Connect with us

Hukum

MAKI: Djoko Tjandra Mudah Ditemui, Ada di Gedung The Exchange Kuala Lumpur  

Diterbitkan

pada

Buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Foto: Antara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan jika aparat penegak hukum benar mau menangkap buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra mudah. Djoko disebut kerap berada di gedung The Exchange 106, Kuala Lumpur (KL), Malaysia.

Berdasarkan informasi temannya, Boyamin mengatakan Djoko kerap berada di gedung tersebut karena sekaligus menjadi lokasi kantornya.

“Mudah (menangkapnya), sampai waktu itu teman saya juga cerita bahwa dia paling banyak tinggal di KL di Gedung The Exchange K106 itu di Tun Raja Exchange,” kata Boyamin dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (18/7/2020).

Bahkan ia sempat bertemu dengan Djoko pada Oktober 2019 bersama klien yang bersangkutan untuk membicarakan soal bisnis.



 

Baca juga: Mengamuk, Orang Gila Bunuh Orangtuanya Pakai Parang di HST

“Karena Djoko Tjandra ini masih mau membeli apartemen-apartemen yang mahal itu dan semua orang tahu kok kalau yang punya properti mahal itu ada peluang menawarkan kepada Djoko Tjandra di KL, sudah biasa itu,” ujarnya.

Ketimbang Singapura dan Papua Nugini, Boyamin menyebut Djoko lebih memilih untuk bermukim di Negeri Jiran. Sebab kalau di sana, Djoko dianggap sebagai warga negara kelas I.

Baca juga: Ada Tiga Napi Reaktif di Kalsel, Jalani Isolasi di Lapas Banjarbaru  

Hal tersebut tidak terlepas dari kedekatannya dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Nazib Rajak.

“Jadi, paling sering di Malaysia karena dia nampaknya dekat dengan kekuasan di sana dengan Najib Razak dan sekarang Perdana Menterinya juga kubunya Najib Razak ya dia jadi seperti warga negara kelas I,” pungkasnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Dua Calon Tersangka Asabri Ternyata Pelaku Korupsi di Jiwasraya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Logo Asabri. (Antaranews.com)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan dua dari tujuh calon tersangka dugaan korupsi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT. Asabri (Persero) juga merupakan pelaku korupsi dalam kasus Jiwasraya.

Hal itu diungkapkan Burhanuddin saat rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1/2021).

“Pelaku Asabri dengan Jiwasraya memang sama yang dua. Tapi ini ada 7 orang calonnya, bisa lebih lagi dan tapi yang dua ini sama antara asuransi Jiwaraya dengan asuransi Asabri ini,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung juga sudah menyita semua aset dari calon tersangka kasus dugaan korupsi Asabri. Total yang disita ada sekitar Rp 18 triliun.



“Jadi akan kami lacak terus sehingga walaupun mungkin akan bertambah karena kerugian Asabri ini di atas Jiwasraya,” kata Burhanuddin.

Sementara itu berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tercatat Asabri merugi hingga Rp 17 triliun dari kasus dugaan korupsi tersebut. Kerugian itu jauh lebih rendah dibanding hasil penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi hasil perhitungan BPKP itu Rp17 triliun. Tapi kami menggunakan BPK. (Penghitungan) BPK adalah Rp22 sekian triliun,” kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Burhanuddin mengungkapkan saat ini sudah ada tujuh calon tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT. Asabri (Persero) periode tahun 2012 – 2019.

Adanya tujuh calon tersangka itu merupkan hasil dari pemeriksaan sebanyak 18 orang saksi. Bahkan, lanjut Burhanuddin penambahan jumlah calon tersangka masih memungkinkan.

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Sudah 7 orang calon tersangka dan masih bisa berkembang lagi karena sedang dilakukan pendalaman,” kata Burhanuddin dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1/2021).

Namun Burhanuddin enggan menyebutkan siapa saja ketujuh calon tersangka tersebut.

“Belum bisa kami sampaikan nama nama tersangkanya,” kata Burhanuddin.

Periksa Sekretaris Benny Tjokro

Jaksa penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Sekretaris Benny Tjokrosaputro yang berinisial JI sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

Tak hanya JI, jaksa penyidik juga meminta keterangan tiga orang lainnya yakni J selaku Karyawan PT Bumi Nusa Jaya Abadi/ Karyawan Benny Tjokrosaputro, RM selaku Admin dan Keuangan PT Bumi Nusa Jaya Abadi milik Benny Tjokrosaputro serta SJS selaku pengusaha. Mereka diperiksa sebagai saksi.

“Ada empat saksi (yang diperiksa) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak ditulis Selasa (26/1/2021).

Para saksi diminta keterangan oleh jaksa penyidik guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asabri.

Untuk diketahui, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT. Asabri (Persero) periode tahun 2012 – 2019. Sprindik ini keluar setelah Mabes Polri menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung.

“Iya, sprindik (kasus dugaan korupsi Asabri) telah diterbitkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus.

Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut memerintahkan beberapa orang jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di manajemen PT. Asabri.(Suara)

Editor : Suara 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Kronologis TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Gara-Gara Lagu Virgoun

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kronologis TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Gara-Gara Lagu Virgoun Virgoun (Instagram)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – TikTok digugat. PT Digital Rantai Maya menggugat TikTok dan ByteDance sebesar Rp 13,1 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diketahui atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu dari Virgoun Teguh Putra.

Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus).

Gugatan perdata itu sudah masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sejak 13 Januari 2021 dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

PT Digital Rantai Maya selaku penggugat juga menyampaikan beberapa hal dalam petitum. Petitum merupakan bagian surat yang dimohon untuk diputuskan atau perintahkan oleh pengadilan.



Ada pula salah satu poin petitum di antaranya tentang perjanjian kerja sama PT Digital Rantai Maya dengan Virgoun Teguh Putra tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 Nopember 2015 adalah sah.

Penggugat menyatakan pihaknya sebagai pemegang hak cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu dalam master sound atau master rekaman.

Sementara dalam petitumnya, disebutkan TikTok secara tidak sah dan tanpa izin melakukan pengganaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu master sound milik PT Digital Rantai Maya.

Terdapat 11 poin yang tercantum dalam
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), di antaranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT Digital Rantai Maya (in casu penggugat) dengan Virgoun Teguh Putra tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 Nopember 2015 adalah sah.

3. Menyatakan penggugat adalah pemegang hak terkait atas hak cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu dalam master sound/master rekaman.

4. Menyatakan para tergugat bukan pemegang hak terkait atas karya lagu-lagu dalam master sound/master rekaman.

5. Menyatakan para tergugat telah melakukan pelangaran terhadap hak terkait atas hak cipta milik penggugat dengan lagu-lagu dalam master sound/master rekaman.

6. Menghukum para tergugat untuk mengganti uang kepada penggugay sebesar Rp. Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik penggugat.

7. Menghukum para tergugat untuk mengganti uang kerugian secara immateril kepada penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena penggugag mengalami keresahan yang diakibatkan dari tekanan dan desakan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis penggugag di masa yang akan datang.

8. Menghukum para tergugat untuk memasang iklan menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada penggugag di harian Kompas selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht).

9. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan upaya hukum verzet/perlawanan, banding dan kasasi (uitvoorbar bij voorad).

10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp–10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran.

11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo.

Tak hanya itu, terdapat hal lain yang disampaikan penggugat dalam petitumnya.

“Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” demikian bunyi dalam petitum tersebut. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->