Connect with us

HEADLINE

Tunjuk Prabowo di Proyek Food Estate Kalteng, ‘Sampul Baru’ Ketahanan Pangan di Era Jokowi

Diterbitkan

pada

Jokowi saat berbincang bersama Menhan Probowo di lokasi food estate di Kapuas Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/ laily rachev
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector pembangunan food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), seluas 178 ribu hektare. Namun, proyek tersebut diragukan keberhasilannya oleh sejumlah pihak karena sebelumnya sempat gagal dicanangkan di era Soeharto. Mampukah Jokowi membuktikan?

Proyek food estate yang mengambil sejumlah lokasi di berbagai provinsi ini, termasuk di Kalteng, sempat mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Hal ini karena sebagai leading sectornya adalah Kemenhan, bukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Menjawab hal tersebut, Jokowi menjelaskan alasan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Salah satu alasan, proyek tersebut adalah peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang memprediksi bakal ada krisis pangan dunia.

“Sudah disampaikan Food Estate itu berangkat dari peringatan FAO akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin (13/7).



(Baca: Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi)

Ia mengatakan, bidang pertahanan tak hanya mengurusi alutsista melainkan juga ketahanan di bidang pangan. Hal itu juga telah disampaikan oleh Prabowo lengkap dengan besaran anggaran untuk membangun Food Estate di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng. “Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya alutsista tapi juga ketahanan di bidang pangan,” tegasnya.

Dengan keterlibatan Prabowo, Jokowi meyakini persoalan pangan di Indonesia akan lebih mudah diatasi. “Jadi Pak Menhan menjadi leading sector karena memang kita ingin membangun cadangan strategis pangan, sehingga kalau nanti kekurangan beras ya tanam padi. Kurang jagung ya tanam jagung, bisa di situ,” jelasnya.

Meski dikelola Kemenhan, Jokowi menuturkan menteri pertanian tetap akan ikut membantu. “Tetap mentan kan juga back di situ. Nanti urusan pertanian yang lain (misalnya) pangan ya tetap mentan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Jokowi juga menekankan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Food Estate bukan lahan gambut melainkan jenis tanah aluvial yang berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

“Itu bukan gambut lho ya. Kemarin kan agak ramai masalah itu. Nggak, itu semua sudah kita cek, aluvial semua. Itu di luar gambut dan saya kira nggak akan mengganggu lingkungan yang ada,” ucap Jokowi.

Jokowi menyatakan lumbung padi yang akan dibangun pada tahap awal seluas 30 ribu Ha. Lalu, dalam waktu satu setengah tahun atau maksimal dua tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148 ribu Ha.

Ia berharap cadangan strategis pangan ini bisa dikelola dengan baik. Dengan demikian, jika masyarakat kekurangan bahan pangan, maka bisa disediakan dari Kalimantan Tengah. “Semuanya akan dikelola dengan manajemen yang ada dan kalau sisa itulah yang akan diekspor ke negara lain,” jelas Jokowi.

Pernah Gagal di Era Soeharto

Namun demikian, Masyarakat Sipil, yang merupakan koalisi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menilai dalih pemenuhan pangan lewat program food estate di Kalimantan Tengah hanya ‘janji kosong’ yang berpotensi besar merusak lahan gambut dan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah kemudian menggunakan isu krisis pangan sebagai satu alasan untuk mempercepat proyek pencetakan sawah di Kalimantan Tengah,” ujar koalisi dalam siaran pers yang dikutip dari situs ELSAM, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.

Menurut mereka, proyek food estate yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bakal digelar di lahan bekas Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare era Orde Baru. Program ini, katanya, minim transparansi dan partisipasi masyarakat. “Kami meminta pemerintah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu dan kembali membangun malapetaka yang baru. Pemerintah harus berhenti menggunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi gambut,” kata Masyarakat Sipil.

Diketahui, Presiden kedua RI Soeharto meluncurkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuannya, menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektare lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.

Namun, Proyek itu gagal total. Transmigran di kawasan gambut tersebut meninggalkan lokasi. Sementara, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam akibat proyek tersebut.

Di era Soeharto, ketahanan pangan hanya dilihat dari kemampuan swasembada beras saja. Ketahanan pangan kala itu diartikan secara sempit. Padahal ketahanan pangan merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara. Tujuan ketahanan pangan itu sendiri adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang tak hanya mencukupi (availability), terjangkau (affordability) tetapi juga aman dan bergizi (safety).

Jika mengacu pada data global food security index (GFSCI), ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 62. Indonesia masih kalah dengan Singapura yang berada di peringkat 1, Malaysia di peringkat 28, Thailand di peringkat 52 dan Vietnam di peringkat 54.

Skor total ketahanan pangan Tanah Air berada di angka 62,6. Jika dilihat dari aspek keterjangkauan Indonesia mendapatkan skor 70,2. Indonesia masih lemah dalam hal akses pembiayaan untuk petani yang berada di bawah rata-rata indeks global tahun lalu.

Jika dilihat dari aspek ketersediaan, skor Indonesia berada di angka 61,3. Aspek seperti infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi di Indonesia masih dinilai lemah sehingga sering terjadi masalah ketersediaan dan harga pangan. (Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

WHO: Mungkin Tak Akan Pernah Ada Obat untuk Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto : Reuters/Dennis Balibouse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTA.COM, JENEWA – Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik dan pemakaian masker.

“Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun, tidak ada obat yang manjur saat ini – dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit,” ujar Tedros.

Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700.000 kematian di seluruh dunia. Di Amerika, penasihat Gedung Putih memperingatkan, virus itu “menyebar sangat luas.”

Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak, misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama enam minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup, dan pesta pernikahan dilarang.



Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang – termasuk di ibukota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama dua minggu mulai Selasa.

Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan, sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona.

Tetapi, Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini, dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155.000 kematian di Amerika.

Deborah Birx, kepala gugus tugas virus corona Gedung Putih, memperingatkan negara itu telah memasuki “fase baru”. “Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April,” kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan, virus ini “menyebar sangat luas.”

Kepala teknis WHO untuk tanggap COVID-19 Maria Van Kerkhove mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6 persen. “Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat,” katanya.

Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi “jutaan” dosis vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. (ka/jm)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jalan Panjang Denny Raih ‘Tiket’ Gerindra-Demokrat, Politik Tanpa Fulus Berakhir Mulus!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jalan panjang dilakukan Denny-Difriadi mendapatkan dukungan Gerindra dan Demokrat di Pilgub Kalsel. Foto : ilustrasi yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Perjalanan panjang ‘hijrah gasan Banua’ Denny Indrayana di Pilgub Kalsel akhirnya sampai pada level pertama untuk mengantongi tiket rekomendasi parpol. Setelah lebih sembilan bulan berjuang meyakinkan Gerindra dan Demokrat, akhirnya kedua parpol tersebut memutuskan memberikan mandat. Terpenting, Denny membuktikan komitmennya bahwa dukungan tersebut diraih tanpa mahar politik uang!

Berawal dari tekadnya maju melawan incumbent Sahbirin Noor, langkah mantan Wamenkum HAM era Presiden SBY ini terasa musykil pertamanya. Betapa tidak, tanpa dukungan apapun dan hanya bermodal niat, ia bertekad maju.

Kepada Kanalkalimantan.com, pegiat anti korupsi ini menceritakan awal mula langkahnya mencebur ke pertarungan Pilgub Kalsel.

“Saya ketika itu gelisah. Masak tidak ada yang berani melawan incumbent? Dengan membaca Bismillah, setelah saya melaksankan sholat malam ketika itu, saya tegaskan untuk maju!” katanya.



Lalu, pada Minggu (13/10/2019) Denny mendeklarasikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel di hadapan puluhan jurnalis di Kalsel, yang hadir dalam jumpa pers di Varras Resto, Jl A Yani Km 36,6 Banjarbaru, Kalsel.

Dari situlah, langkah demi langkah mulai ditapaki Denny Indrayana. Hanya bermodal solidaritas rekan dan koleganya saat itu, ia mulai mendaftar ke sejumlah partai yang mulai membuka penjaringan kandidat. Hampir semua parpol didatangi, termasuk Gerindra dan Demokrat.

Termasuk, ia menggalang dukungan relawan untuk menyetor KTP sebagai cadangan jika tak ada parpol yang meminangnya. Sehingga ia akan menggunakan jalur independen. Tapi seiring waktu, jalur independen ia tinggalkan. Denny pun fokus kepada dukungan partai.

Denny mengatakan, ia memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah partai. “Ya, khususnya dengan Partai Demokrat dan Gerindra. Karena memang secara pribadi kenal dan pernah bersama dengan ketua umumnya,” katanya.

Ia menceritkan, perlu waktu dan kesabaran berjuang di jalur parpol. Terlebih, ia menegaskan bahwa tak menggunakan politik uang. Baginya, terwujudnya good governance harus dimulai dari langkah pertamanya.

“Ibaratnya, wudhu kita harus sah sebelum kita sholat. Kalau langkah pertamanya saja sudah batal dengan melakukan politik uang, maka otomatis semua yang kita idealkan untuk membangun politik yang bersih juga akan batal,” katanya.

Grafis : yuda kanalkalimantan

Hal itu juga yang ia tegaskan, saat diwawancara koleganya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam video yang diunggah lewat saluran Youtube, Selasa (21/7/2020) malam. Dalam video berjudul “Optimisme Denny Indrayana, Bisa Menang Tanpa Mahar dan Politik Uang”, Refly menyinggung soal pandangan umum soal money politics pada kontestasi politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Orang bilang no money no candidacy. Itu bagaimana mau ngomong anti korupsi? Bagaimana menjawab rumor seperti itu?” tanya Refly kepada juniornya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Denny mengatakan, justru di situlah letak tantangannya. Sejauh ini Denny mengaku mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat tanpa sepeser rupiah pun. Begitu juga dengan surat rekomendasi sementara dari Partai Gerindra. Ada juga relawan-relawan yang dinilainya luar biasa militan.

“Jangankan saya kasih uang, malah mereka yang menyumbang membuat kaos, masker dan lain-lain. Jadi tidak ada yang impossible, tapi memang agak ekstra kerjanya,” ujar mantan Stafsus Presiden SBY ini.

Kini, dengan dukungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat, sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. Ketika ditanya, ia tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang ditemuinya. “Saya terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Insya Allah dalam waktu dekat partai koalisi kami akan mendeklarasikan dukungannya,” katanya. (kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->