa hari lalu, Eka membalas surat dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud untuk menegaskan dirinya tak akan datang malam penganugerahan dan menolak penghargaan yang diberikan kepadanya.

Menerima penghargaan tersebut, menurutnya, menjadi semacam “anggukan kepala” untuk kebijakan-kebijakan negara yang sangat tidak mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan, bahkan cenderung represif. “Kesimpulan saya, persis seperti perasaan yang timbul pertama kali ketika diberitahu kabar mengenai Anugerah Kebudayaan, Negara ini tak mempunyai komitmen yang meyakinkan atas kerja-kerja kebudayaan,” tegas Penulis novel Cantik itu Luka tersebut. (trt)

Reporter : Trt
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->